Pulau Bokori : Obyek Wisata yang Kian Merana

Oleh : Arsyad

Obyek wisata Pulau Bokori tampak semrawut dan tak terurus. Padahal pulau berpasir putih nan eksotis ini adalah salah satu obyek wisata andalan Sulawesi Tenggara. Dalam keadaan tak jelas pengelolanya, pulau ini makin sepi dari para pelancong.

Bokori adalah pulau kecil dengan luas sekitar 2 kilometer persegi. Pulau ini dahulu didiami oleh masyarakat etnis bajo. Pada era Gubernur Alala dikeluarkanlah satu beslit yaitu dicanangkannya pulau tersebut sebagai obyek wisata. Perlahan tapi pasti masyarakat dipindahkan di daratan Konawe (dahulu Kabupaten Kendari) yang sekarang bernama Desa Mekar tepat dihadapan pulau tersebut.

Namun kondisi pulau ini sekarang sangat memiriskan hati. Villa dan bungalow yang dibangun di era Gubernur La Ode Kaimoeddin tampak kusam dan tak terurus. Bahkan sebagian bangunannya banyak yang retak-retak tak tentu warnanya lagi. Sudah banyak yang rusak pula. Yang lebih membuat prihatin adalah kondisi dermaga kayu yang lantainya sudah dicopot dan hilang tak tentu rimbanya. Padahal dermaga ini sengaja dibangun untuk menambatkan kapal atau perahu yang berlabuh di pulau itu. “Lantainya mungkin dicuri orang yang datang kemari” ujar salah seorang warga Desa Tapulaga.

Kondisi inilah yang tampak saat saya mengikuti rombongan Humas Sekretariat DPRD Sultra melakukan tour wisata di pulau itu, beberapa waktu lalu. Di bagian selatan dermaga tampak sejumlah Villa yang tak jelas lagi fungsinya. Sementara beberapa bangunan kecil yang semula berfungsi sebagai kamar mandi juga sangat jauh dari kesan terpelihara. Jangan mencari air tawar di pulau ini, apalagi listrik sebagaimana obyek wisata lainnya.

Pulau Bokori sejatinya berada dalam wilayah kewenangan Kabupaten Konawe. Namun tak satupun tanda-tanda aktifitas pemerintah kabupaten tersebut di pulau ini. Yang ada hanyalah suara ombak dan burung yang kadang singgah di pulau yang dulu padat penduduk itu.

Kasim 27 tahun, salah seorang warga Desa Bokori menuturkan bahwa sejak pulau Bokori tak berpenghuni, tak ada lagi aktifitas wisata di tempat itu. Semua tinggal puning2 beton bekas villa.

Bila ditilik lebih cermat, terbengkalainya Bokori lantaran dua sebab paling sedikit. Pertama, kurangnya perhatian pemerintah terhadap puilau ini. Kedua, sikap masyarakat yang tampaiknya enggan ke pulau itu dengan sejumlah pertimbangan antara lain karena faktor transportasi. Untuk ke Bokori, kita harus menyeberangi pulau itu dengan menggunakan perahu bermesin tempel.  Meskipun jaraknya sangat dekat dengan Desa Mekar, namun  orang tak mau menempuh resiko itu. Apalagi ombak di sekitar pulau itu memang agak besar.

Maka jadilah Bokori seperti sekarang : merana tanpa pengunjung dan tak jelas siapa yang mengelolanya. Tak mustahil suatu saat nanti pulau ini hanya akan tercatat dalam daftar tempat wisata di Dinas Pariwisata propinsi maupun  kabupaten. 28 Desember 2007(**).

H a v e l a a r

Oleh : Arsyad

Tuan-tuan Kepala Negeri Lebak
Jika ada orang di antara kita yang melalaikan kewajibannya
Untuk mencari keuntungan, yang menjual keadilan demi uang
Atau merampas kerbau dari orang miskin dan buah kepunyaan orang yang lapar
Siapa yang akan menghukumnya ………….?

(Multatuli-Max Havelaar)

Kalimat di atas saya kutip dari pidato terkenal Asisten Residen Lebak Max Havelaar saat pertama menginjakkan kaki untuk melaksanakan tugas di daerah yang miskin itu di awal tahun 1856. Pidato tersebut konon membuat gusar para demang yang secara de vacto memang berada dibawah kuasa sang asistan residen. Syahdan Havelaar telah lama dan banyak tahu ulah para demang ini yang menurut Max sewenang-wenang serta menghisap rakyat.

Ironisnya masyarakat tak sependapat dengan Asisten Residen sendiri. Rakyat menganggap tidak tanduk para demang adalah hal jamak. Dalam struktur kekuasaan raja-raja jawa dahulu, seorang kawula memang harus setia dan taat pada junjungannya, tanpa reserve. Di situlah sulitnya posisi Havelaar dalam memperjuangkan keadilan di daerah yang kemudian dikenal dengan Banten Kidul ini.

Max Havelaar memang tipikal buat orang kolonial sezamannya. Pada saat para penguasa Belanda-yang dibantu para demang-menjadi kaum penindas ditanah jajahan, Havelaar datang menjadi “penolong” rakyat. Dan untuk itu ia harus menanggung konsekwensi yang tak ringan: diberhentikan sebagai Asisten Residen.

Max melihat-tentu dengan kacamata barat-bahwa penderitaan rakyat kala itu sebenarnya disebabkan oleh para penguasa bawahan. Juga karena mental masyarakat yang masih beranggapan bahwa rakyat harus tunduk dan takluk kepada penguasa mereka. Mengapa hal seperti itu dapat terjadi ?

Dalam sejarah mungkin kita tak akan tahu dengan pasti. Namun dalam roman terkenal Max Havelaar karangan Multatuli atau Dowwes Dekker, digambarkan secara gamblang bagaimana tingginya previlese para demang dan wedana kala itu. Banyak persembahan yang diserahkan orang ramai sebagai tanda setia mereka. Bahkan para demang selalu mengerahkan rakyat untuk mengerjakan sawahnya, tanpa bayaran. Itulah yang antara lain dilihat oleh Havelaar sebagai kesewenang-wenangan.

Konon kelakuan para demang ini kemudian oleh Hevelaar dilaporkan pada atasannya di Bogor. Namun jawaban yang datang kemudian sangat menusuk hati Asisten Residen yang pada awal roman mengaku sebagai makelar kopi di Amsterdam itu. Ia tak dibela. Padahal sebagaimana kita tahu, perjuangan Havelaar untuk menegakkan keadilan di Lebak sangat jelas.

Yang jadi soal kemudian adalah : mengapa kesadaran untuk membela rakyat tertindas kala itu datang dari orang seperti dia ? Sekali lagi kita tak tahu. Yang jelas advokasi Havelaar terhadap rakyat pribumi menunjukkan satu hal : Ia punya hati nurani, yang memang sangat universal sifatnya. Dengan kata lain ia tak memilih pada siapa ia harus berada. Saya teringat judul sebuah buku yang sangat menarik berisi polemik Soekarno dan Moh Hatta : Hati Nurani Melawan Kezaliman. Mungkin itulah yang paling tepat untuk menggambarkan sikap Havelaar saat itu.

Maka ketika Havelaar bertanya,bila ada penguasa yang merampas kerbau orang miskin dan buah kepunyaan orang yang lapar siapa yang akan menghukumnya ? Itulah pertanyaan klasik sebetulnya. Namun jawabnya tak mudah. Pun hingga hari-hari ini.(**)

Buletin Legislatif Sultra Maret 2001

 

Lulo dan Problemanya

Leundo molulo

ato mbekai-kai nggae

Molulo sambe menggaa 

Tari Lulo adalah tarian rakyat Sulawesi Tenggara khususnya etnis Tolaki  yang mendiami daratan jazirah Sulawesi Tenggara. Tari ini adalah tari pergaulan yang dilakukan pada acara acara tertentu seperti hajatan perkawinan, acara syukuran panen  dan acara acara khsusus lainnya. Tari Lulo dilakukan secara  massal dengan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran memutar berlawanan arah jarum jam.

Bagi mereka yang belum mengenal tari ini, lupakanlah deskripsi di atas, karena penulis hanya akan mengulas mengenai perkembangan tarian ini serta persoalan yang mengikutinya.

Tari lulo adalah tarian yang sangat merakyat dan dikenal hampir seluruh lapisan masyarakat. Karena tarian ia adalah tari pergaulan, maka ia bersifat terbuka termasuk segala kemungkinan perubahan dan inovasi atas tarian ini. Apalagi ada kecenderungan generasi muda untuk selalu melakukan modifikasi terhadap gerakan dan iramanya.

Dulu, orang-orang tua kita menarikan tarian ini dengan alat pengiring gong yang ditabuh dengan ritme tertentu yang diikuti dengan gerakan memutar sambil bergandengan tangan. Saat itu orang-orang hanya mengenal satu jenis irama lulo saja. Orang menyebutnya “lulo biasa”.  Paling jauh ada lulo patah-patah yang nyaris sama dengan lulo biasa. Inilah yang saya sebut sebagai gerakan lulo yang orisinil.

Dengan masuknya alat pengiring elektronik baik berupa kaset dan speaker besar serta elekton, terjadilah pergeseran fundamental terhadap jenis gerakan dan irama tarian ini. Ibarat pesawat tempur, gempuran alat pengiring tersebut luar biasa dahsyatnya. Sekarang kita khususnya saya sendiri sudah sangat jarang menyaksikan lulo dengan menggunakan gong sebagai pengiringnya. Hampir seluruh komunitas masyarakat sudah menggunakan alat musik moderen sebagai pengiring tarian ini.

Sampai di sini timbul pertanyaan : positifkah hal tersebut, bila ditinjau dari segi orisinalitas tarian yang sangat digemari generasi tua dan muda ini?

Sebagai  anggota masyarakat biasa dan bukan pengamat lulo, saya melihatnya secara lain. Menurut saya, menggunakan  alat pengiring elektronik serta maraknya perubahan gerakan yang disebut variasi atas lulo merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi, suka tidak suka ada kecenderungan tarian ini kian ditinggalkan. Menurut kalangan generasi muda, bila mempertahankan orisinalitas lulo maka tarian ini makin tidak populer karena gerakannya tidak variatif dan monoton. Apalagi dengan menggunakan gong sebagai pengiring.

Sementara itu, dengan menggunakan alat pengiring modern seperti kaset dan elekton peminat tarian ini makin membludak khususnya dikalangan anak muda. Di sisi ini kita tidak merasa kuatir bahwa lulo akan punah, bahkan kian laris saja. Di tambah variasi gerakan yang makin banyak, maka posisi lulo sebagai tarian pergaulan masih aman. Dengan bergesernya penggunaan alat pengiring dan bertambahnya variasi dalam lulo, tarian ini masih akan menjadi tari pergaulan paling populer di buni anoa. Ini patut kita syukuri.

Masalahnya sekarang adalah menampilkan tarian ini di daerah lain. Kita akan menyebutnya sebagai tarian asli kita padahal secara hakiki dia telah mengalami perubahan fundamental baik dari musik maupun gerakannya. Inilah yang membedakan lulo dengan budaya lainnya seperti wayang, reog dan tarian jawa sejenis. Wayang sejak dahulu tidak mengalami perubahan apapun jadi dia dapat dikatakan masih asli. Sedangkan lulo. Apakah dia tergolong tari tradional atau tari kontemporer ? Entahlah

Olehnya saya menyarankan bagi para pejabat daerah ini, jika membawa lulo ke daerah lain, gunakanlah gerakan lulo yang asli serta alat pengiring  berupa gong yang ditabuh seseorang yang mahir untuk itu. Tentu dengan pakaian tradisional kita. Dengan begitu tari lulo masih merupakan khasanah yang layak dijual di hadapan turisme. Semoga (**)

Anggaran Berbasis Kinerja,  Suatu Keharusan

Oleh : Arsyad*

Birokrasi Pemerintahan di Indonesia telah puluhan tahun memiliki mekanisme kerja yang baku dan standar dengan tujuan akhir menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam segala lini. Sedangkan tujuan terbesarnya adalah terciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam perjalanannya, tujuan tersebut tak mudah untuk dicapai.  Birokrasi pemerintahan cenderung mengalami erosi tujuan, dari melayani masyarakat menjadi pelayan terhadap dirinya sendiri. Tidak efisien, korup dan tidak inovatif adalah beberapa istilah sinis untuk menyebut bagaimana kinerja pemerintahan kita.

Beberapa upaya perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan telah dilakukan baik melalui penerbitan regulasi, memperketat prosedur dan memperkuat pengawasan maupun melaksanakan kegiatan yang bertujuan merubah mindset kita agar kinerja menjadi lebih efektif khususnya terkait dengan pembiayaannya.

Seperti kita ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2011 menerapkan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Dengan model penganggaran seperti ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas satuan kerja agar lebih fokus pada hasil yang akan dicapai.

Adapun hasil-hasil yang akan dicapai tersebut telah terperinci yakni berupa output dan outcome. Outcome merupakan hasil pencapaian suatu program pada unit organisasi Kementerian Negara dan lembaga yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sedangkan Output merupakan hasil pencapaian suatu kegiatan pada satuan kerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan. Dengan demikian diharapkan

Gubernur Sultra Nur Alam Saat menyerahkan DIPA APBN 2011 (30/12) kembali mengingatkan  anggaran yang ada harus benar-benar digunakan secara efisien serta berbasis kinerja.

Harus diakui  bahwa sampai saat ini aparat pemerintahan kita (termasuk di Sulawesi Tenggara) masih miskin kinerja. Hal ini terlihat dari rendahnya daya serap anggaran pada setiap instansi dengan adanya SILPA sehingga banyak item anggaran yang dikembalikan ke kas negara karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kegiatannya.

Oleh karena itu kiranya kepada setiap lembaga atau pelaksana anggaran seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dalam merencanakan suatu program dan kegiatan harus rasional, tepat waktu serta adanya sumberdaya manusia yang tersedia. Tanpa ketiga hal ini mustahil suatu program akan dapat diselesaikan dengan baik kata Gubernur Sulawesi Tenggara.

Ungkapan gubernur agar kita sebisa mungkin menerapkan anggaran berbasis kinerja bukannya  tanpa alasan. Selain karena kurangnya daya serap anggaran juga karena selama ini masih banyak dari kita yang belum dapat berpikir inovatif agar kinerja yang kita inginkan benar-benar tercapai.

Singkatnya,  anggaran yang tersedia harus menghasilkan output yang jelas dan terukur. Setiap sen uang yang dipakai harus memberi dampak terhadap kinerja pada setiap lembaga.

Anggaran berbasis kinerja bisa juga berarti siapa melakukan apa, bagaimana caranya  dan bagaimana hasilnya. Secara sederhana anggaran berbasis kinerja lebih menitik beratkan pada hasil yang dicapai, bukan pada besarnya anggaran yang tersedia.

Bukan rahasia lagi kalau selama ini banyak kegiatan di pemerintahan kita yang bersifat asal-asalan ( dan akal-akalan) sekadar untuk mendapatkan anggaran padahal tidak menghasilkan output apapun.

Salah satu modus sederhana yang kasat mata adalah pembuatan Surat Keputusan untuk melaksanakan suatu kegiatan teknis di sebuah instansi . Puluhan nama tertera dalam SK itu dengan komponen insentif honorarium yang besar, namun yang kerja hanya dua orang, yang namanya paling bawah dalam SK itu.

Akhirnya anggaran habis hanya untuk membiayai pekerjaan yang secara teknis sebenarnya bisa dilakukan dua orang saja. Begitu kegiatan selesai maka selesailah sampai disitu. Anggaran habis tapi hasilnya tak jelas lantaran tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kinerja.

Padahal mengumpulkan sen demi sen rupiah untuk anggaran pembangunan daerah bukanlah pekerjaan ringan. Segala cara telah dilakukan, segala upaya telah ditempuh.  Gubernur Sultra Nur Alam pernah bercerita bahwa sol sepatunya habis lantaran keseringan berkeliling “mengemis” ke departemen departemen mencari sumber dana untuk pembangunan daerah.

Nah alangkah sayangnya jika kemudian anggaran yang didapatkan dengan susah payah tersebut tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Menjadi tugas kita semua untuk dapat melakukan inovasi dan terobosan terobosan agar anggaran yang tersedia baik melalui APBN maupun APBD dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paradigma anggaran berbasis kinerja oleh karena itu  sudah saatnya diimplementasikan secara nyata, bukan hanya menjadi lips service aparat birokrasi pemerintahan. Setiap lembaga atau instansi pemerintahan benar-benar menerapkan hal ini.

Menurut penulis, prinsip anggaran berbasis kinerja sangat sejalan dengan cara berpikir gubenur yang berlatar belakang sebagai pengusaha. Secara sederhana prinsip tersebut adalah bagaimana menggunakan anggaran yang sedikit agar bisa menghasilkan output yang jelas dan terukur .

Dengan latar belakang pengusaha yang melekat pada diri Gubernur Nur Alam, kita tentu lebih mudah menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Seorang pengusaha, bisanya selalu berorientasi pada hasil yang dicapai,  bukannya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat mubazir dan hanya menghabiskan anggaran saja. (**)

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov Sultra

 

Berpikir Positif Terhadap Kinerja Kepemimpinan Daerah

Oleh : Arsyad*

Membangun kesadaran masyarakat untuk berpikir positif terhadap kepemimpinan daerah di saat-saat seperti ini bukanlah hal yang mudah. Selain karena sikap kritis masyarakat sudah demikian tinggi, juga lantaran adanya sikap negatif thinking beberapa pihak atas kinerja yang telah dicapai pimpinan daerah periode sekarang. Jangankan gubernur, presiden pun saat ini merasakan hal yang sama.

Berpikir positif bukan berarti harus memuji-muji apa yang telah dicapai kepemimpinan daerah selama ini. Saya juga tidak bermaksud untuk melihat kepemimpinan kita dalam anasir fanatisme buta. Hanya mau menonjolkan yang bagus-bagus saja tetapi abai akan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Banyak yang menilai bahwa program bantuan desa Block Grant telah gagal. Padahal indikasi penilaian hanya disandarkan pada asumsi kegagalan beberapa desa dalam mengimplementasikan program tersebut di lapangan.

Bahwa ada sejumlah desa yang ketahuan melakukan penyimpangan berkaitan dengan bantuan itu, tidaklah serta merta dapat diambil kesimpulan bahwa program tersebut telah gagal sama sekali. Inilah yang saya maksud menilai secara positif setiap program pembangunan.

Memang dalam setiap era kepemimpinan daerah apalagi pada level gubernur, selau ada riak-riak atau ekses-ekses atas program pembangunan yang dilaksanakan baik ekses positif lebih-lebih ekses negatif. Banyak program pemerintahan sekarang yang dinilai secara parsial atau sepotong-sepotong tanpa melihat maksud dan tujuan program tersebut dalam makna yang sesungguhnya.

Perencanaan suatu program pembangunan oleh karena itu adalah ide atau cita-cita yang harus diperjuangkan. Sepanjang bertujuan untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, rencana yang ada di benak Gubernur-Wakil Gubernur ada baiknya diberi ruang implementasi terlebih dulu. Kita harus memberi kesempatan untuk mewujudkan program tersebut menjadi sesuatu yang rill dan tampak hasilnya di masyarakat.

Namun demikian bukan berarti bahwa kita tidak harus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan kepemimpinan Sultra sekarang. Kritik sangat perlu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Kritik juga sangat penting untuk menghindari arogansi kekuasaan. Namun dalam konteks ini, kritik terhadap pemerintahan harus benar-benar dalam kerangka berpikir positif dan obyektif serta selalu tersedia adanya solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintahan demi kemaslahatan masyarakat daerah.

Menumbuhkan sikap toleransi  dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mewujudkan program kerjanya merupakan hal yang realistis untuk  Sulawesi Tenggara saat ini. Mewujudkan sebuah ide atau program pembangunan tidaklah semudah membalik telapak tangan atau sim salabim. Ia membutuhkan kerja keras untuk menghilangkan  seluruh rintangan dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Secara jujur harus diakui bahwa beberapa ide Gubernur dalam rangka membangun Sulawesi Tenggara  patut diacungi jempol. Mulai dari program Bahteramas dengan tiga pilar pokoknya hingga obsesi untuk menjadikan Sultra sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional merupakan pikiran pimpinan daerah yang patut mendapat apresiasi kita semua.

Demikian pula halnya dengan rencana pembangunan Jembatan Bahteramas Teluk Kendari serta Masjid Al Alam. Seluruh ide tersebut telah dipikirkan matang-matang termasuk dampak-dampaknya. Dengan kata lain kepemimpinan daerah saat ini terus melakukan beberapa terobosan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan itu, pemerintah daerah bersama stake holder yang ada sudah saatnya bahu membahu untuk secepatnya merealisasikan seluruh program dan ide-ide pembangunan yang pernah dilontarkan kepemimpinan Sultra saat ini agar secepat mungkin hasilnya dapat segera dinikmati dan dirasakan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dalam hal mewujudkan Sultra sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional misalnya. Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secepatnya merealisasikan sarana infrastruktur pendukung dalam rangka operasionalisasi terwujudnya obsesi gubernur tersebut. Membangun jalan penghubung, penyediaan fasilitas kelistrikan yang cukup serta infrastruktur pendukung lainnya. Yang juga patut mendapat perhatian adalah ketersediaan regulasi sesuai kewenangan yang ada pada daerah untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut kelak.

Itu baru dalam hal obsesi Sultra sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional. Program lainnya juga patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Misalnya pembangunan Jembatan Bahteramas, Masjid Al Aam serta Rumah Sakit Umum Daerah Sultra. Semua itu membutuhkan komitmen kita semua agar seluruhnya bermuara pada capaian hasil kinerja pemerintah daerah.

Percepatan realiasasi seluruh ide dan program Gubernur-Wakil Gubernur sudah saatnya dilakukan mengingat masa pemerintahan mereka telah berjalan tiga tahun. Hal ini sangat penting untuk menghindari timbulnya sinisme masyarakat atas seluruh program kerja pemerintah daerah yang telah berjalan dan dicapai selama ini.

Nah menjadi tugas kita semua untuk melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Apakah selama ini kita telah melakukan kewajiban kita sebagai warga daerah dan pemerintah? Atau kita hanya pandai membual atau berkoar-koar tanpa memberi solusi terhadap upaya pembangunan untuk kemajuan daerah dan masyarakat?.

Pemerintah daerah juga sebaiknya perlu merenungkan dan menelaah kembali sejauhmana kinerjanya dalam mendukung ide dan cita cita pimpinan daerah. Termasuk dalam hal ini adalah memahami hakekat dan prinsip-ptrinsip dasar tujuan pembangunan masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat  beban berat yang ada di pundak gubernur-wakil gubernur untuk melaksanakan komitmen mereka dalam upaya menciptakan kesejahteran masyarakat Sulawesi Tenggara.

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov Sultra.

Interupsi kendari ekspress

2011, Tahun Vivere Pericoloso?

Oleh : Arsyad*

Awal tahun ini kita menyaksikan sembari mengelus dada tentang  ketegangan yang kian meruncing antara PSSI dan LPI, dua lembaga yang berkutat soal sepak bola. Karena aroma politik sangat menyengat dalam dunia sport Republik, perseteruan itu berujung pada hilangnya nama Irfan Bachdim dan Kim Kurniawan dalam skuad Tim Nasional kita.

Beberapa tokoh lintas agama bertemu. Mereka berapat di markas Muhammadiyah. Merumus. Lantas mengeluarkan sebuah kesimpulan : terdapat 18 kebohongan pada pemerintahan saat ini.

Pengumuman itu, sontak membikin geger. Bukan  saja lantaran bobot 18 kebohongan itu, tetapi juga kapasitas para tokoh lintas agama yang hadir di sana. Mereka adalah tokoh-tokoh  yang sedikit lebih steril dari pengaruh politik apalagi kekuasaan dewasa ini.

Dan primadona berita pekan-pekan ini : vonis Gayus Tambunan dan pernyataannya usai putusan. Bernyanyi soal Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang telah main api dengannya. Dan kitapun maklum bagaimana kerasnya mafia membelit negeri ini.

Tiga penggal peristiwa di atas terjadi secara hampir bersamaan di awal tahun ini. Dan kitapun bertanya benarkah tahun 2011 ini adalah tahun kebenaran seperti dilansir para politisi kita?

Entahlah. Rasanya sejak beberapa tahun yang lalu, kebenaran di negeri ini telah lama menciut. Kebenaran hanya menjadi bahan perdebatan di seminar, simposium dan pelajaran agama semata. Tapi dalam praktek sehari-hari, kebenaran biarlah menyingkir ke sudut-sudut kehidupan yang kotor dan berdebu.

Saya justru melihat tahun 2011 ini sebagai tahun Vivere Pericoloso,  Istilah Vivere Pericoloso digunakan Presiden Soekarno sebagai judul pidato para peringatan HUT proklamasi kemerdekaan pada tahun 1964 yang artinya  tahun yang nyerempet-nyerempet bahaya.

Saya tak tahu bagaimana sebenarnya suasana tahun 1964 itu, karena saya belum lahir. Tapi dari sejarah kita bisa merekonstruksi kembali bahwa ketika itu, suhu politik tengah memanas.  Jargon-jargon politik memenuhi udara yang ditiup menggelembung seperti balon. Slogan serta akronim politik didesakkan dengan kuat di benak khalayak. Semua persoalan selalu berkaitan dan dikaitkan dengan politik.

Dan rakyat pun tersihir oleh jargon politik sebagai panglima itu. Padahal, beras, minyak tanah dan kebutuhan pangan lainnya telah lama menghilang di tengah-tengah masyarakat.  Frustrasi menghinggapi jiwa seluru rakyat. Antrian di mana-mana.   Dan Soekarno sibuk dengan dirinya sendiri, dengan bintang-bintang di dadanya.

Partai Komunis Indonesia yang tengah mengintip sutu celah kesempatan telah memasang kuda-kuda untuk melancarkan kudeta. ABRI mengkonsinyir diri, sembari terus berteriak akan bahaya komunisme. Segelintir elit ABRI lantas membentuk persekongkolan dan permufakatan jahat.  Dan Soekarno mencium bau itu. Ia curiga.

Pidato berjudul Tahun Vivere Pericoloso oleh karena itu, bisa diartikan sebagai  sinyal dari Soekarno untuk PKI dan ABRI agar tidak terlalu kebelet untuk segera berkuasa karena masih ada dirinya di singgasana kekuasaan nan tinggi. Dan ramalan Presiden Soekarno tentang tahun Vivere Pericoloso itu ternyata benar. Tahun 1965 terjadilah kudeta yang akhirnya memakzulkan dirinya dari kursi kepresidenan.

Istilah tahun Vivere Pericoloso (mungkin dari bahasa Italia atau bahasa Latin?) rasanya sangat pas menggambarkan kondisi awal tahun 2011 ini. Begitu banyak peristiwa penting terjadi. Di atas kertas perekonomian tumbuh, tapi di lapangan, jumlah rakyat miskin semakin meningkat. Pengangguran  telah melembaga. Dan rakyat dihimpit kesulitan hidup yang kian berat.

Semua kejadian itu disaksikan masyarakat dengan rasa pedih masing-masing: bahwa ternyata pemerintah telah gagal membawa kesejahteraan bagi orang ramai.

Penegakkan hukum ibarat menegakkan benang basah. Pemberantasan korupsi telah digencarkan namun hasilnya justru berbanding terbalik. Makin kencang upaya pemberantasan, makin membuka kedok korupsi baru dengan skala yang sangat massif dan membikin kita geleng-geleng kepala.

Yang selama ini tidak pernah terbayangkan, akhirnya kita saksikan sendiri semua itu terjadi. Kasus joki napi menyentak lantaran dilalukan dengan modus sederhana dan biaya yang sangat murah. Ya hukum kita sekarang sangat murah.

Setiap hari kita dipertotonkan kejadian kejadian dengan nalar yang jungkir balik. Selain joki napi, ada tahanan yang bebas pelesiran ke mana saja asal membayar. Dan seterusnya dan sebagainya.

Tidak terlalu mengherankan bila hasil penelitian berbagai lembaga survey menunjukkan  bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini telah menukik begitu rupa, kalau tak dapat dikatakan runtuh sama sekali.

Melihat kondisi ini pemerintah seharusnya mengambil langkah cepat dan berani untuk merubah keadaan. Agar masyarakat tidak keburu hilang akal dan hilang ingatan tentang pemerintahan saat ini. Agaknya kita semua memang perlu melihat fenomena belakangan ini dengan jeli agar tahun 2011 ini tidak menjadi Tahun Vivere Pericoloso(**)

*Penulis Warga Kota Kendari

Blackberry Denny Indrayana

Oleh : Arsyad

Siapa yang tidak menggenggam telepon seluler sekarang ini? Hampir seluruh orang memilikinya. Mulai anak-anak, remaja dan dewasa punya ponsel.

Denny Indrayana juga punya telepon seluler. Namanya Blackberry. Telepon genggam buatan Amerika ini bukan mainan orang biasa.  Hanya kalangan tertentu yang memilikinya. Selain karena harganya yang mahal, para pengguna Blackberry juga harus melek internet lantaran system operasinya memang telah berbasis komputer yang terinterkoneksi secara online.

Dan Denny memang  bukan orang sembarangan. Ia adalah anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden SBY.

Tapi belakangan Blackberry Denny tengah menjadi perhatian. Isi ponselnya tersebut berupa data hasil saling sms-nya dengan Gayus Tambunan diekspose di depan publik. Dan ini tentu sungguh mengejutkan kita semua.

Ekspose isi Blackberry tersebut mungkin dimaksudkan Deny sebagai pembelaan atas tuduhan Gayus kepadanya pasca vonis pengadilan. Melalui Blackberry tersebut Denny ingin menangkis Bahwa Satgas tidak merekayasa kasus Gayus sejak pertemuan mereka di Singapura.

Namun rakyat sudah kadung curiga atas isi Blackberry itu : sebagai anggota Satgas, kenapa Denny  begitu mudahnya berkomunikasi dengan seorang pelarian dan napi nomor satu Republik? Apakah memang Satgas dibentuk untuk merayu musuh Negara agar kembali ke tanah air?

Melakukan pendekatan persuasif terhadap buronan, justru baru kali ini terjadi. Apakah karena keperkasaan seorang Gayus, sehingga anggota Satgas sekalipun harus merayunya dengan bujukan manis?

Sebagai seorang ahli hukum, apalagi penasehat presiden, Denny tentu punya pertimbangan lain tentang caranya menangani masalah itu. Namun melakukan model bujuk-membujuk, rayu-merayu untuk mengembalikan seorang tersangka koruptor, bukanlah cara yang baik menurut akal sehat orang banyak.

Tersangka koruptor seperti halnya tersangka teroris harus diperlakukan secara keras. Selidiki, cari, gerebek dan tangkap. Inilah modus operasi yang sering digunakan detasemen khusus anti teror menghadapi para terorisme. Seharusnya cara-cara seperti inilah yang dipakai Satgas berhadapan dengan Gayus tempo hari.

Kalau dicermati sms antara Gayus dan Denny, memang bikin kita geli. Betapa seorang anggota Satgas yang kewenangannya begitu besar tetapi melakukan cara-cara murahan dan kampungan untuk menyelesaikan kasus hukum. Apalagi itu bukan kasus biasa.


Geliat Tenunan Khas Sulawesi Tenggara

Oleh : Arsyad

Tenunan tradisional Sulawesi Tenggara dalam beberapa dekade lampau belumlah sementereng sekarang. Dulu orang-masih malu-malu mengenakan baju tenunan sendiri sebagai busana resmi apalagi bila digunakan sebagai pakaian pesta. Sebagian kalangan khususnya generasi muda menganggap tenunan tradisional sebagai sesuatu yang kuno.

Akan tetapi sekarang persepsi seperti itu sudah hilang sama sekali. Malahan ada anggapan baru yakni akan tampak lebih keren bila mengenakan busana tradisional dengan beragam motifnya yang unik itu. Lagipula, siapa yang akan mempromosikan ciri khasanah daerah jika bukan kita sendiri. Dan itulah yang tampak sekarang.

Dan orang yang paling berperan besar mengangkat kembali khasanah daerah tersebut tak lain dan tak bukan adalah Ibu Tina Asnawaty yang juga istri Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE. Selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Sultra, beliau juga adalah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Tenggara.

Memperkenalkan sesuatu nilai baru kepada khalayak apalagi yang cenderung bersifat pribadi seperti busana memang tergolong sulit. Beragam persoalan dihadapi khususnya mengenai kesulitan merubah mindset masyarakat sekaligus mengajak mereka kembali ke ciri khas sendiri. Kembali kepada kerajinan sendiri yang telah ada selama  bertahun-tahun dan turun-temurun dari generasi ke generasi.

Padahal Sulawesi Tenggara memiliki tenunan tradisional yang sangat beragam baik warna maupun motifnya. Ada tenunan Wakatobi, Muna, Buton, Moronene,  Tolaki dan Mekongga.  Ini tentu sebuah potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan. Dan mengapa tidak kita mulai dari sekarang? Pikiran itulah yang ada di benak Ibu Tina Asnawaty sejak lama.

Gebrakan fantastis dilakukan dengan mewajibkan seluruh pegawai daerah mengenakan tenunan tradisional saat berkantor. Di mulai dari kalangan pejabat dulu, kemudian menyusul seluruh pegawai di daerah ini. Sekarang beberapa instansi swasta pun “ketularan virus” mengenakan tenunan tradisional Sultra sebagai busana resmi mereka. Ada beberapa lembaga perbankan daerah yang saya lihat mengenakan seragam tenunan tradional pada hari Jumat. Ini tentu sangat menggembirakan kita semua.

Di tingkat daerah kiprah Tina Asnawaty dalam mempromosikan khasanah tenunan Sultra bukan main gencarnya. Beliau mengadakan  pagelaran busana khusus bagi para pejabat daerah. Tentu saja dengan mengenakan tenunan tradisional. Beberapa iven tertentu yang diadakan di daerah ini juga tak luput dari incarannya untuk berpromosi dan  memperkenalkan tenunan tradisional Sultra seperti pemlihan Luwale-Anandonia, Pameran Halo Sultra, Kemilau Sulawesi hingga pemilihan Putri Citra 2010 yang diselenggarakan di Kendari .

Sejumlah artis ternama seperti Dian Sastrowardoyo, Gita Gutawa dan Tina Toon digandeng sebagai ikon  untuk memperkenalkan tanunan khas Sultra di tingkat nasional.  Sementara Ny Ani Yudhoyono sendiri terkagum-kagum pada  keragaman warna dan motif tenunan khas daerah kita.

Saat ini seluruh kerja keras Ibu Tina sudah kelihatan hasilnya. Masyarakat daerah Sultra sudah ramai-ramai mengenakan tenunan tradisional dalam kegiatan sehari-hari mereka. Mulai dari pegawai, pejabat, karyawan BUMN maupun masyarakat umum  saat berlangsung pesta perkawinan. Hampir semua dari kita telah mengenakan tenunan tradisional.

Namun  Ibu Tina bukanlah tipe wanita yang cepat berpuas diri atas hasil yang telah dicapainya selama ini. Beliau masih belum bisa tenang bila belum berhasil membawa tenunan tradisional Sultra di ajang nasional dan internasional.

Promosi Hingga Nasional dan Mancanegara

Untuk memperkenalkan tenunan khas Sultra di tingkat nasional, Ibu Tina memang tak mau setengah-setengah. Sekali bekerja harus tuntas. Begitulah.

Beliau lantas membangun jaringan dengan Cita Tenun Indonesia sebuah lembaga yang telah membawa tenunan khas Indonesia ke kancah internasional.  Lembaga yang diketuai Fokke Hatta Radjasa ini gencar melakukan pameran ke luar negeri dan tenunan khas Sultra selalu menjadi perhatian pengunjung. Saya pernah membaca di sebuah harian nasional tentang tenunan khas Sultra yang dipajang dalam display Cita Tenun Indonesia saat berpameran di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dekranasda Sultra yang bekerjasama dengan Defrico Audy juga melakukan peragaan dan pameran busana di Paris, Australia dan sejumlah Negara Eropa lainnya.

Sementara untuk iven nasional, melalui Dekranasda Sultra, Ketua PKK Tina Asnawaty juga menggandeng  desainer ternama Denny Wirawan dan Defrico Audy. Di tangan kedua desainer inilah tenunan khas Sultra selalu tampil dalam iven-iven pameran busana nasional seperti Jakarta Fashion Week, Jakarta Fashion & Food Festival, dan Peragaan Busana Cita Tenun Indonesia.

Dalam setiap ajang peragaan Defrico dan Denny selalu memakai artis ternama sebagai model. Sebut saja misalnya Rizna Nictagyna, Poppy Bunga dan Elma Theana. Denny Wirawan dan Defrico Audy bahkan memiliki koleksi tenunan khas Sultra yang diberi nama  Tribal Maker.

Dampak positif dari melambungnya tenunan khas Sultra pun mulai tampak. Usaha kerajinan tenunan tradisional yang selama ini dilakukan oleh masyarakat kembali menggeliat dan mulai hidup kembali. Padahal beberapa waktu yang lalu usaha tenunan tradisional daerah terkesan “hidup segan mati tak mau” alias begitu-begitu saja. Dengan naiknya pamor tenunan tradisional Sultra saat ini, usaha-usaha kecil yang dilakukan masyarakat di daerah telah kebanjiran order dan permintaan dari mana-mana. Hal ini tentu sangat menggembirakan karena akan menjadi pasar yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Agar para pengrajin tenun trdasional tetap termotivasi, mereka dihimpun dalam wadah Dekranasda Sultra. Ke depan dengan pasar kian terbentang lebar, Dekranasda terus membina dan meningkatkan kapasitas para pengrajin agar tetap termotivasi untuk berkarya menciptakan tenunan tradisional daerah kita yang makin mberagam motif, corak maupun warnanya. (**)

Menguji Kreatifitas Kepemimpinan Gubernur Sultra

Oleh : Arsyad

Stephen R Covey penulis buku Kepemimpinan yang Berprinsip pernah mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang berprinsip adalah adanya keinginan untuk terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, hidup seimbang, melihat hidup sebagai suatu petualangan, menjaga sinergitas dan terus berlatih untuk memperbarui diri.

Dalam praktek kepemimpinan yang kita saksikan, belum tentu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Stephen Covey di atas. Kebanyakan pemimpin hanya berkutat dengan dirinya sendiri serta segala rupa benturan dan keinginan, ambisi dan keserakahan yang bersangkut paut.

Pemimpin  di manapun juga di Indonesia sangat beragam jumlah, karakter dan gaya kepemimpinannya. Puluhan bahkan mungkin ratusan teori mengenai kepemimpinan sudah dipelajari orang  di segala tingkatan pendidikan baik resmi maupun tak resmi. Namun seluruh praktek kepemimpinan yang dilakukan seseorang akhirnya harus berhadapan dengan realitas atau kenyataan yang tidak selamanya sesuai keinginan sang pemimpin itu sendiri.

Dalam  lintasan sejarah perjalanannya, Provinsi Sulawesi Tenggara telah dipimpin oleh beberapa gubernur dengan program yang berlainan namun semuanya memiliki visi yang hampir sama yaitu peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Para pemimpin Sultra masa lalu tentu memiliki ciri, gaya dan karateristik kepemimpinan yang berbeda beda antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan sebuah kewajaran lantaran latar belakang dan disiplin ilmu masing-masing pemimpin tersebut juga berbeda-beda.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya alam yang tak terbilang banyaknya. Nyaris seluruh potensi ada di daerah kita mulai dari potensi mineral tambang hingga perkebunan, pertanian dan perikanan.

Seluruh potensi tersebut belumlah dapat menjadi apa-apa jika hanya dibiarkan tidur dalam perut bumi kita. Ia baru bisa bernilai tambah manakala telah mampu dikelola secara maksimal dan menjadi pendapatan bagi daerah dan masyarakat.

Di sinilah dibutuhkan seorang pemimpin yang punya kreatifitas dan inovasi dalam mengeksplore kandungan sumber alam yang ada di perut Bumi Anoa agar dapat dirasakan manfaatnya  bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sultra periode  2007-2013 H Nur Alam SE adalah seorang dengan latar belakang sarjana ekonomi. Sebagai seorang ahli ekonomi gubernur tentu telah mengkalkulasi seluruh potensi yang dimiliki Bumi Anoa dengan tingkat akurasi sangat tinggi. Bisa dikatakan kepala Nur Alam penuh dengan angka-angka statistik mengenai potensi Sulawesi Tenggara yang tak terbilang banyaknya itu. Alhasil kepala Nur Alam mirip sebuah prosesor intel dual core dengan kapasitas penyimpanan data ratusan gigabyte.

Namun kemampuan menyimpan data saja tentu tidak cukup untuk menjadikan seluruh potensi itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Diperlukan kreatifitas dan inovasi seorang pemimpin daerah dalam menggali seluruh potensi itu menjadi barang yang layak jual dengan harga yang juga setimpal.

Nah dari sinilah kemudian pemimpin daerah bergerak. Beliau mendatangi para pemodal untuk berinvestasi di Sultra. Membujuk. Merayu. Dengan jaminan besarnya kandungan potensi sumber alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara. Gubernur juga sering melakukan “Road Show” ke sejumlah departemen menjajaki kemungkinan mendapatkan dana bantuan kepada daerah.

Gubernur pernah melontarkan lelucon bahwa sol sepatunya habis dan bentuknya sudah mirip lidah buaya lantaran keseringan berkeliling departemen. Inilah yang disebut kreatifitas seorang pemimpin. Mencari segala celah dan kemungkinan untuk dijadikan sebuah peluang bagi kepentiongan masyarakat dan daerah kita.

Di samping itu Gubernur Sulawesi Tenggara juga melakukan trik-trik yang unik untuk ukuran seorang kepala daerah. Dalam bidang pertambangan misalnya. Kebanyakan dari kita lebih memilih tenang-tenang saja menerima royalty atau apapun namnya dari para investor pertambangan. Padahal duit yang kita terima cuma secuil dibanding kekayaan alam yang mereka keruk di Sultra. Nur Alam “melabrak” asumsi itu dengan mengeluarkan jurus pamungkas yang lugas dan berani.

Beliau “bersafari” ke sejumlah pihak termasuk Presiden meminta keadilan perihal bagi hasil dan keuntungan investasi pertambangan bagi daerah dan masyarakat. Kepada pemerintah pusat dan masyarakat daerah, Gubernur membeberkan fakta-fakta yang sukar dibantah bahwa ternyata keuntungan pihak-pihak tertentu dalam mengelola suatu area pertambangan sangat besar sementara daerah tidak mendapat apa-apa selain kerusakan lingkungan yang kian tak terkendali.

Jika kita amati secara jeli, sepak terjang gubernur dalam memperjuangkan rasa keadilan atas hak-hak masyarakat selama ini sangat keras dan mirip seorang aktifis. Dalam melakukan renegosiasi kepada sejumlah pihak,  gubernur  memiliki beberapa kartu truf yang mematikan. Inilah yang membuat mati kutu sejumlah lembaga investasi yang mencoba bermain-main di Bumi Anoa.

Langkah gubernur yang tergolong berani berhadapan dengan para investor kakap yang telah menanamkan kukunya di Negeri Haluoleo tentu bukanlah sebuah kegenitan. Gubernur telah lama mengendus aroma tak sedap mengenai praktik-praktik merugikan yang dilakukan kalangan tertentu terhadap daerah ini.

Langkah-langkah seperti ini tak urung membuat para investor kakap selalu dihinggapi mimpi buruk. Beberapa lembaga investasi yang telah beroperasi di daerah ini yang semula selalu membandel kini kelihatan mulai “patuh”.

Sikap keras gubernur yang terus berteriak menuntut keadilan tersebut lantas berimbas pada terjadinya perubahan fundamental dalam hal perolehan pendapatan bagi daerah. Kita yang dulu hanya menjadi penonton di daerah sendiri atau dalam istilah gubernur hanya menjadi tukang jaga kebun, kini bisa sedikit bernafas lega. Daerah secara perlahan tapi pasti mendapatkan kembali hak-haknya yang selama puluhan tahun dikangkangi pihak-pihak tertentu.

Sekarang tinggal bagaimana merubah mindset masyarakat agar memiliki keyakinan diri serta motivasi untuk mengangkat harkat dan martabatnya sendiri setelah terbukanya peluang untuk menikmati hasil yang diperjuangkan gubernur kepada mereka.

“Beri seseorang ikan maka anda memberinya makan sehari. Ajari dia mengail maka anda memberinya bekal seumur hidup” kata Stephen Covey. (**)

 Asset Daerah Perlu Dimanfaatkan

Oleh : Arsyad*

Tulisan ini saya awali dengan mengutip statemen mantan Pemimpin Cina Deng Xiao Ping yang mengatakan bahwa “Tak penting apa warna kucing asal bisa menangkap tikus”. Pernyataan Deng tersebut berkaitan dengan kritik yang disampaikan oleh lawan-lawannya atas perubahan haluan politik yang dianutnya dari komunisme ke jalan kapitalisme.

Pernyataan tersebut mengingatkan saya akan polemik yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan pengelolaan asset daerah : Eks Arena Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kendari yang merupakan asset daerah yang sangat strategis baik dari segi letak lokasi maupun nilai monumentalnya. Di arena ini ada tugu persatuan yang dulu di bangun pada era Gubernur Ali Mazi.

Pembangunan arena ini merupakan ujian terberat bagi pemerintahan Ali Mazi ketika itu. Soalnya ada dua kubu yang bahu-membahu dan berjibaku  ‘melawan’ Gubernur yakni perlawanan para pemilik lahan dan  perlawanan parlemen. Dan korban pun berjatuhan terutama dari pemerintah. Beberapa pejabat Pemda harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena dugaan penyelewengan dana ganti rugi lahan masyarakat.

Akhir-akhir ini di berbagai media cetak lokal ramai diberitakan tentang persoalan pengelolaan asset daerah ini. Mulai dari kelompok pengunjuk rasa, anggota DPRD hingga sejumlah pengamat yan       g menyoal perlu tidaknya pihak ketiga di luar pemerintah daerah mengelola kawasan eks MTQ.

Polemik seputar pengelolaan arena Eks MTQ tersebut saya amati benar-benar telah keluar dari konteksnya yakni sisi pemanfaatan kawasan itu. Polemik hanya berputar-putar pada tataran formalitas belaka. Harus dikelola oleh Pemerintah Derah atau BUMD dan seterusnya dan seterusnya. Polemik tidak menyentuh akar persoalan yakni bagaimana pengelolaan kawasan itu bisa bermanfaat bagi daerah, siapapun yang mengelolanya. Polemik akhirnya terkesan seperti debat kusir yang membikin kita semua menjadi prihatin.

Perdebatan melalui media yang marak bukan membahas soal asas manfaat kawasan itu tetapi telah masuk pada domain lain yang tak penting. Seharusnya yang menjadi pertanyaan adalah menyangkut efektifitas pengelolaannya kelak, bukan pada tataran mempertentangkan kompetensi lembaga-lembaga lain yang berniat mengelola arena itu.  Dengan kata lain, tak penting siapa pengelolanya, asal bisa bermanfaat bagi daerah. Tak penting apa warna kucing asal bisa menangkap tikus kata Deng Xiao Ping.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dalam beberapa kesempatan telah sering mengungkapkan bahwa arena eks MTQ selama ini nyaris tak mendapat perhatian sama sekali. Tempat itu bahkan dijadikan sarana mesum dan ajang maksiat penduduk kota. Tak terurus, kotor, penuh sampah itulah beberapa gambaran yang kita saksikan saat melintas di tempat itu beberapa waktu lalu.

Nah berangkat dari pemikiran gubernur untuk kembali membuat kawasan itu bersinar maka kemudian terlintas pemikiran mengapa tidak menjadikan kawasan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat? Pihak TNI dan Polri kemudian dipercaya mengelola asset Pemda ini.

Hanya berselang beberapa hari, hasilnya mulai kelihatan. Lokasi eks MTQ terlihat sangat bersih dan rapi. Sampah yang selama ini berserakan kini tak ada lagi. Apalagi Polda Sultra juga menjadikan arena itu sebagai ajang road race bagi anak-anak muda Kota Kendari yang selama ini hobi kebut-kebutan di jalan.

Polda Sultra bahkan membuka kantor pelayanan lalu lintas di bagian belakang arena itu. Ini semua menjadikan kawasan eks MTQ menjadi bersinar kembali. Dan setiap pagi para petugas lalu lintas menjadikan kawasan itu sebagai tempat apel memulai tugas mereka.

Walhasil dengan berfungsinya kembali kawasan itu, bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah. Soal kompetensi dan kemampuan pengelola biarlah waktu yang akan menakarnya kelak. Jadi mari hentikan perdebatan soal pengelolaan aset daerah itu. (**)

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov. Sultra

Melihat Block Grant Secara Bijak

Oleh    : A r s y a d*

“Dari 33 Provinsi di Indonesia, Sulawesi Tenggara adalah satu satunya provinsi yang meluncurkan bantuan langsung pada masyarakat dengan sumber dana murni dari APBD”. -Gubernur Sultra,  Nur Alam-

Sebagai program pokok Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2008-2013, Bahteramas sejatinya telah dilaksanakan pada tahun pertama Pasangan Gubernur Nur Alam-Saleh Lasata (NUSA) setelah keduanya dilantik  sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada tanggal 18 Pebruari 2008. Meskipun APBD TA 2008 saat itu telah berjalan,  pasangan Nusa langsung melakukan penyesuaian atau perubahan anggaran untuk mengakomodir visi misi pasangan ini saat Pemilukada Gubernur yang lalu.

Penyesuaian program pembangunan tersebut merupakan langkah yang lugas dan berani dari pasangan NUSA untuk menjawab komitmen mereka saat pemilihan gubernur. Dikatakan lugas dan berani karena penyesuaian tersebut membutuhkan kerja keras mengingat APBD TA 2008 telah ditetapkan bersama DPRD Sultra. Alhasil, begitu ditetapkan menjadi RPJM, satu persatu program tersebut mulai dilaksanakan.

Saat launching penyerahan dana block grant dan tunjangan guru serta tenaga kesehatan di arena eks MTQ di Kendari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terang-terangan mengungkapkan kekagumannya atas langkah yang ditempuh Gubernur Nur Alam dan Wakil Gubernur Saleh Lasata.  Saat itu Presiden mengatakan andai saja semua kepala daerah menerapkan program pro rakyat seperti apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud seperti yang dicita-citakan konstitusi kita.

Gubernur SulawesI Tenggara Nur Alam pada beberapa kesempatan selalu mengungkapkan bahwa program pembangunan daerah yang digagasnya bersama Wakil Gubernur Saleh Lasata adalah untuk kemaslahatan rakyat Sulawesi Tenggara.  Beliau juga tak lupa menjelaskan tiga pilar pokok Bahteramas yakni pembebasan biaya pendidikan, pembebasan biaya pelayanan kesehatan sampai puskesmas serta bantuan dana block grant Rp 100 juta perdesa, kelurahan dan kecamatan.

Khusus dana bantuan block grant, setelah dua tahun berjalan, dampak positifnya juga mulai terasa yakni   menggeliatnya pembangunan sarana fisik infrastruktur pedesaan yang dibangun dengan dana ini. Bahkan kemudian terjadi sejumlah improvisasi dan inovasi sasaran pembangunan desa oleh masyarakat penerima bantuan yang semula hanya diperuntukkan bagi pembangunan balai desa saja.

Hasil perbincangan penulis dengan sejumlah anggota masyarakat saat mengikuti kunjungan kerja gubernur di beberapa daerah menunjukkan bahwa penggunaan dana block grant ternyata tidak hanya untuk pembangunan sarana fisik seperti balai desa tapi juga digunakan untuk pembuatan jalan usaha tani, drainase, lorong-lorong pemukiman warga serta pengadaan fasilitas air bersih.

Seiring dengan menggeliatnya pembangunan perekonomian pedesaan tersebut, muncul pula ekses lain dari program ini yakni terjadinya beberapa penyimpangan dalam operasional bantuan dana block grant. Kurangnya SDM aparatur dalam hal perencanan pembangunan pedesaan tak jarang menyebabkan program block grant salah sasaran. Bersamaan dengan itu muncul opini dimasyarakat bahwa dana block grant hanya dinikmati segelintir aparat pemerintahan desa dan sebagainya dan sebagainya.

Soal adanya penyimpangan dalam operasional block grant, Pemerintah Daerah Provinsi tidak menutup mata. Tapi hal tersebut terjadi semata mata karena faktor miss manajemen dalam pengelolaan anggaran block grant oleh aparat desa dan kecamatan. Jadi sifatnya adalah kasuistis dan tidak bisa dijadikan ukuran kegagalan suatu program pembangunan.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur mengungkapkan bahwa opini negatif masyarakat terhadap block grant timbul lantaran beberapa faktor antara lain belum meratanya kesadaran masyarakat secara komprehensif atas program Bahteramas khususnya block grant itu sendiri. Selain itu juga karena masih banyak pihak yang menilai program tersebut secara parsial saja, tidak obyektif bahkan cenderung melihat program ini dengan menggunakan kacamata kuda.

Beberapa kalangan menilai bahwa block grant belum menyentuh kepentingan masyarakat secara maksimal. Pendapat seperti ini adalah keliru karena cenderung memposisikan bantuan block grant semacam dana bantuan langsung perorangan untuk rakyat miskin atau BLT. Atau ada pula yang menganggap block grant semacam dana pinjaman bergulir alias simpan pinjam.

Perlu diketahui bahwa block grant bukanlah bantuan langsung tunai alias BLT. Block grant adalah suatu gagasan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, peningkatan SDM aparatur desa, dan   mendorong masyarakat yang mandiri.  Adapun sasaran utama block grant adalah untuk pembangunan sarana infrastruktur desa yang dianggap paling prioritas.

Seperti sudah berulang kali diungkapkan Gubernur, bahwa bantuan block grant untuk desa dan kecamatan bukanlah uang yang dibagi-bagikan begitu saja tapi harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Ia harus mampu menjadi lokomotif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, block grant merupakan tolak ukur sejauh mana kemampuan manajerial pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan dalam mengelola anggaran bantuan yang turun kepada masyarakat. Dengan kata lain block grant adalah semacam latihan penguatan kapasitas aparat pemerintahan terkecil yang selama ini berada di lini depan pelayanan masyarakat

Dalam operasionalnya khususnya pada level desa dan kecamatan, pelaksanaan kegiatan block grant memang banyak mengandung dan mengundang kesalahan baik itu kesalahan perencanaan, penentuan sasaran maupun administrasi pengelolaan dana terlebih lebih pada sistem pertanggungjawaban penggunaan  anggaran. Kekeliruan ini khususnya pada sisi pertanggungjawaban menunjukkan masih minimnya pengetahuan para aparat desa dan kecamatan tentang manajemen pengelolaan anggaran.

Menurut hemat penulis, kesalahan atau penyimpangan pengelolaan dana block grant oleh desa dan kecamatan tidak bisa dijadikan dasar pembenaran untuk mengatakan  bahwa program block grant telah gagal. Jika kemudian ternyata terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya hal itu merupakan  tanggungjawab masing-masing pengelola dan menjadi domain aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.

Bertitik tolak dari masalah masalah operasional bantuan dana block grant yang terjadi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menempuh beberapa langkah strategis seperti dengan menerapkan sistem cluster atau pengelompokan penerima bantuan berdasarkan kompleksitas persoalan yang sama. Artinya para penerima bantuan dikelompokkan sesuai karateristik dan kondisi serta  masalah yang dihadapi masing masing wilayah yang juga tentu berbeda beda.

Sementara itu pemberian dana bantuan block grant sebesar Rp 100 juta untuk desa dan kecamatan diserahkan secara bertahap. Hal ini untuk menghindari timbulnya kesalahan pengelolaan anggaran oleh aparat desa dan kecamatan. Dengan sistem pemberian bantuan secara bertahap seperti ini, beban kerugian daerah akibat kesalahan penggunaan anggaran akan bisa diminimalisir.

Mekanisme pengaturan seperti itu juga sekaligus untuk menepis anggapan bahwa Pemerintah Provinsi tidak konsekwen dalam memberikan bantuan untuk penguatan kapasitas perekonomian masyarakat pedesaan. Jadi anggapan bahwa Pemerintah Daerah tidak serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tidak berdasar.

Untuk diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi tengah melakukan pemangkasan besar-besaran anggaran operasional Pemerintah Daerah khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi. Di hadapan para camat dan kepala desa se Sultra usai upacara HUT Sultra yang lalu, Gubernur mengatakan bahwa pemangkasan  anggaran operasional Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk      menjaga kesinambungan bantuan peningkatan perekonomian masyarakat termasuk untuk dana block grant.

“Saat ini banyak staf yang memusuhi saya karena dana operasionalnya saya potong demi block grant” ujar Gubernur yang disambut aplaus para Kades dan Camat. Hal ini ujar Gubernur merupakan bukti kuatnya       komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terus terang selama ini masyarakat kita telah terbiasa dengan pola lama yakni menerima bantuan berupa uang tunai secara langsung dan biasanya hanya cukup dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari. Bantuan model begini sebenarnya adalah pembodohan sekaligus membuat masyarakat menjadi manja. Mereka tak pernah dilatih untuk berpikir memanfaatkan peluang yang ada. Juga tak punya daya kreatifitas untuk maju dan pasti selalu ketagihan bantuan.

Nah dengan pendekatan block grant, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dan terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Mulai dari perencanaan, penentuan sasaran,  pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan hingga pengawasan dilakukan secara transparan sesuai mekanisme dan petunjuk teknis operasional block grant.

“Jangan beri mereka ikan tapi beri mereka kail untuk mendapatkan ikan sebanyak banyaknya” ujar Gubernur Nur Alam saat membuka PPKAN di Kolaka Utara.

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov. Sultra

Gedung Kendari Teater

(Dulu Putar Film,  Sekarang Putar Baliho, Esok Terkubur Jembatan)

Oleh : Arsyad                                                       

Jika anda adalah warga Kota Kendari pasti tahu yang namanya gedung Kendari Teater. Di tahun 80-an dulu  gedung ini merupakan pusat hiburan dan barometer keramaian Kota Kendari. Letaknya yang strategis (tepat di kompleks pelabuhan) menjadikan Kendari Teater sebagai  tempat hiburan  paling laris dan  padat pengunjung.  Saat itu Kendari Teater adalah satu-satunya bioskop layar lebar di Kota ini. Pengunjung membludak, pemilik gedung panen rupiah dari para penonton yang berjubel memberi karcis tanda masuk.

Tapi itu dulu. Sekarang?

Sekarang gedung ini telah beralih fungsi. Dari tempat pemutaran film menjadi tempat pemutaran baliho para calon anggota legislatif. Dikatakan pemutaran baliho lantaran baliho baliho itu sepertinya digantung secara bergilir. Bulan ini baliho di pulan. Bulan depan baliho si badu dan seterusnya. Maka jadilah gedung Kendari  Teater sebagai sarana kampanye para politisi lokal.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan baliho-baliho itu. Keadaan juga yang membuat bekas bioskop ini jadi seperti sekarang.

Gedung ini mulai ditinggalkan orang  ketika media informasi dan hiburan mengalami perkembangan yang demikian pesatnya.  Perkembangan dunia hiburan yang begitu cepat menjadikan bioskop sebagai tempat hiburan tidak lagi masuk dalam hitungan daftar pilihan tempat hiburan masyarakat.  Orang toh bisa menikmati tontonan sekelas bioskop di rumah sendiri dengan membeli  televisi layar lebar atau Home Teater . Dengan home teater ini, orang tak perlu lagi berdesakan nonton di gedung.

Di senjakala hidupnya itu, Kendari Teater terus mengalami pukulan hebat, ditinggalkan penonton karena sering memutar film murahan yang obral seks secara vulgar. Bersamaan dengan itu lahir pula bioskop tandingan yang meniru gaya bioskop-bioskop di Jakarta yakni Hollywood Sineplek.

Kendari Teater pun seperti tenggelam ditelan bumi.  Kalau tak salah sekarang gedung ini menjadi sebuah pub yang dikelilingi panti pijat. Melihat gedung bekas bioskop ini sungguh seperti kita sedang menyaksikan bangkai kapal Titanic. Setiap kali melihatnya, kita seakan dibawa ke masa silam. Suatu masa ketika bioskop ini masih jaya-jayanya. Ada satpam yang berjaga-jaga. Ada petugas loket yang menjual tiket dan adapula petugas pintu yang mengatur tempat duduk penonton. Dan nun di bagian atas gedung ada operator pemutar film. Entah di mana mereka itu  kini berada.

Nasib Kendari Teater memang seperti telah dinujum sang khalik. Setelah tidak lagi dipakai sebagai tempat putar film, gedung ini sekarang tengah sekarat menunggu maut. Dan ajalnya kian dekat. Gedung Kendari Teater akan terkubur bersamaan dengan berdirinya Jembatan Bahteramas Teluk Kendari. Tepat di atas gedung ini akan menjadi landasan jembatan  tersebut kelak.

Dan Kendari Teater pun hilang ditelan bumi dan meninggalkan kenangan bagi mereka yang pernah mencari hiburan di tempat itu. (**)

*Penulis adalah Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov. Sultra

 

Agar Ide Cemerlang Tak Hilang Terbawa Angin*

Catatan Pribadi Arsyad

 “Andai semua kepala daerah menerapkan program pro rakyat seperti apa yang dilakukan Gubernur Sultra dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud”

            -Presiden SBY Saat Launching Block Grant-

 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memiliki pemikiran yang cemerlang dan ide-ide brilian. Namun banyak pemikiran gubernur tersebut yang belum mampu dicerna dan diterjemahkan dalam bentuk konkrit sehingga ide-ide cemerlang gubernur tidak diketahui masyarakat.

Gubernur dalam beberapa kesempatan memang sering melontarkan pemikiran dan ide-ide cemerlangnya. Tapi kalimat kalimat cerdas yang diucapkan gubernur hanya mendapat aplaus atau tepuk tangan hadirin pada saat itu saja. Setelah itu semua kembali ke titik nol. Kembali ke laptop kata Tukul Arwana.

Apa boleh buat, pikiran cerdas dan ide-ide cemerlang gubernur akhirnya banyak yang terbang bersama angin (Gone With The Wind) dan tak sempat terpublikasi kepada masyarakat melalui media massa.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahkan secara terbuka mengakui bahwa Gubernur Sultra punya daya kreatifitas dan ide-ide yang cemerlang. Yang jadi soal adalah mengapa seorang Presiden nun jauh di Jakarta bisa tahu kalau gubernur kita adalah orang cerdas, sementara kita yang berada di pelupuk mata gubernur tak mampu menerjemahkan pemikiran gubernur kita sendiri? Di mana salahnya?  Lalu dimana itu orang-orang yang katanya dekat dengan gubernur? Apa saja kerja mereka?

Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan publikasi pemikiran dan ide-ide cemerlang gubernur menjadi macet. Ini penting diketahui khususnya bagi mereka yang bertanggungjawab pada pencitraan gubernur. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, Publikasi yang tidak berfungsi. Publikasi yang tidak jalan menyebabkan pikiran-pikiran dan ide-de cemerlang Gubernur sering “layu sebelum berkembang” bahkan hilang ditelan bumi. Publikasi yang tidak berfungsi menyebabkan minimnya pemberitaan media mengenai ide-ide gubernur.

Kedua, pihak – pihak yang bertanggungjawab dalam soal pencitraan positif Gubernur baik secara struktural maupun fungsional tidak atau belum mengerti tugas dan fungsinya sebagai Public Relations (PR). Tidak inovatif. Mereka ini tidak mampu menangkap dan mengartikulasikan pikiran-pikiran gubernur. Bahkan PR terjebak pada mekanisme kerja birokrasi yang terlalu tergantung pada formalitas dan anggaran yang tersedia.

Ketiga, pihak-pihak yang disebut sebagai PR seperti di atas, tidak memiliki visi kerja yang jelas. Artinya, tugas, fungsi dan pekerjaannya tidak berorientasi pada terpublikasinya keberhasilan yang dilakukan gubernur selama ini. PR hanya diartikan secara sempit yakni sebagai orang yang dekat dengan gubernur alias “pengekor” rombongan perjalanan.  Dengan lain perkataan, para pelaksana PR masih menganut dengan teguh prinsip bahwa  dimana ada gubernur di situ ada PR meskipun hanya sebagai tukang foto-foto dan tukang shooting  saja. Kerja PR akhirnya tak menghasilkan output apapun.

Apa yang harus dilakukan?

Dalam rangka efektifitas publikasi serta pencitraan positif Gubernur Sulawesi Tenggara perlu dilakukan kiat-kiat khusus di antaranya :

Pertama, membangun opini dan pencitraan positif gubernur kepada masyarakat melalui media massa secara terus-menerus dengan tema pemberitaan  “Tiada Hari Tanpa Gubernur”

Kedua, menggunakan segala saluran informasi yang tersedia baik media cetak, media elektronik serta media online sebagai wahana pencitraan dan membangun opini positif Gubernur Sulawesi Tenggara. Secara teknis hal ini dapat dilakukan dengan cara menulis opini, melakukan analisis pendapat umum, membuat penerbitan khusus serta optimalisasi fungsi media online.

Ketiga, membangun kemitraan yang baik dengan kalangan pers atau stakeholder lainnya misalnya melakukan kerjasama publikasi dengan media cetak, elektronik dan online. Selain itu melakukan pengaturan atau menjadwalkan pertemuan rutin Gubernur dengan kalangan media. Dengan begitu, pemberitaan negatif gubernur akan bisa diminimalisir. Dan akhirnya PR tidak lagi hanya berfungsi sebagai tukang klarifikasi berita miring.

*Tulisan ini adalah catatan pribadi penulis dan bukan untuk konsumsi publik dan media


Jembatan Bahteramas & Revitalisasi Teluk Kendari

Oleh : Arsyad*

Sebuah baliho raksasa yang berisi pemberitahuan tentang akan adanya suatu hajatan besar terpampang di depan Kantor Administrator Pelabuhan Kendari di Kota Lama. Bunyinya begini : Insya Allah di Tempat ini akan dibangun Jembatan Bahteramas. Dalam baliho itu Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dengan pakaian khaki tersenyum sumringah sambil mengangkat tangan. Di depan Gubernur, tampak pula gambar Walikota Kendari, si empunya rumah tempat hajatan besar itu kelak dilaksanakan.

Dengan dukungan visualisasi latar belakang gambar Jembatan Bahteramas, baliho itu juga berisi tambahan kalimat lain yang sebenarnya sangat teknis sifatnya : Panjang Jembatan 1320 meter dengan anggaran sebesar Rp 600 milyard.

Ya, milyard !  rupanya si pembuat baliho terlampau bersemangat saat menulis anggaran pembangunan jembatan itu. Mungkin atas nama transparansi.  Tertulis milyard padahal seharusnya miliar. Tapi itu tak jadi soal, yang penting esensinya. Yang penting maksudnya.

Baliho itu merupakan rangkaian sosialisasi rencana pembangunan Jembatan Bahteramas Teluk Kendari yang merupakan proyek prestisius Pemerintahan Gubernur Sultra Nur Alam dan Wakilnya Saleh Lasata. Dan tempat dimana baliho itu terpasang adalah start awal jembatan ini di Kota lama. Nantinya jembatan ini akan menghubungkan Kota Lama di sisi utara dan Lapulu di sisi selatan Teluk Kendari.

Inilah megaproyek yang saat ini tengah ditunggu realisasinya oleh masyarakat. Perencanaan sudah matang. Dana sudah siap. Pembebasan lahan sudah tuntas. Sosialisasi sudah dilakukan. Tentang itu semua, masyarakat sudah maklum adanya.

Memang Gubernur Sultra sangat antusias untuk merealisasikan proyek ini. Dalam beberapa kesempatan, beliau tak lupa menyampaikan rencana tersebut sebagai suatu pekerjaan besar. Soal penamaan jembatan, gubernur tak terlalu memikirkan hal itu. Ketika ditanya wartawan dalam sebuah acara, gubernur menjawab secara diplomatis, karena jembatan tersebut dibangun  di era kepemimpinan beliau bersama Pak Saleh Lasata, tak ada salahnya kalau jembatan ini diberi nama Jembatan Bahteramas.

Kuatnya semangat gubernur untuk mewujudkan obsesi tersebut tentu bukanlah sebuah kegenitan. Ia adalah sebuah optimisme  atas ikhtiar untuk melicinkan jalan demi merealisasikan gagasan yang telah dibuatnya. Sebagaimana membangun sebuah gagasan besar, realisasi pembangunan jembatan Bahteramas kelak akan dikenang sebagai sebuah prestasi Nur Alam – Saleh Lasata sampai kapanpun.

Apalagi anggaran pembangunan jembatan ini tidak turun begitu saja dari langit seperti geledek disiang bolong.  Pemerintah pusat tidak menyediakan anggaran untuk membangun jembatan tersebut.  APBN tak menanggung. Sementara APBD Sultra sendiri sudah overload.  Apa akal? Gubernur akhirnya berpikir mengapa tidak mencari pemodal luar negeri?

Dari sinilah kemudian pencarian dana berawal. Sambil berpromosi mengenai potensi tambang Sultra yang luar biasa besarnya, Gubernur juga sangat pandai mencari dan memikat pemodal. Setelah “berburu” cukup lama dan jauh, sebuah lembaga donor nun di China akhirnya percaya dan memberikan bantuan hibah untuk pembangunan jembatan ini.

Dalam hal ini gubernur rupanya faham betul makna pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Sekali ke China bukan hanya ilmu yang didapat tapi sekaligus juga dapat uang. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.

Revolusi dan Revitalisasi atas Teluk Kendari                      

Sejak ditemukan oleh seorang Belanda bernama Jan Voorsmaers tahun 1921, sampai sekarang wajah Teluk Kendari belum mengalami perubahan yang berarti, kecuali kerusakannya yang kian parah. Dengan demikian pembangunan Jembatan Bahteramas merupakan revolusi besar terhadap wajah dan fungsi Teluk Kendari, karena beberapa alasan;

Pertama, dengan dibangunnya Jembatan Bahteramas, akan berdampak terhadap revitalisasi fungsi Teluk Kendari, cepat atau lambat. Teluk Kendari akan dijadikan obyek wisata. Sebuah sarana untuk olah raga air bahkan telah di setujui oleh KONI Pusat untuk dibangun. Dengan kata lain Teluk Kendari akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi

Kedua, kesan revitalisasi tersebut akan makin kuat dengan adanya rencana pembangunan sarana fisik lainnya yakni Masjid Raya Al,Alam yang kelak juga akan dibangun di tengah-tengah Teluk Kendari.

Pembangunan jembatan Bahteramas, tempat rekreasi, dan fasilitas olahraga serta masjid di tengah-tengah Teluk Kendari sudah merupakan indikasi bahwa kelak Teluk Kendari akan diperbaiki habis-habisan untuk memoles pencitraan Kota Kendari sebagai Kota Dalam Taman.

Terus terang selama ini, Teluk Kendari tak berfungsi apa-apa selain sebagai pelabuhan rakyat dan penyeberangan warga. Selebihnya ia hanyalah kubangan raksasa yang selalu dijejali apa saja oleh warga kota. Sampah, limbah, dan segala rupa barang buangan menumpuk di teluk ini. Pendangkalan terus meningkat seiring tingginya sedimentasi.

Memang Pemerintah Kota Kendari sudah berupaya maksimal mengatasi kerusakan teluk ini. Berbagai usaha sudah dilakukan. Miliaran dana sudah digelontorkan. Sejumlah jurus telah dikeluarkan. Beberapa LSM bahkan sudah dikerahkan. Tapi hasilnya : apa boleh buat, masih nol

Dalam kaitan ini, revitalisasi Teluk Kendari tidak bisa hanya dilakukan sendiri, tapi harus terpadu. Sudah saatnya Pemerintah Kota Kendari bahu membahu dengan Pemerintah Provinsi untuk merealisasikan itu semua. Dalam istilah orang birokrasi, Pemkot dan Pemprov harus berkoordinasi dan bersinergi, agar tercapai sinkronisasi serta integrasi dalam pembangunan.

Dan indikasi kekompakan antara Walikota Kendari dan Gubernur Sultra dalam hal koordinasi memang sudah kelihatan. Saat peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Talia – Bungku Toko, Gubernur Sultra Nur Alam secara terbuka mengajak Walikota Kendari untuk bersama-sama memoles wajah Teluk Kendari supaya lebih berkilau di masa datang.  Bahkan untuk kepentingan pembangunan Jembatan Bahteramas,  Gubernur tak tanggung-tanggung              mengajak Walikota untuk melakukan uji getar jembatan itu nun jauh di Eropa. Di Denmark.

Sebelumnya, di rumah jabatan Walikota Kendari, Gubernur bersama Walikota berdialog santai dengan sejumlah warga Kota Lama yakni para pemilik lahan yang terkena proyek tersebut. Karena dilandasi oleh niat baik kedua pimpinan itu untuk kemajuan daerah, serta penyelesaian masalah ganti rugi yang transparan, tak ada keberatan sedikitpun dari para pemilik lahan yang terkena proyek jembatan tersebut.  Semuanya mendukung seperti koor paduan suara yang kompak menyanyikan sebuah hymne.

Jembatan Sarana Transportasi Vital

Tak dapat dipungkiri bahwa Jalan dan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi khususnya transportasi darat memiliki peranan strategis dan penting dalam mendukung nilai ekonomi sosial dan budaya serta lingkungan,  yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Dalam catatan penulis, pembangunan Jembatan Bahteramas bertujuan untuk mempercepat perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah khususnya Kota Lama di sisi utara dan Lapulu di sisi selatan yang selama ini tidak bisa diakses dengan mudah.

Dan yang paling penting dengan adanya Jembatan Bahteramas kelak, akan mempersingkat waktu tempuh kendaraan. Jarak tempuh antara Kota Lama dengan Lapulu akan berkurang 16 kilometer lantaran tidak lagi memutar melalui Poasia dan Abeli.

Selain itu, pembangunan Jembatan Bahteramas sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni mengembangkan Teluk Kendari sebagai obyek wisata maritim dan pusat olahraga air nasional.

Gambaran Teknis Fisik Jembatan

Bentang Tengah Jembatan Bahteramas adalah 200 meter. Sementara bentang samping masing masing 94 dan 60 meter. Total panjang jembatan utama 508 meter. Pilot jembatan utama tinggi 90,5 meter dengan Clearance vertikal 25 meter serta Clearance horizontal 174,5 meter. Jembatan-jembatan terdekat di sisi utara dan selatan jembatan utama direncanakan  6 bentang dengan masing masing bentang panjang 40 meter sehingga total panjang bentang jembatan terdekat adalah 480 meter. Lebar total jembatan utama adalah 24, 8 meter serta lebar total jembatan terdekat adalah 20 meter. L    ebar jembatan ini direncanakan untuk mengakomodir jalan 4 lajur 2 arah (*)

*Penulis adalah Kasubag Publikasi Biro Humas       Pemprov Sultra

 

Strategi Sang Salesman

Arsyad*

Pakar pemasaran terkemuka Hermawan Kertajaya pernah mangatakan bahwa sebaik apapun barang yang kita jual bila tidak dikemas secara rapi dan menarik pasti tidak akan dibeli orang. Gubernur Sultra Nur Alam rupanya faham betul pendapat Hermawan Kertajaya ini.

Teknik pemasaran seperti itulah yang ditunjukkan gubernur saat menyambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang transit di Bandara Haluoleo Kendari dari perjalanannya di Wasior  Papua  Jumat 15  Nopember 2010

Gubernur  Sultra Nur Alam yang telah lama menanti waktu seperti itu tampaknya sudah tak sabar ingin menyampaikan segala rencana yang ada di benaknya selama ini yaitu menjadikan Sulawesi Tengara sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional. Kesempatan bertemu langsung Presiden RI memang tergolong langka.

Maka Gubernur Sultra Nur Alam kemudian mempresentasikan segala potensi yang terkandung dalam perut Bumi Anoa di hadapan orang nomor satu Republik tersebut, khususnya mengenai potensi pertambangan yang luar biasa besarnya.

Saat pemaparan gubernur berlangsung, Presiden menyimak dengan serius apa saja yang diutarakan gubernur kepadanya. Presiden rupanya sangat tertarik dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan Gubernur. Ibarat seorang  tokoh pemasaran terkemuka, Nur Alam mengerahkan segala kemampuan dan ilmu marketing yang dimilikinya.

Menjual potensi daerah kepada pengambil kebijakan pemerintahan tertinggi tentu bukan hal mudah. Bagaimana bisa meyakinkan Presiden dengan metode sederhana  dalam pemaparan yang sesingkat itu? Itulah kata kunci yang dipegang Gubernur Sulawesi Tenggara. Konon bakat marketing seseorang adalah pembawaan lahiriah. Bakat alam kata orang.

Dengan kata lain, dalam waktu yang begitu singkat Gubernur dapat mengkombinasikan beberapa hal sekaligus agar orang yang mendengar presentasi itu merasa bahwa apa yang disampaikan Gubernur Sultra sangat urgen dan bersifat mendesak.

Nah inilah kelebihan Gubernur yang tak banyak disadari orang. Seluruh isi presentasi dirangkumnya menjadi beberapa kata kunci yakni gambarkan kondisi, mintalah (bila perlu sedikit mendesak dengan cara halus), ciptakan kesan bahwa ini adalah urusan penting bagi daerah dan simpulkan apa yang diinginkan dalam sebuah kalimat ringkas, padat dan jelas. Kalau bisa usahakan agar pihak yang berkepentingan langsung mengeluarkan keputusan ‘eksekusi lapangan’  saat itu juga.

Dan hasilnya sungguh luar biasa. Presiden rupanya tertarik dan setuju atas usulan Gubernur Sultra tersebut. Saat itu juga Presiden langsung menginstruksikan agar seluruh usulan tersebut dikumpulkan secara lengkap dan meminta gubernur untuk melakukan ekspose lanjutan di Jakarta dalam waktu  yang sesingkat-singkatnya.

Cepatnya respon presiden atas usulan tersebut  sungguh diluar sangka kita.  Selama ini Presiden SBY  dipersepsikan lambat dalam mengambil keputusan. Tapi  saat berada di VIP Bandara Haluoleo Kendari hari itu, Presiden SBY  begitu cepat “mengeksekusi” usulan Gubernur Sultra. Mengapa?

Ya karena itu tadi. Semua materi presentasi dikemas Gubernur Nur Alam dalam bahasa marketing yang menarik, sistematis dan rasional. Bahasa Gubernur sangat rapi, halus dan memukau. Jangan lupa, Gubernur Sultra Nur Alam adalah penerima penghargaan Adi Bahasa dan Tokoh Pengguna Bahasa Indonesia yang Baik dari Kantor Bahasa.

Jadi, seluruh presentasi yang disampaikan Gubernur Sultra di hadapan Presiden SBY hanya mengandung satu keyword yakni mengerahkan ilmu Teknik Marketing sekuat tenaga dan semampu bisa untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan tujuan itu sepertinya berhasil dengan sukses.

Keberhasilan Gubernur dalam “menjual” potensi daerah kepada Presiden SBY hanyalah salah satu contoh bagaimana seorang Nur Alam berhasil mempraktekkan ilmu marketing yang dia miliki. Hampir seluruh presentasi atau pemaparan kepada pemerintah pusat, pemodal  nasional maupun asing selalu mendapat tindak lanjut. Padahal rata-rata para pemodal tersebut belum tahu kondisi Sulawesi Tenggara.

Nah pada titik seperti inilah    talenta Gubernur Nur Alam sebagai seorang ahli marketing diuji  yakni bagaimana meyakinkan orang untuk membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Meraih kepercayaan investor kata orang tergolong pekerjaan maha berat. Ia seperti penjualan jasa asuransi : menjual sesuatu yang barangnya tidak atau belum kelihatan.

Kepada Wartawan Gubernur Nur Alam tak dapat     menyembunyikan kegembiraan atas hasil yang dicapai atas presentasinya itu. Beliau memerintahkan instansi terkait untuk segera melengkapi bahan-bahan yang dminta oleh presiden. “Paling lambat Desember kita akan presentasi di Jakarta” ujarnya mengayun kata.

Kita tak bisa membayangkan apa jadinya pemaparan potensi daerah jika orang yang melakukan presentasi di hadapan presiden seperti itu adalah orang tidak menguasai ilmu pemasaran. Mungkin presiden hanya manggut-manggut saja tapi tak mengerti sedikitpun isi presentasi yang disampaikan kepadanya. (*)

*Penulis, Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov. Sultra

Masjid Al Alam, Benarkah Mubazir dan Pemborosan Anggaran ?

Oleh : Arsyad*

Pembangunan Masjid Al Alam telah dimulai. Sebuah bendera PT Waskita Karya berkibar di base camp adea pekerjaan di     jalan by pass kendari.  Mendahuli pekerjaan itu, saat  pencanagnan pekerjaan itu oleh gubernur juga terpampang sebuah baliho besar yang berisi pemeberitahuan akan adanya Pekerjsaan masjid di lokasi itu.

Melaksanakan niat baik di zaman sekarang memang sangat sulit. Sebaik apapun program kita, ada saja pihak-pihak yang menentang hal itu. Alasan yang dikemukakan pun kadang tidak rasional lagi. Pencemaran lingkungan, pendangkalan Teluk Kendari serta pemborosan anggaran adalah beberapa alasan yang dikemukakan kelompok demonstran yang sudah berkali-kali mendatangi DPRD Sulawesi Tenggara.

Pertama, pencemaran lingkungan. Isu pencemaran lingkungan paling layak dijual saat ini. Di tengah isu pemanasan global maka isu ini akan selalu dihembuskan terhadap rencana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan.  Mengangkat isu bahwa dengan pembangunan Masjid Al Alam akan mencemari Teluk Kendari sesungguhnya tidak layak lagi. Mengapa? Jawabannya ringkas saja : selama ini Teluk Kendari memang sudah tercemar. Bahkan tingkat pencemarannya sudah sangat parah. Hal ini bisa kita saksikan dengan kian dangkalnya teluk ini seiring tingginya sedimentasi.

Kedua, pendangkalan Teluk Kendari. Siapa bilang Teluk Kendari sekarang masih dalam? Teluk Kendari sudah sangat dangkal bahkan sudah nyaris sama tinggi dengan jalan by pass. Saya justru menangkap persepsi salah dari masyarakat yaitu orang mengira bahwa Masjid Al Alam akan didirikan dengan menimbun lokasi pembangunan masjid dengan tanah. Padahal masjid tersebut dibangun dengan menggunakan tiang pancang beton. Seperti layaknya membangun rumah panggung di atas air.

Ketiga, pemborosan anggaran. Bila dikalkulasi secara matematis, pembangunan Masjid Al Alam memang menelan dana yang tidak sedikit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Doddy Djalante kepada penulis mengaku bahwa pembangunan masjid tersebut diperkirakan menelan dana sekitar Rp . . . . . .

Adapun dana awal sebesar Rp 10 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi sifatnya hanya sebagai stimulus saja. Kekurangan dana tersebut bisa dicari kepada pihak-pihak ketiga yang bersimpati atas pembangunan sarana ibadah umat Islam itu. Sejumlah negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Kuwait getol memberikan bantuan untuk pembangunan masjid di beberapa negara lain di dunia.

Jadi ketiga hal yang dikemukakan di atas kian memperjelas bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk menghentikan pembangunan sarana ibadah tersebut. Bahkan kalau kita jernih dan obyektif mencermati pikiran Gubernur Nur Alam, dengan pembangunan Masjid Al Alam kelak, kelestarian teluk akan dapat terjaga lantaran masjid tersebut akan terintegrasi dengan Teluk Kendari.

Waspada Isu Menyesatkan

Belakangan ada pula isu yang membuat pegawai negeri daerah ini menjadi resah, yaitu bahwa pembayaran zakat 2,5 persen dari gaji pegawai negeri akan digunakan untuk membiayai pembangunan masjid Al Alam. Isu tersebut sengaja dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pengalihan dana zakat dari gaji pegawai untuk membiayai proyek pemerintah sungguh-sungguh sebuah pikiran yang sangat naïf.

Penarikan zakat bagi masyarakat yang beragama Islam termasuk pegawai telah di atur dalam  UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan tersebut kemdian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Bimbingan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Sementara itu di Sulawesi Tenggara, pengelolaan zakat diatur dengan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 730 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Daerah (Bazda) Silawesi Tenggara.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan zakat daerah, Gubernur Sultra kemudian mengeluarkan surat edaran bernomor 451.12/3645 tanggal 30 September 2010. Dalam surat edaran itu telah diatur bahwa bagi pegawai dengan gaji di atas Rp 2.500.000 diwajibkan atau dengan secara sadar menunaikan zakat profesi sebesar 2, 5 persen. Sedangkan bagi mereka yang bergaji di bawah Rp 2.500.000 dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan sadaqah.

Dalam  surat edaran tersebut tak satupun ada kalimat yang mengatakan bahwa zakat 2,5 persen itu akan digunakan untuk pembangunan Masjid Al Alam. Jadi, dari mana kalangan pegawai negeri di daerah ini memperoleh informasi bahwa  zakat 2,5 persen akan dialihkan untuk membangun Masjid Al Alam?

Ahli filsafat Jerman Karl Popper pernah menulis agar kita tak mudah percaya pada informasi apapun yang kita dengar, kita lihat dan kita rasakan sebelum membuktikan kebenarannya.

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov. Sultra

PAN Sultra, Dulu dan Sekarang

(Sebuah Refleksi Perjalanan)

Oleh : A r s y a d*

Pertengahan Desember ini, Kota Kendari berubah menjadi lautan biru atribut Partai Amanat Nasional, sebuah partai yang mengalami kemajuan      dan perkembangan yang begitu  pesat  di Sulawesi Tenggara dewasa ini. Puluhan baliho raksasa, spanduk, bendera dan atribut semacamnya menghiasi hampir seluruh wilayah Kota Kendari. Kemeriahan bernuansa biru ini memang beralasan. PAN Sultra akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah ke 3

Dominasi atribut ini juga sekaligus merupakan pernyataan    partai tersebut kepada publik, dan tentu saja pada partai politik lainnya tentang kondisi dan kekuatan partai ini sekarang. Inilah partai politik yang berhasil melewati masa-masa sulit dan besar serta eksis hingga hari ini.

Kebesaran PAN Sultra bukan hanya lantaran partai ini adalah partainya Gubernur Sulawesi Tenggara. Bukan pula karena besarnya pundi-pundi yang dimiliki pengurusnya, tetapi karena partai tersebut mampu memposisikan diri sebagai instrument penerjemah keinginan masyarakat yang sangat beragam. Dengan kata lain PAN Sultra dapat membaca hati dan pikiran masyarakat melalui wakil-wakil mereka di parlemen serta berbagai mesin politik partai yang bekerja hingga ke daerah-daerah.

Faktor lain yang juga turut membesarkan PAN di Sultra adalah faktor pemilihan figur yang tepat dan dekat dengan masyarakat. Di beberapa daerah tokoh-tokoh PAN sangat dikenal memiliki peran besar di daerah tersebut. Sebut saja misalnya H Arhawi di Wakatobi, Syamsu Umar Samiun di Buton dan Bau-Bau, Kerry Saiful Konggoasa di Konawe, Sabaruddin Labamba di Kolaka, Anton di Kolaka Utara, Abdul Razak di Kendari serta beberapa figur di kabupaten lainnya.

Melalui para kader dengan kapabilitas yang teruji di lapangan PAN Sultra akan terus mendominasi peta perpolitikan Sulawesi Tenggara ke depan. Tentu saja dengan ketentuan antara lain konsolidasi tetap terjaga, penguatan kapasitas kelembagaan yang baik serta penjenjangan kader yang sehat.

Hasil yang dicapai PAN Sultra hingga hari ini memang sungguh luar biasa dan patut mendapat apresiasi. Tapi hasil tersebut merupakan buah dari pekerjaan panjang dan melelahkan pengurus partai tersebut sebelas tahun yang lalu.

Kelahiran PAN Sulawesi Tenggara pada tahun 1999 tak lepas dari peran aktif beberapa tokoh kharismatis seperti H Andry Djufri, SH, mantan jaksa yang sangat disegani. Juga ada Ir La Owu  mantan birokrat dengan segudang pengalaman. Lantas ada Nur Alam pengusaha muda yang enerjik dan kritis dalam melihat fenomena sosial disekelilingnya. Ada pula Lambauta, tokoh flamboyant yang berjanggut lebat ini merupakan simbol bahwa PAN adalah milik semua golongan dan usia.

Sejumlah akademisi muda juga ikut bergabung seperti Sabaruddin Labamba dan Drs Sukaria. Sementara dari aktifis pemuda ada Syahrul Tommi, Amaluddin Hatu dan Suwandi Andi. Turut pula bergabung  pengacara kondang Arbab Paproeka SH. Mereka inilah yang pertama kali saya amati berjalan dan jatuh bangun bersama PAN hingga sekarang.

Bersamaan dengan Pemilu tahun 1999, H Andry Djufry SH kemudian dipercaya memimpin PAN Sultra. Pada masa-masa ini, PAN masih dalam tahap konsolidasi internal serta sosialisasi program program sebagai salah satu partai pembaharu, pendobrak dan penggagas lahirnya Indonesia Baru yang lebih baik.

Meski kondisi saat itu masih termasuk sulit untuk sebuah partai baru, PAN Sultra  berhasil eksis dengan mendapat satu kursi di DPRD Sulawesi Tenggara. H Andry Djufri kemudian duduk menjadi anggota DPRD Sultra periode 1999-2004. Dan tak tanggung-tanggung beliau terpilih menjadi salah satu Wakil Ketua di lembaga perwakilan rakyat itu.

Meski hanya satu kursi, namun kiprah PAN di DPRD Sultra tak bisa dianggap sepele. Sikap Andry Djufri yang dikenal lugas dan berani sedikit banyak mewarnai lembaga ini yang ketika itu didominasi oleh politisi Partai Golkar berpengalaman.

Nur Alam kemudian terpilih sebagai Ketua DPW PAN Sultra menggantikan Andry Djufri. Saat inilah terjadi perubahan fundamental pada tubuh PAN Sultra. Sebagai pemimpin muda dengan sejuta talenta, Nur Alam berhasil mendongkrak nama PAN hampir di seluruh pelosok Sultra. Sebagai pemimpin yang bertangan dingin, Nur Alam berhasil memacu gerak laju partai matahari terbit ini menjadi lebih siap menghadapi pemilu 2004.

Secara internal Nur Alam terus melakukan penataan kapasitas kelembagaan dan konsolidasi ke dalam. Juga termasuk dalam memobilisasi gerakan para caleg dan mengoptimalkan fungsi alat-alat peraga kampanye, Hasil dari kerja keras tersebut tenyata sungguh luar biasa.

Pada Pemilu 2004 untuk memilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara PAN berhasil memperoleh 73.274 suara atau 6 kursi legislatif provinsi masing-masing 2 kursi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra I dengan  meraup 25.732 suara, 1 kursi di Dapil Sultra II dengan 7.724 suara, 1 kursi dari Dapil Sultra III dengan 18.577 suara, 1 kursi dari Dapil Sultra IV dengan 16.444 suara serta 1 kursi dari Dapil Sultra V dengan 4.794 suara.

Sementara pada pemilu anggota legislatif 2009 PAN mendapat 7 kursi di DPRD Sultra dengan meraup 141.817 suara naik hampir seratus persen dibanding pemilu sebelumnya. 7 kursi tersebut masing-masing  2 kursi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra I dengan   30.606 suara, 1 kursi di Dapil Sultra II dengan 27.790 suara, 1 kursi dari Dapil Sultra III dengan 30.152 suara, 2 kursi dari Dapil Sultra IV dengan 31.649 suara serta 1 kursi dari Dapil Sultra V dengan 21.260 suara.

Sedangkan pada pemilu 2009 untuk level DPRD kabupaten dan kota se Sulawesi Tenggara perolehan suara PAN masing-masing sebagai berikut. Di Wakatobi  meraih 5.971 suara (3 kursi), Muna 7.856 suara (3 kursi), Kota Bau-Bau 4.041 suara (2 kursi), Buton 6.936 suara,  Kota Kendari 19.488 suara (5 kursi), Kolaka 18.843 suara (4 kursi), Kolaka Utara 10.402 suara (5 kursi), Bombana 6.033 suara (2 kursi), Konawe 14.657 suara, Konawe Selatan 14.449 suara dan Konawe Utara 2.026 suara.

Dengan perolehan suara seperti itu tak mengherankan bila kader PAN mendominasi kursi legislatif di masing-masing kabupaten dan kota yang bersangkutan. Di sejumlah Kabupaten/Kota bahkan menjadi Ketua DPRD seperti di Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Konawe. Sedangkan pada tingkat Wakil Ketua nyaris seluruh kader PAN mendominasi.

Prestasi Nur Alam paling prestisius adalah saat beliau maju dan berhasil terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 yang berpasangan dengan HM Saleh Lasata.

Talenta Kepemimpinan Nur Alam Ikut Menentukan

Melihat prestasi perolehan dukungan pada PAN dalam tiap pemilu yang terus meningkat pasti akan menimbulkan pertanyaan di benak kita : Mengapa PAN bisa sehebat itu? Apa faktor-faktor penyebabnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan mengulas sedikit tentang gaya kepemimpinan Nur Alam yang telah membawa kebesaran PAN seperti sekarang.

Nur Alam adalah pemimpin yang akomodatif, dalam arti mampu mengakomodir keinginan masyarakat yang banyak ragamnya itu. Cara-cara seperti ini memang belum banyak dipraktekkan orang. Nur Alam rajin mendengar keluhan masyarakat dan menjawab keluhan itu secara langsung baik dalam bentuk sumbang saran terlebih-lebih sumbangan dana. Praktek seperti ini juga dilakukannya dalam internal partai.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra yang paling intens melakukan kunjungan kerja ke daerah, telinga Nur Alam telah penuh oleh aspirasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan keadaan. Dan beliau langsung menjawab saat itu juga. Tidak memberi janji tapi memberi solusi. Desa yang butuh traktor dibelikan traktor. Yang minta dibangunkan masjid langsung diberi dana bantuan saat itu juga. Beliau rupanya faham benar peribahasa latin yang sering dilontarkan Amien Rais “Vox Populi, Supreme Lex” yang artinya suara rakyat adalah kedaulatan yang paling tinggi.

Pada titik inilah Nur Alam lebih dulu bergerak dibanding sementara tokoh lain yang juga hendak mencalonkan diri menjadi gubernur Sultra ketika itu. Jumlah desa, kecamatan dan kelurahan di Sultra dihafalnya diluar kepala. Tentu beserta prosentase jumlah perolehan suaranya kelak. Tak mengherankan bila jauh hari sebelum pencalonannya sebagai gubernur Sultra, Nur Alam telah berani sesumbar bahwa “Di antara semua calon gubernur saat ini, sayalah yang paling siap dari segala segi”

Nur Alam adalah pemimpin yang akseptabel, dalam arti dapat diterima semua pihak. Gaya kepemimpinan Nur Alam yang familiar dan terbuka ikut menentukan hingga beliau dapat merangkul seluruh komponen sosial kemasyarakatan di Sulawesi Tenggara. Ormas, OKP, NGO, Paguyuban, Kerukunan Keluarga, serta Kelompok Keagamaan semua bisa dirangkulnya dengan baik.

Nur Alam adalah pemimpin yang adaptif, dalam arti mampu menyesuaikan diri dalam keadaan apapun termasuk pada kondisi yang paling menukik. Di sinilah kapasitas dan kompentensi seorang calon pemimpin diuji kadarnya. Nur Alam mampu berorasi berjam-jam dalam struktur bahasa Indonesia yang apik dan enak didengar. Di lain waktu beliau akan mampu berdendang membawakan lagu dengan nada yang pas. Dengan kata lain, dalam kondisi apapun bila diminta oleh orang banyak, beliau selalu siap “tempur” dan berdiri di garda paling depan.

Begitupun saat berada dalam majelis adat, beliau dengan fasih dan lancar menggunakan bahasa daerah Tolaki sesuai kaidah-kaidah bahasa adat yang secara umum berbeda dengan bahasa daerah Tolaki sehari-hari.

Selain itu sikap adaptif Nur Alam juga sangat tampak dalam melihat suatu fenomena dengan tiga cara yakni cara birokrasi, cara politisi maupun cara pengusaha. Tiga cara melihat ini selalu digunakan Nur Alam dalam meneropong suatu keadaan yang membutuhkan solusi yang komprehensif. Dan hasilnya pun ternyata efektif

Nur Alam adalah pemimpin yang santun, dalam arti tidak pernah melontarkan sesuatu secara emosional. Seluruh tindak tanduk dan kalimatnya dibungkus dalam bahasa yang rapi dan enak didengar. Meski bagi mereka yang “merasa” kalimat tersebut adalah sebuah tamparan keras. Sikap ini banyak diwarnai oleh pembawaan Wakil Gubernur HM Saleh Lasata yang dikenal santun dan memegang teguh etika dan tata krama dalam hidup sehari-hari.

Nur Alam adalah pemimpin yang merakyat, dalam arti beliau mampu menjangkau seluruh kalangan mulai yang tinggi hingga masyarakat paling bawah. Beliau biasa bercengkrama dengan orang tua, kakek nenek dirangkul dan dipeluknya tanpa ada rasa sungkan sedikitpun. Dengan anak-anak juga demikian. Dan beliau berhasil mendapatkan hati mereka ini. Dalam baliho yang dipasang saat pencalonan gubernur yang lalu beberapa gambar yang dipajang tidak mengikuti pakem yang ada ketika itu. Gambar baliho Nur Alam didominasi oleh fotonya bersama masyarakat kecil dipelosok pedesaan yang paling jauh.

Kemenangan beberapa Calon Bupati yang diusung PAN di sejumlah kabupaten di Sultra belakangan ini merupakan prestasi lain yang diraih Nur Alam. Kepiawaian seorang Nur Alam dalam membaca situasi politik di suatu daerah memang mengundang decak kagum banyak kalangan. Cerdas dalam membaca tanda-tanda dan  dan cermat dalam kalkulasi. Itulah kelebihan beliau yang tidak dimiliki banyak orang didaerah ini. PAN telah memenangi Pemilukada di beberapa kabupaten seperti Buton Utara, Muna dan Konawe Selatan.

Saat penyematan anggota luar biasa Pepabri kepada Nur Alam, mantan Panglima TNI AD Agum Gumelar berkomentar bahwa tanda-tanda Nur Alam akan menjadi pemimpin telah diketahuinya jauh hari yakni saat dirinya masih bertugas sebagai Pangdam VII Wirabuana beberapa tahun lalu.

Muswil III PAN Sultra

Banyak yang   mengatakan  bahwa Musyawarah Wilayah (Muswil) ke 3 PAN yang digelar 15 Desember ini tak akan meriah lagi. Semuanya hanya formalitas belaka. Pasalnya seluruh DPC PAN se Sultra telah sepakat menunjuk kembali Nur Alam untuk memimpin PAN lima tahun kedepan.  Pendapat ini tentu sah-sah saja. Namun bagi, penulis, hal ini justru sangat menarik dan menimbulkan pertanyaan mengapa seluruh DPC sepakat memilih Nur Alam kembali? Bukankah PAN adalah partai yang terbuka bagi kritik dan saran dari anggotanya?

Jawaban atas pertanyaan ini bisa ditelusuri dari pengurus DPC PAN Kabupaten/Kota. Memang dalam AD/ART PAN jabatan Ketua dibatasi hanya dua kali. Akan tetapi ada pengecualian. Nur Alam menyebutnya sebagai lex specialis alias pengecualian, yakni keadaan dimana adanya prestasi luar biasa yang dicapai oleh Ketua DPW selama ini.

Kepada wartawan Nur Alam mengaku bahwa dirinya paham jika AD/ART PAN membatasi masa jabatan ketua maksimal dua periode. Tapi ada pengkhususan yang tidak bisa dipungkiri sehingga seseorang bisa menduduki kursi ketua sampai tiga periode. “AD/ART dua kali, tapi ada lex specialis. Partai menyadari salah satu sasaran kaderisasi partai itu menciptakan kadernya di eksekutif. Sekarang sudah ada kadernya di eksekutif, mau dilepas, bisa dimakan partai lain,”katanya sembari terkekeh.

Memang harus diakui bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam tubuh partai politik di tanah air. Dahulu target sebuah partai adalah kursi legislative, maka dewasa ini paradigma baru sebuah partai politik adalah penempatan kader pada lembaga eksekutif pemerintahan seperti Bupati/Walikota serta gubernur. Fenomena ini tampak ketika beberapa pejabat eksekutif daerah juga merangkap sebagai ketua partai politik setempat.

Dan PAN tak menutup mata terhadap paradigma ini. Bedanya, jika kader partai lain lebih dulu menjadi pejabat eksekutif lalu menjadi ketua partai, di PAN justru sebaliknya, para kader matahari terbit lebih dulu menjadi ketua partai kemudian menjadi pemimpin eksekutif. Karier politik Nur Alam adalah contoh yang terang soal paradigma ini.

Dengan asumsi seperti itu, sangat mudah difahami jika seluruh DPC PAN masih menginginkan Nur Alam untuk memimpin PAN lima tahun ke depan. Bagaimanapun seluruh DPC PAN Kabupaten/Kota rupanya menyadari bahwa kepemimpinan Nur Alam telah mendongkrak perolehan suara partai tersebut pada hampir seluruh level pemilihan baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan bupati serta pemilihan gubernur. Tentu saja hal itu merupakan alasan yang masuk akal. “Buat apa cari pemimpin baru kalau yang lama saja masih sangat dibutuhkan?”

Meski PAN Sultra saat ini telah mencapai kemajuan sangat fenomenal namun seluruh pengurus dan kadernya jangan terlalu larut dalam euforia yang berlebihan. Berikut beberapa catatan yang perlu mendapat apresiasi mengenai eksistensi PAN Sultra hari ini.

Pertama, PAN Sultra hendaknya tidak memposisikan diri (sengaja atau tidak sengaja) sebagai partai elite yang jauh dari jangkauan kepentingan masyarakat. PAN Sultra harus memposisikan diri sebagai partai yang menjunjung tinggi pluralisme dan keberagaman. Jargon-jargon politik PAN harus tetap down to the earth alias membumi.

Kedua, PAN Sultra hendaknya tidak terjebak pada konsep kekuasaan yang keliru yakni menyeret partai menjadi gerbong untuk meraih kekuasaan berapapun harganya. Keliru memahami konsep kekuasaan adalah penyakit yang hampir mendera seluruh partai politik di Indonesia, khususnya partai yang berkuasa. Bahwa tujuan akhir partai adalah mendapatkan kekuasaan memang adalah hal yang jamak. Tetapi hendaknya perlu disadari bahwa kekuasaan bukanlah segalanya. Ada tugas lain yang lebih mendasar yakni menjadikan partai sebagai wahana pendidikan dan membangun kesadaran politik bagi masyarakat.

Keliru memahami konsep kekuasaan juga terlihat dari adanya gejala ingin berkuasa mutlak alias membangun homogenitas kekuasaan politik. Tak terkecuali bagi partai besar seperti PAN di Sultra misalnya. Oleh sebab itu sebaiknya PAN tetap memelihara heterogenitas kekuasaan politik sebagai penyeimbang (balance) dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik. Dengan kata lain, PAN tetap membutuhkan kekuatan politik lain sebagai penyeimbang yang akan berfungsi korektif terhadap jalannya proses kekuasaan yang ada.

Akhirnya selamat melaksanakan musyawarah wilayah ke tiga bagi PAN Sulawesi Tenggara.

Rakyat Sultra Bukan Tukang Jaga Kebun

Oleh : Arsyad*

Kekayaan alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara tak terbilang banyaknya.  Berbagai macam potensi terkandung di dalam perut Bumi Anoa. Mulai dari potensi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan hingga pertambangan.

Sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara, 27 April 1964, seluruh potensi tersebut sebenarnya sudah ada, namun masih tertidur  lelap.  Memang beberapa di antaranya ada yang telah diolah dan berjalan seperti Aspal Buton, Tambang Nikel di Pomalaa, serta di Soroako oleh PT Inco. Dulu kita juga pernah mendengar ada PT Kapas  Indah Indonesia di Punggaluku. Namun semua itu belum seberapa dibanding seluruh potensi yang ada di daerah ini. Dengan kata lain, investor yang ada baru secuil sementara potensi Sultra berlimpah ruah.

Para pemimpin  Sulawesi Tenggara masa lalu bukannya tak berupaya untuk mengelola potensi tersebut. Namun ketika itu banyak kendala yang datang menghadang seperti belum adanya regulasi yang menguntungkan daerah. Juga sistem yang berlaku saat itu belum sepenuhnya memberi ruang bagi daerah untuk berimprovisasi menjual potensinya. Semua terkontrol secara ketat oleh pemerintah pusat.

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke otonomi mau tidak mau memaksa daerah agar pandai berinovasi dan mampu menyiasati keadaan. Daerah dituntut dapat mengeksplorasi segala potensinya agar bermanfaat bagi kemaslahatan  rakyat di daerahnya.

Pasangan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan Saleh Lasata, kemudian datang dan langsung membangunkan  seluruh potensi itu dari tidur panjangnya. Setelah semuanya bangun barulah kita sadar ternyata Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang sangat besar. Dan kita pun menyadari hal lain yaitu bahwa ternyata selama ini kita hanya menjadi penjaga area konsesi lahan investasi pihak luar yang tidak jelas kontribusinya bagi daerah. Dalam istilah Gubernur  Sultra Nur Alam, selama ini kita hanya jadi tukang jaga kebun orang lain.

Ada sebuah potret karikatur yang tergantung di ruang kerja gubernur. Sebuah karikatur diri yang dipersembahkan sebagai hadiah ulang tahunnya ke 41. Di sana tergambar sosok Gubernur Sultra Nur Alam sebagai seorang penjaga kebun. Tangan kanannya memegang sekop sedangkan tangan kirinya menenteng sabit. Di sisinya ada sebuah tulisan yang berbunyi : Rakyat Sultra Bukan Tukang Jaga Kebun.

Kalimat itu rasanya menegaskan dengan tepat bagaimana tak enaknya menjadi penjaga kebun di lahan milik orang lain. Kalimat dalam karikatur  itu juga sekaligus merupakan pemberitahuan bagi para tamu dari luar yang  hendak bertemu gubernur.

Idiom tukang jaga kebun yang digunakan gubernur memang tepat sekali,  walaupun gubernur sendiri mungkin juga merasa muak dengan istilah itu.  Ada nada merendahkan dan menghina rasa kemanusiaan kita. Mendengar istilah tukang jaga kebun maka dalam benak kita akan terbayang sosok mahluk yang sangat menyedihkan : orang miskin yang tak punya lahan di daerahnya sendiri tetapi tetap bekerja dengan rajin dan tekun menjaga lahan milik orang lain. Inilah lanskap yang paling nyata bagaimana nasib orang daerah di hadapan investor di masa lalu.

Gubenur rupanya memahami dan merasakan kepedihan yang mendalam sampai ke ulu hati bahwa ternyata selama ini sejumlah investasi khususnya pertambangan yang ditanam di Negeri Haluoleo tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Atau setidaknya belum. Banyak lahan konsesi pertambangan yang terbengkalai padahal kontraknya belum berakhir. Lahan tak terurus dan rakyat Sultra, apa boleh buat hanya menonton sembari menjaga dengan telaten  lahan-lahan itu.

Syahdan Gubernur pun bertindak. Beliau mengevaluasi kembali sejumlah investasi masa lalu dan masih berjalan hingga hari ini. Sembari menagih kiri-kanan atas hak hak daerah yang selama ini diabaikan, Gubernur juga gencar memberi penyadaran bahwa setiap investasi harus memiliki komitmen jelas.

Dan kita pun terperangah, kaget dan sakit hati bahwa ternyata selama ini  ada investor kakap yang belum memenuhi kewajibannya kepada daerah. Padahal perusahaan tersebut telah beroperasi puluhan tahun. Ada pula yang memberi kontribusi tapi hanya sekadarnya saja, sebagai pelipur lara agar tidak menyebabkan naiknya sentimen masyarakat yang berpotensi menimbulkan chaos.

Tindakan lugas Gubernur tersebut  ternyata luar biasa dampaknya. Ia menjadi semacam lokomotif penggerak kesadaran kita mengenai eksistensi lahan-lahan yang telah dikelola selama ini. Dan paling tidak     action Gubernur itu menjadi semacam shock therapy yang menimbulkan beberapa efek kejut.

Bagi masyarakat, efek kejut dimaksud adalah untuk menanamkan kesadaran bahwa masyarakat punya hak untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan potensi daerah tersebut. Bukankah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?.

Dengan kata lain masyarakat jangan lagi hanya menjadi penonton, atau sekedar pelengkap penderita  di rumahnya sendiri. Mereka harus sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka punya hak atas hasil yang selama ini hanya dinikmati pihak-pihak tertentu saja.

Sedangkan bagi para investor pertambangan,  efek kejut tersebut adalah sebagai peringatan agar mereka tidak lagi bermain-main dengan investasi yang mereka lakukan. Khususnya dalam hal memenuhi segala kewajibannya kepada daerah secara konsisten. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sekarang sangat jeli melihat fenomena ini. Gubernur bahkan telah sering mengungkapkan bahwa para pemodal yang akan berinvestasi di sini harus memiliki komitmen jelas dan itikad baik dalam menanamkan modalnya.

Sikap pemerintah daerah khususnya gubernur yang tak mau-main main dengan pengelolaan potensi daerah diharapkan dapat menghentikan atau minimal bisa mengerem syahwat para pemodal besar untuk mengeksploitasi Bumi Anoa secara tidak bertanggungjawab.  Dengan begitu seluruh potensi yang ada khususnya pertambangan  dapat  dikelola dan dinikmati hasilnya secara lebih bermartabat di tanah sendiri. Di daerah kita sendiri.

Ke arah inilah kemudian Gubernur Nur Alam dan Wakilnya Saleh Lasata mengayun langkah. Pemerintah Daerah  melakukan pendataan seluruh potensi yang ada serta memperjuangkan perubahan regulasi yang selama puluhan tahun belum tersentuh sama sekali yaitu perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sulawesi Tenggara.

Dengan data yang lengkap dan didukung kemudahan regulasi, kelak potensi ini akan lebih mudah untuk ‘dijual’ kepada pihak lain yang benar-benar memiliki komitmen yang jelas dan itikad baik untuk berinvestasi di Negeri Haluoleo.

Tulisan ini saya akhiri dengan sebuah ilustrasi peristiwa di tahun 1950- an. Pada suatu hari  Soekarno sang proklamator kita bertemu Marhaen seorang petani penggarap  di Jawa Barat yang rajin bekerja namun tak punya lahan sendiri. Terjadi dialog antara sang pemimpin besar revolusi dengan sang petani miskin itu di tepi sawah.

Marhaen mengaku bahwa lahan yang digarapnya itu bukan miliknya sendiri melainkan kepunyaan orang lain. Orang kaya atau dalam istilah saat itu kaum kapitalis. Dan  Bung Karno menyimpulkan bahwa Indonesia terdiri dari jutaan Marhaen yang nasibnya harus dirombak. Maka kemudian lahirlah ajaran Soekarno yang terkenal itu : Marhaenisme.

Di Sulawesi Tenggara juga tentu masih ada Marhaen-Marhaen dalam wajah yang lain : sebagai penjaga kebun atau lahan milik investor.  Mudah-mudahan dengan gebrakan Gubernur Sultra Nur Alam, tidak aka nada lagi wajah-wajah Marhaen terselubung di Bumi Anoa. Semoga (***)

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov Sultra.

Para Sahabat

Cerita Tentang Sebuah Ide Cemerlang

Oleh : Arsyad*

Puluhan Kepala Desa dan pelajar SLTA duduk berbaris dengan rapi. Para Kades menggunakan stelan batik sedangkan pelajar memakai baju seragam abu-abu. Deretan kursi mereka  memang sengaja dipisahkan dengan para tamu yang lain. Mereka hadir  menyaksikan pengukuhan  Paskibraka di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara 16 Agustus 2009

Tapi mereka bukanlah tamu biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa hari itu mereka sebenarnya adalah tuan rumah. Selama sepekan menjelang perayaan agustus itu mereka menginap di rumah jabatan dan menjadi tamu kehormatan gubernur. Mereka inilah para sahabat gubernur

Di banding dengan nama nama para undangan yang mayoritas adalah pejabat pemda, penyebutan istilah sahabat dalam acara resmi  seperti ini memiliki makna yang berbeda. Berbeda lantaran selama ini para pejabat kita tak pernah memasukkan kosa kata sahabat dalam susunan acara apapun juga. Yang lazim terdengar adalah  Ketua DPRD, unsur  Muspida, Danrem, Rektor, Kapolda, Kepala Dinas dan lain sebagainya.

Penggunaan kata sahabat Gubernur  mau tak mau memancing minat orang untuk bertanya lebih lanjut : siapakah mereka itu? Mereka adalah 15 Kepala Desa terbaik Sulawesi Tenggara tahun 2009 ini. Serta 24 pelajar SLTA berprestasi se Sulawesi Tenggara. Dan Gubernur Nur Alam menggandeng  mereka ini menjadi  sahabat beliau.

Mendapat kehormatan menjadi sahabat gubernur adalah hal yang sungguh luar biasa bagi para kades dan pelajar terpilih ini. Bukan apa-apa, dari jutaan penduduk Sulawesi Tenggara, hanya merekalah yang berhak menyandang gelar sahabat gubernur.  Mereka bangga lantaran tak semua orang bisa menjadi sahabat gubernur. Untuk meraih predikat itu mereka harus bekerja serta mengabdikan diri untuk masyarakat di tempat mereka masing-masing. Para pelajar juga demikian. Predikat pelajar terbaik yang mereka sandang tak datang dari ruang hampa, tapi melalui proses belajar yang keras dan sungguh-sungguh.

Dan Gubernur Nur Alam ternyata memang tak main main dalam memperlakukan para sahabatnya itu. Beliau menjamu para Kades dan pelajar tersebut layaknya menjamu teman sejati yang datang dari jauh. Selain menginap di rumah jabatan, mereka juga diajak berkeliling di Kota Kendari bersama gubernur sendiri. Tak cukup hanya itu, Gubernur akhirnya mengajak para sahabatnya ini ke Jakarta. Ke ibukota Negara. Suatu pengalaman  yang tak akan terlupakan bagi para kades dan pelajar ini seumur hidupnya.

Selama ini pejabat kecil seperti Kepala Desa dan pelajar tidak memiliki akses untuk berhubungan dengan orang nomor satu di provinsi jika dibandingkan dengan pejabat kebanyakan. Orang-orang seperti itu hanya punya peluang sekali setahun untuk bertemu orang nomor satu. Itupun kalau diizinkan protokeler. Nah dengan pendekatan program sahabat gubernur ini, para Kepala Desa dan pelajar, komponen orang-orang kecil itu, akan dapat dengan leluasa bercengkrama dengan pimpinan daerah pada level yang paling tinggi.

Pemikiran Gubernur Nur Alam untuk menggandeng Kades dan Pelajar terbaik untuk menjadi sahabat, adalah satu ide cemerlang yang belum pernah ada di daerah lain. Yang sering kita dengar adalah pejabat yang menjadi bapak angkat dan bapak asuh.

Penggunaan istilah bapak angkat, sedikit banyak sebenarnya berkonotasi miring. Menjadi bapak  angkat  menunjukkan bahwa mereka yang menjadi anak angkat adalah orang orang yang tak berdaya, lemah, papa, miskin, tak mampu  dan seterusnya dan seterusnya. Mereka sangat mungkin hanya menjadi  obyek suatu pekerjaan. Mereka bukanlah subyek apalagi predikat.

Sementara itu, dengan memakai istilah sahabat berarti timbul suatu pengakuan bahwa gubernur dan para sahabatnya itu punya kedudukan setara dan seimbang dalam membangun hubungan dan komunikasi. Merekalah kawan dekat gubernur, teman karib yang tersebar di seluruh pelosok Bumi Anoa.

Ada beberapa hikmah yang bisa menjadi renungan bagi kita semua tentang ide gubernur untuk merangkul orang-orang berprestasi ini dengan menggandeng mereka menjadi sahabat beliau.

Pertama,   dengan ide cerdas seperti ini, Gubernur Nur Alam ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa jabatan gubernur bukanlah suatu menara gading yang tak dapat bersentuhan dengan orang ramai. Selama ini ada kesan bahwa jabatan gubernur adalah sesuatu yang sakral, keramat dan  angker di mata orang banyak. Jangankan menginap di rumah gubernur seperti ini, untuk bertemu gubernur saja susahnya minta ampun. Sepulangnya ke kampung masing-masing, para Kades tersebut pasti akan menceritakan pengalamannya selama menjadi tamu kehormatan gubernur. Ini akan sangat efektif membantu sosialisasi program-program pemerintah daerah di pelosok pelosok terpencil.

Kedua, dengan model pendekatan seperti ini, akan menjadi dorongan bagi para Kades dan pelajar lain untuk untuk terus berpacu dalam bekerja dan belajar sungguh-sungguh untuk kemajuan diri sendiri, masyarakat dan daerah. Masyarakat, khususnya para kepala desa dan pelajar SLTA akan kian tertantang untuk bisa  mendapat kehormatan menjadi sahabat gubernur di masa masa yang akan datang.

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov. Sultra

Tambang, Brand Masa Depan Sultra

Oleh : Arsyad*

“Saya yakin kalau potensi sumber daya alam yang kita miliki dikelola dengan baik, akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat ”  (Gubernur Sultra, Nur Alam, SE)

Pakar pemasaran terkemuka Hermawan Kertajaya dalam bukunya Marketing Plus 2000 menulis  bahwa untuk menjadi penjual yang berhasil kita harus bisa menanamkan brand yang kita miliki dalam benak orang lain. Artinya kita harus punya brand yang mudah diingat sebagai produk kita sendiri yang unik serta punya potensi jual yang tinggi.

Pendapat senada juga pernah diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad saat berada di Wakatobi beberapa waktu lalu. Menurut Fadel sebuah brand memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemasaran. Dengan menciptakan sebuah brand orang akan ingat kita. Untuk menciptakan sebuah brand lanjut Fadel kita harus fokus pada satu jenis komoditi yang paling layak jual.

Dua penggal uraian di atas  mengingatkan kita pada Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Sebagai seorang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi,  gubernur faham betul apa yang mesti kita jual, bagaimana mencari pembeli dan bagaimana pula teknik kita menjual hingga orang lain jadi tertarik. Dan brand yang diusung Gubernur  memang tak main main : tambang.

Mengapa Harus Tambang?

Pertanyaan seperti ini sudah sering diutarakan sejumlah kalangan kepada orang nomor satu di Sultra tersebut. Jawabannnya simpel saja  : karena tambang adalah salah satu komoditas yang paling tinggi nilai jualnya. Barang yang paling dibutuhkan dunia saat ini. Tanpa mengecilkan arti potensi sumber daya alam yang lain, tambang adalah jalan pintas menuju kesejahteraan.

Asumsi seperti ini dapat kita fahami jika kita berpijak pada landasan berpikir yang rasional. Coba kita simak daerah daerah di Kalimantan yng begitu maju dan hampir seluruh layanan publik dilaksanakan bebas bea alias gratis. Pelayanan kesehatan gratis. Pendidikan tak perlu dibayar. Kenapa Kalimantan bisa? Karena jualannya tambang. Brand Kalimantan adalah tambang. Apapun jenisnya.

Memang tambang bukanlah segala-galanya. Tapi jika kita mau sedikit jujur, tak ada pilihan lain untuk mempercepat pergerakan dinamika pembangunan daerah selain mengandalkan tambang. Apalagi daerah ini memang telah dikaruniai potensi tambang yang begitu besar.

Untuk mencari sektor lain sebagai brand diluar pertambangan sepertinya sulit. Pertanian misalnya. Menggunakan salah satu komoditi pertanian unggulan sebagai brand bukannya tak bisa. Tapi sektor ini sepertinya masih harus menempuh jalan panjang yang berliku, penuh onak dan duri untuk digunakan sebagai stimulus dalam menggenjot kemajuan perekonomian daerah. Harga pupuk mahal dan tak terkendali. Ongkos produksi melonjak lantaran sektor ini terkena syndrom ekonomi biaya tinggi. Brand pertanian oleh karena itu makin tak memungkinkan untuk dipilih.

Belum lagi panjangnya mata rantai pemasaran komoditi sektor pertanian. Ada makelar, pengumpul, penadah, pemodal hingga eksportir. Di hadapan semua itu, daerah cuma menonton menyaksikan arus lalu lintas komoditi pertanian kita yang dibawa keluar oleh para tauke dan juragan kaya dari daerah lain.

Nasib petani akhirnya tetap begitu begitu saja sejak dulu. Kaya tidak, miskinpun tidak. Daerah apalagi. Tak bisa mengukur dengan tepat prosentase ekspor sektor ini lantaran kebanyakan pengiriman ke luar negeri atas nama daerah lain.

Maaf saya tak hendak mempertentangkan antara satu sektor dengn sektor yang lain. Saya hanya coba melihat secara obyektif mengenai gambaran kehidupan pertanian kita. Seandainyapun ada brand yang kita pilih dalam sektor ini seperti kakao atau cengkeh misalnya, akan menyulut banyak soal : benarkah kakao atau cengkeh bisa dijadikan brand? Apa tolak ukurnya? Berapa jumlah ekspornya? Dan seterusnya dan seterusnya.

Kembali kepada brand tambang yang diusung gubernur tadi. Sepulang dari lawatannya ke China beberapa waktu lalu, Gubernur Sultra Nur Alam berkisah. Menurut gubernur, hampir semua industri besar di negeri shaolin itu menggunakan bahan baku yang didatangkan dari Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara yaitu nikel dan biji besi. “Ada satu pabrik baja stainless steel, bahan bakunya adalah tambang yang ternyata berasal dari Sulawesi Tenggara” ujar Nur Alam saat bertatap muka dengan Panglima Komando Armada Timur Laksda Ign Dadiek Suranto di Kendari Oktober tahun lalu.

Pamor tambang melonjak ke langit bersamaan dengan ditemukannya kandungan emas jutaan ton di Kabupaten Bombana, suatu daerah yang selama ini hanya ada dalam statistik birokrasi pemerintahan. Nyaris semua tanah di kabupaten orang Moronene ini mengandung emas. Dan kadarnya pun tak main main : di atas 90 persen. Lebih tinggi dari kadar emas di Papua yang selama puluhan tahun telah dikenal sebagai penghasil emas.

Kandungan emas di Sultra diperkirakan berjumlah 156.000 ton. Selain emas , perut Bumi Anoa juga menyimpan potensi tambang lain yang jumlahnya juga membikin orang  geleng geleng kepala. Nikel 71, 4 juta ton menyebar hampir merata di jazirah Sulawesi Tenggara. Di Kolaka, Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Utara.

Aspal 680,7 juta ton, Biji Besi 3.700 juta ton, Pasir Kuarsa 2 miliar meter kubik, Batu Permata 1.524 ton. Sementara itu mangan dan minyak bumi potensinya masih belum dapat dikalkulasi dengan pasti. Cadangan potensi tambang ini belum akan habis hingga ratusan tahun mendatang.

Besarnya potensi tambang yang dimiliki Bumi Anoa membuat gubernur gencar melakukan promosi ke mana mana.  Pada setiap kesempatan, gubernur  mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di sini. Tentu dengan jaminan segala kemudahan perizinan, fasilitas, serta kemudahan lain yang membuat para pemodal jatuh hati.

Dan hasilnya?  Beberapa perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional      mulai terpikat. PT Rio Tinto dan FGH, sebuah konsorsium pertambangan dari Korea telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Daerah. Sementara itu di Konawe Utara sebuah perusahaan Stainless Steel dan Ferro Nikel telah beroperasi.          AMDAL Syarat Mutlak

Di sisi lain, sektor pertambangan merupakan sektor yang rentan dengan      isu lingkungan. Pemerintah Daerah tidak menutup mata terhadap hal ini. Adapun hasil kajian beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan bahwa pertambangan khususnya tambang emas cenderung merusak lingkungan, hal tersebut terjadi lantaran penambangan dilakukan secara tradisional.

Lagi pula penambangan secara tradisional apalagi ilegal tentu dilakukan      dengan cara cara yang tak ramah lingkungan. Tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bila pertambangan seluruhnya dikelola pemerintah, AMDAL merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Tak ada tawar menawar untuk urusan ini. AMDAL ini sekaligus juga menjawab kekuatiran kita atas ancaman kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

Kawasan Pusat Industri Pertambangan Nasional

Keinginan untuk menjadikan tambang sebagai brand daerah Sulawesi Tenggara sangat sejalan dengan obsesi Gubernur Nur Alam yakni menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai Kawasan Pusat Industri Pertambangan Nasional (KPIPN). Penetapan salah satu wilayah Indonesia sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional merupakan program kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2010-2015.

Tim kerja Presiden bersama kementerian terkait telah melakukan observasi di Sulawesi Tenggara untuk kepentingan urusan ini. Dan gubernur sangat getol memperjuangkan Sulawesi Tenggara agar ditetapkan menjadi Kawasan Industri Pertambangan Nasional.

Dalam kalkulasi gubernur, bila Sultra ditetapkan menjadi  Kawasan Industri Pertambangan Nasional, jalan untuk meningkatkan kapasitas dan kemajuan daerah sangat terbentang lebar. Kesejahteraan daerah dan masyarakat pasti bukan lagi hanya sekedar pepesan kosong belaka.

Dan apa yang telah direncanakan serta dilakukan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara hari ini sengaja atau tidak merupakan bentuk penguatan sekaligus pemantapan menuju Sulawesi Tenggara sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional. Pembangunan beberapa sarana infrastruktur penting dan monumental merupakan indikator kearah tersebut.

Layaknya sebuah kawasan industri pertambangan apalagi yang berskala nasional tentu membutuhkan instrumen pendukung penting seperti sarana infrastruktur perhubungan, investasi, listrik serta fasilitas lainnya yang berhubungan dengan itu.

Saat ini      pemerintah Provinsi tengah membangun beberapa mega proyek yakni jembatan Bahteramas Teluk Kendari, Rumah Sakit Internasional, Masjid Raya Al’ Alam Teluk Kendari serta beberapa infrastruktur pendukung perhubungan seperti Pelabuhan Kontainer Bungku Toko, pengaspalan seluruh ruas jalan di Sultra antara lain Rate Rate – Lapoa, Kasipute – Bambaea, Raha – Tampo, Bau Bau-                Lasalimu  dan         pelebaran jalan Bandara-Kota Kendari serta pelebaran dan penambahan panjang landasan pacu Bandara Haluoleo.

Semua infrastruktur  yang dibangun tersebut nantinya akan menjadi mata rantai sarana pendukung dan dapat bersinergi dengan obsesi gubernur untuk menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional. Dengan ditetapkannya SulawesiTenggara sebagai Kawasan Industri Pertambangan Nasional kelak maka dapat dipastikan brand tambang akan melekat di Bumi Anoa. Semoga.

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov. Sultra

 

Revisi Substansi Kehutanan, Penting dan Mendesak

Oleh : Arsyad*

Sesuai  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci.

Rencana tata ruang merupakan dimensi  keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, maka ketiga tingkatannya yakni RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten  mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta perlu dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

Sebagaimana diketahui RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara nantinya merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan, kabupaten dan kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah  lain di sekitarnya.

Mengingat perubahan tata ruang  di Sulawesi Tenggara yang telah terjadi selama ini telah berada pada skala yang sangat massif, maka mau tak mau harus dilakukan revisi tata ruang karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil hari ini.

Oleh karena itu rencana revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dikerjakan oleh PT Yodya Karya merupakan langkah awal untuk selanjutnya dilakukan revisi substansi kehutanan.

Revisi Substansi Kehutanan

Sebagai langkah awal  penyusunan RTRW adalah revisi Substansi Kehutanan. Hal ini sangat penting lantaran kawasan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara secara hukum belum dilakukan perubahan fungsi hutan sesuai Undang Undang Nomor 41 tahun 1999.

Dalam SK Menteri Kehutanan No 454/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999, dikatakan bahwa luas kawasan hutan dan perairan Sulawesi Tenggara mencapai 4. 096.525 hektar. Dari jumlah  tersebut,  2.600.137 hektar merupakan  kawasan hutan daratan. Dengan kata lain, 68 persen wilayah Sultra merupakan kawasan hutan dengan berbagai fungsi yang diembannya.

Dari 68 persen luas hutan Sulawesi Tenggara tersebut hampir seluruhnya telah mengalami perubahan status dan fungsi hutan. Beberapa penyebab perubahan fungsi hutan di Sultra antara lain karena perkembangan zaman dan pertumbuhan sosial ekonomi suatu kawasan.

Selain itu sejumlah fenomena lainnya juga turut mempercepat berubahnya fungsi hutan seperti urbanisasi, pertambahan jumlah penduduk, dan perubahan tingkat kesuburan lahan pertanian.

Sebagai gambaran, wilayah Sulawesi Tenggara yang semula hanya empat kabupaten saat ini telah berkembang menjadi 12 kabupaten dan kota. Pertambahan ini khususnya dengan pemekaran kabupaten baru, maka fungsi hutan di kawasan tersebut juga berubah secara fundamental.

Wilayah yang semula merupakan hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi sesuai fungsi pokok hutan berubah fungsinya menjadi wilayah pemukiman penduduk dan sebagai wilayah peruntukkan kota.

Di beberapa wilayah, area yang dahulu merupakan hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi pada dewasa ini tidak lagi dapat dikategorikan salah satu fungsi hutan di atas. Inilah yang menyebabkan mengapa revisi substansi kehutanan menjadi hal yang sangat urgen.

Selain perubahan fungsi hutan karena perkembangan zaman, ada hal lain yang juga tak kalah pentingnya yaitu besarnya potensi sumber daya alam yang ada di bawah permukaan hutan tersebut seperti tambang dan kandungan mineral lainmya.

Alhasil dengan satu langkah revisi substansi kehutanan tersebut akan mendapat dua manfaat sekaligus yakni berubahnya fungsi hutan sesuai dengan kondisi sekarang  dan yang kedua melalui revisi itu, seluruh potensi tambang di perut Negeri Haluoleo akan dapat dikelola dengan baik.

Tanpa revisi substansi kehutanan mustahil pemerintah daerah bisa melakukan kegiatan lain seperti misalnya pertambangan, perkebunan dan sebagainya karena kawasan-kawasan hutan tersebut belum dilakukan revisi substansinya. Dengan kata lain, mengubah fungsi hutan secara sepihak tanpa melakukan revisi substansi terlebih dahulu merupakan pelanggaran hukum.

Inilah dilema besar bagi pemerintah daerah yang belakangan tampaknya ingin segera melakukan percepatan-percepatan pembangunan ekonomi wilayah dengan mengoptimalkan potensi alam yang ada dalam suatu kawasan.

Di satu sisi, pemerintah daerah sangat getol mengeksplorasi seluruh potensi yang ada namun di sisi lain terbentur pada legal formal fungsi kawasan hutan yang selama ini belum mengalami perubahan.

Oleh karena itu, revisi Substansi Kehutanan sebagai langkah awal penyusunan RTRW sangat penting dan mendesak. Di tengah gegap gempita semangat untuk menggali dan menjual potensi tambang daerah ini, revisi subsansi kehutanan menempati posisi yang sangat khas.

Obsesi Gubernur

Obsesi Gubernur Sultra Nur Alam untuk menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai kawasan industri pertambangan nasional memang telah menjadi pembicaraan hangat masyarakat Sultra.  Di mana-mana Gubenur selalu mengungkapkan niatnya itu. Menguraikan bagaimana kelak bila cita-cita tersebut terwujud. Dan betapa besar dampak dari industrialisasi pertambangan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara kelak.

Nah semangat tersebut hendaknya jangan sampai terputus di tengah jalan atau “layu sebelum berkembang” lantaran belum adanya regulasi yang mendukung dan sejalan dengan obsesi besar Gubernur tersebut. Di sinilah pentingnya revisi substansi kehutanan itu. Ia ibarat mata jarum yang mesti dilalui sebelum semua ide industrialisasi pertambangan terlaksana. Mengapa?

Seperti sudah diuraikan di muka, bahwa jutaan ton kandungan tambang di dalam perut Bumi Anoa yang telah berhasil diidentifikasi ternyata berada dalam kawasan hutan tertentu seperti hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi.

Nah untuk itulah dilakukan revisi substansi kehutanan dan meminta perubahan fungsi kawasan hutan sesuai Undang-Undang kehutanan menjadi Area Peruntukan Lain (APL). Artinya, melalui APL tersebut nantinya, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara bisa segera melakukan aktifitas apapun karena tidak lagi melanggar ketentuan kehutanan yang ada,(**)

*Penulis, Staf Biro Humas Pemprov Sultra

 

Program Pembangunan Sultra Jelas dan Konsisten

Oleh : Arsyad

Prof Dr Ginandjar Kartasasmita dalam bukunya Pembangunan Untuk Rakyat mendefinisikan bahwa pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Dari definisi tersebut di atas jelaslah bahwa tidak satupun pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Mengabaikan perencanaan adalah suatu keniscayaan dalam teori pembangunan apapun.

Dalam konteks pembangunan di Sulawesi Tenggara, pemerintah dan komponen masyarakat telah mengambil peran yang besar. Sadar atau tidak seluruh upaya yang kita lakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat merupakan gerak dinamika pembangunan secara keseluruhan.

Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara  pada 27 April 1964 daerah ini telah dipimpin oleh beberapa Gubernur  mulai dari J Wajong,  La Ode Hadi, Edy Sabara, Abdullah Silondae, Alala, La Ode Kaimoeddin  dan  Ali Mazi hingga Nur Alam sekarang ini.

Masing-masing  pemimpin Sulawesi Tenggara tersebut  memiliki  karakteristik, gaya serta  kebijakan yang berbeda  sesuai konteks pada zamannya, namun tujuan mereka semuanya sama yakni  membangun fondasi yang  kokoh dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara

Demikian pula pada era pemerintahan  Sulawesi Tenggara sekarang  di bawah Nur Alam – Saleh Lasata yang tentunya memiliki agenda dan perencanaan tersendiri sesuai konteks pada  saat ini, sesuai kondisi di era pemerintahan keduanya.

Menurut hemat kami, program pembangunan yang dilakukan Gubernur Nur Alam dan Wakilnya Saleh Lasata  telah melalui perencanaan yang terperinci (sesuai definisi Ginandjar Kartasasmita). Secara riil program dan perencanaan pembangunan yang dilakukan semuanya tertuang baik dalam Visi Misi, Strategi maupun Lima Agenda Utama Pembangunan Sulawesi Tenggara. Semuanya sudah sangat jelas. Seluruh program pembangunan Sulawesi Tenggara  sesuai  Peraturan Daerah No 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013.

Menilai hasil dari pembangunan  oleh karena itu haruslah dalam bingkai RPJMD tersebut. Penilaian atas hasil pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial, sepotong-sepotong. Apalagi dengan menggunakan kacamata kuda.

Dengan kata lain apa dan bagaimana kinerja kepemimpinan Nur Alam-Saleh Lasata dapat dilakukan penilaian setelah masa lima tahun kedepan sesuai RPJMD.

Perlu diketahui bahwa beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur penting  telah melaui kajian yang matang dan komprehensif. Bahwa semua program pembangunan tersebut menuju pada satu titik yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum.

Oleh karena itu penulis sebagai warga masyarakat  biasa atau rakyat kecil  di  Sultra  yang mencoba melihat dengan jernih perkembangan pembangunan daerah ini menyampaikan beberapa hal  terkait sejumlah asset daerah kita di Sulawesi Tenggara. Hal ini tentu perlu diketahui agar masyarakat tidak terprovokasi pada  informasi  yang menyesatkan.

Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID)  dibangun pada era kepemimpinan La Ode Kaimoeddin  yang notabene adalah aset daerah karena dibangun dengan menggunakan anggaran daerah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pemerintahan sekarang untuk tidak memperhatikan aset daerah ini. Gubernur Sultra H Nur Alam SE saat meninjau lokasi itu sekitar dua bulan yang lalu bertekad akan memperbaiki dan memfungsikan kembali tempat ini sebagai sarana promosi daerah dalam arti yang sesungguhnya.  Beberapa kegiatan daerah bahkan telah dilaksanakan di P2ID.

Demikian pula dengan  lokasi Eks MTQ yang dibangun di era pemerintahan Ali Mazi. Lokasi ini bahkan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejumlah kegiatan berskala nasional telah dilaksanakan di tempat ini. Launching Bahteramas oleh Presdien Susilo Bambang Yudhoyono, Utsawa Dharma Gita  serta banyak kegiatan lainnya  yang tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena masyarakat telah mengetahuinya.

Memang harus diakui bahwa pemanfaatan dua asset daerah ini khusunya P2ID tampaknya belum optimal. Namun hal ini semata-mata karena adanya program pembangunan yang lebih prioritas dan mendesak sesuai tuntutan aspirasi masyarakat.

Menurut hemat kami, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  tidak pernah dan tidak akan pernah mengabaikan atau menyia-nyiakan aset daerah yang telah ada selama ini.

Di era pemerintahan Nur Alam-Saleh Lasata saat ini juga telah dilaksanakan pembangunan sarana infrastruktur kemasyarakatan yakni Masjid Al Alam dan Jembatan Bahteramas serta Rumah Sakit Umum Daerah  di Kecamatan Baruga.

Pembangunan Masjid Al Alam

Pembangunan Masjid Al Alam telah melalui perencanaan yang matang dan komprehensif, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan,  Terlebih-lebih lagi bahwa rencana Pembangunan sarana ibadah tersebut tidak termasuk dalam kategori pemborosan anggaran.

Hal ini disebabkan karena  dana pembangunan yang bersumber dari APBD adalah dana stimulus bagi pembangunan masjid. Sebagai seorang gubernur yang berjiwa bisnis, tentu Nur Alam telah memiliki konsep yang jelas mengenai  sumber-sumber pendanaan lanjutan Masjid Al Alam kelak.

Dari segi pemanfaatan, Masjid Al Alam tak akan mungkin mubazir oleh karena pemanfaatannya akan berlangsung terus menerus selama masih ada masyarakat yang beribadah di masjid tersebut. Selain itu, pembangunan masjid Al Alam juga terintegrasi dengan  revitalisasi Teluk Kendari yang terus mengalami kerusakan. Dengan dibangunnya Masjid Al Alam maka kelestarian Teluk Kendari akan tetap terjaga atau paling tidak kerusakannya bisa diminimalisir.

Sedangkan dari sisi keberlanjutan pembangunan semuanya terpulang pada niat baik dan komitmen kita semua untuk menjaga kesinambungan pembangunan sarana tersebut. Pada titik ini, jiwa besar seorang pemimpin tentu sangat dibutuhkan.

Jembatan Bahteramas

Jembatan adalah sarana perhubungan vital dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat antara Kota lama dan Lapulu. Dengan adanya jembatan penghubung antara dua wilayah itu maka roda perekonomian akan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Jembatan tersebut dibangun dengan dana bantuan Pemerintah China. Jadi tidak ada kekuatiran soal pendanaan dan kelanjutan pembangunan jembatan itu.  Dan saya kira tak akan ada istilah  mubazir atau terbengkalai bagi jembatan  penghunbung karena sarana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara untuk Rumah Sakit Umum Daerah dengan konsep Garden Hospital yang menelan dana hampir Rp 300 miliar diperkirakan akan beroperasi pada bulan Nopember  tahun ini.

Konsistensi Program Pembangunan

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintahan Nur Alam – Saleh Lasata saat ini telah tercakup dalam RPJMD seperti tersebut di atas yang lebih dikenal dengan akronim Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat) dengan tiga pilar utama yakni Pembebasan Biaya Pengobatan sampai rawat inap kelas III, Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan sampai SMA serta bantuan Rp 100 juta/desa/kelurahan/kecamatan.

Menurut penulis, yang bukan ahli ekonomi apalagi ahli politik, konsistensi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat jelas dalam tiga pilar Bahteramas tersebut. Mengapa? Jawabannya tentu karena inilah program bantuan yang dilakukan secara terus menerus selama lima tahun sejak 2008 lalu.

Dalam perjalanannya tiga program andalan tersebut telah banyak menguras tenaga, pikiran bahkan anggaran daerah. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat terbatas, pemerintah daerah tetap berupaya agar tiga program itu tetap dapat berjalan dengan baik. Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang tak mau mundur selangkahpun untuk menghentikan program ini sebagai wujud pertanggungjawaban politik kepada masyarakat.

Hal seperti ini tentu perlu menjadi renungan kita semua bahwa  program pembangunan apapun yang kita lakukan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala.

Sebagai penutup penulis ingin mengatakan bahwa pembangunan tiga sarana penting yang telah ada dan akan berjalan di tahun 2011 ini sebenarnya bukan proyek mercusuar. Dalam pemahaman kami, proyek mercusuar adalah proyek yang mengandung unsur simbolisme yang berlebihan. Ada upaya  pencitraan di dalamnya.  Selain itu proyek mercusuar juga tidak terlalu mementingkan kegunaan atau faedahnya bagi masyarakat.

Sementara itu tiga proyek pembangunan fisik yang dibangun oleh Gubernur Nur Alam dan Wakilnya Saleh Lasata yakni Jembatan Bahteramas, Masjid Al Alam dan Rumah Sakit Umum merupakan tiga fasilitas publik yang sangat penting di bidang kesehatan, keagamaan dan perekonomian. Sedangkan mengenai penamaannya tak perlu menjadi masalah lantaran beberapa proyek sebelumnya juga telah diberi nama sebelum dibangun. Dahulu Tugu Persatuan juga telah diberi nama sebelum sarana itu dibangun. Demikian pula dengan P2ID.

Jadi, program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi  Tenggara jelaslah sudah.

*Penulis adalah warga Kota Kendari, bukan ahli ekonomi apalagi ahli politik

Sultra Akhirnya Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Oleh : Arsyad*

Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono setelah mendengar pemaparan Gubernur Sultra H Nur Alam SE di Istana Negara sebagaimana pernyataan Gubernur dalam Jumpa Pers yang dilansir koran ini edisi Sabtu (22/2) lalu.

Penetapan ini merupakan akhir dari perjalanan panjang nan melelahkan bagi Gubernur Sultra Nur Alam dalam memperjuangkan obsesinya. Khususnya dalam menanti persetujuan Pemerintah Pusat untuk mendukung ide Gubernur Sultra tersebut. Dan ini tentu patut kita syukuri.

Sebenarnya tanda-tanda persetujuan presiden mengenai usulan Sultra menjadi kawasan ekonomi khusus telah tampak saat gubernur melakukan pemaparan di hadapan presiden di Bandara Haluoleo beberapa waktu lalu. Namun secara resmi persetujuan presiden barulah disampaikannya di Istana Negara.

Menjadi daerah kawasan ekonomi khusus tentu membutuhkan komitmen tinggi seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Sultra termasuk dunia usaha untuk melakukan rekonstruksi pemikiran baru pada sektor pertambangan ini. Seluruh pola pikir dan pola tindak kita harus terarah pada suksesnya program kawasan ekonomi khusus tersebut.

Melihat potensi yang dimiliki daerah ini, sudah sewajarnya kalau memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Soalnya, jumlah kandungan mineral tambang di Bumi Anoa kadang membuat tidak percaya bagi orang yang baru mendengarnya.

Saat pemaparan di hadapan Presiden SBY di Istana Negara, Gubernur Sultra Nur Alam menyatakan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Gubernur mengungkapkan data terbaru mengenai potensi Sultra itu.

Dalam taksiran Gubernur, biji nikel di Sultra berjumlah 97, 4 miliar ton. Jika dikonversi dalam nilai mata uang rupiah, maka jumlah itu setara dengan Rp 48.000 triliun. Sedangkan emas, Sultra memiliki deposit logam mulia ini sejumlah 1.125 juta ton atau setara dengan Rp 337.000 triliun lebih (Kendari Pos, 22/2).

Selain itu masih ada aspal dengan deposit sebesar 3,8 miliar ton. Biji Besi 3.700 juta ton, Pasir Kuarsa 2 miliar meter kubik, serta Batu Permata 1.524 ton. Seluruh kandungan potensi mineral tersebut diperkirakann baru akan habis selama dua ratus tahun.

Dengan ditetapkannya Sultra sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, maka peluang kemajuan daerah pun terbentang di depan mata. Secara makro hal itu akan menjadi lokomotif pendorong terhadap pembangunan sektor lain misalnya pertanian dan perkebunan.

Ke depan, dapat dipastikan akan terjadi pengalihan sumber tenaga kerja secara massif dari sektor pertanian menjadi tenaga kerja bidang pertambangan yang tersebar hampir merata di jazirah Sulawesi Tenggara. Tenaga kerja yang selama ini tidak mampu terserap dalam berbagai sektor yang ada akan dapat segera diatasi.

Dalam kaitan ini maka teori Adam Smith tentang Invisble Hands atau tangan yang tak terlihat dengan sendirinya akan terjadi. Seluruh sektor akan bergerak secara simultan, kait mengkait yang pada gilirannya akan membentuk sistem kemasyarakatan, tata perekonomian serta perubahan struktural masyarakat tersendiri khususnya di daerah yang selama ini dikenal memiliki potensi tambang yang cukup besar seperti Konawe Utara, Bombana Kolaka dan Buton.

Dengan kata lain, terbukanya lahan pertambangan akan membawa perubahan baru ke arah kemajuan daerah secara menyeluruh dan merata di masing-masing daerah yang punya potensi tembang itu. Dan dapat dipastikan jargon bahwa “dimana ada gula disitu ada semut” akan benar-benar terjadi.

Nah sekarang tinggal bagaimana komitmen kita semua dengan persetujuan presiden tersebut. Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana yang kita idam-idamkan selama ini dan diperjuangkan dengan sengit oleh gubernur, bukan lagi sekedar wacana, tetapi telah menjadi suatu realita yang harus segera dilaksanakan secara teknis.

Jangan sampai Kawasan Ekonomi Khusus Sultra hanya menjadi wacana berkepanjangan tanpa aksi operasional atas terwujudnya obsesi gubernur tersebut. Seluruh stake holder yang ada sudah harus bergerak menindaklanjuti program nasional ini menjadi benar-benar riil di lapangan.

Dalam kerangka ini maka diperlukan kesamaan visi kita semua yakni pemerintah dan masyarakat yang ada di daerah ini agar terwujudnya kawasan ekonomi khusus tersebut dapat berjalan sukses. Dengan demikian percepatan pemeratan pembangunan antar kawasan di Sulawesi Tenggara dapat terlaksana dengan baik.

Revisi RTRW Sangat Mendesak

Bersamaan dengan ditetapkannya Sultra sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tersebut, perlu segera dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Tenggara. Langkah ke arah ini telah dilakukan dengan revisi Substansi Kehutanan sebagai awal perubahan RTRW tersebut.

Oleh karena itu, revisi RTRW sudah sangat mendesak dilakukan mengingat, penetapan kawasan ekonomi khusus memerlukan tata kelola baru sesuai peruntukkan kawasan masing-masing sektor pertambangan yang ada.

Revisi RTRW yang dimulai dengan perubahan Substansi Kehuatanan terkait dengan rencana pengelolaan potensi sumber daya alam khususnya pertambangan dimana saat ini masih banyak kawasan yang mengandung potensi mineral tinggi berada dalam kawasan hutan tertentu seperti hutan lindung, hutan produksi serta konservasi. Ini harus dilakukan perubahan terlebih dahulu dengan meminta pengalihan fungsi hutan menjadi area peruntukan lain (APL).

Besarnya potensi sumber daya alam khususnya pertambangan di Bumi Anoa sebenarnya telah diketahui sejak lama. Namun ketika itu belum dilakukan pemetaan potensi setiap kawasan secara rinci sehingga data potensi yang ada masih bersifat spekulatif.

Nah melalui Gubernur Sultra Nur Alam seluruh potensi tersebut telah terdata secara rinci. Dengan demikian peluang pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Kita tentu patut bersyukur atas apa yang dicapai oleh Gubernur-Wakil Gubernur Sultra sekarang. Bagaimanapun juga Pemerintah Daerah Provinsi telah berhasil melakukan terobosan pembangunan daerah yang selama ini sebenarnya telah memiliki potensi yang siap olah. Dan percepatan pembangunan daerah telah terbentang didepan mata. (**)

*Penulis Kasubag Publikasi Biro Humas Pemprov.Sultra

 

Wira Karya Pertanian,  Bukti Sebuah Prestasi

Oleh : A. Salam

Nama Desa Perjiwa mungkin terdengar  asing di telinga warga Sulawesi Tenggara. Nun di Desa inilah dalam wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam menerima penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak Penas ke XIII Tahun 2011 ( Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan) 22 Juni 2011.

Satya Lencana Wira Karya  adalah sebuah penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap keberhasilan daerah dalam suatu bidang pembangunan. Dan bidang yang mendapat penghargaan tersebut adalah pertanian.

Gubernur Sultra Nur Alam bukan baru kali ini saja menerima penghargaan bidang pertanian dari pemerintah pusat. Tahun 2008 lalu gubernur juga menerima penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara pada tahun 2009 Gubernur Nur Alam juga menerima penghargaan Pelaksana Gernas Kakao dari Menteri Pertanian RI.

Seluruh penghargaan tersebut tentu tidaklah diberikan secara tiba-tiba namun setelah melalui penilaian cukup lama dengan sejumlah indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Penghargaan tersebut juga menunjukkan bahwa bidang pertanian merupakan sektor yang dinilai paling berhasil dan merupakan program prioritas pembangunan di daerah ini.

Padahal bila dirunut ke belakang, sejarah pembangunan pertanian di Sulawesi Tenggara belum seperti sekarang. Napak tilas pembangunan pertanian di Bumi Anoa  telah mengalami pasang surut sejak daerah ini berdiri sebagai wilayah yang otonom.

Beragam program telah digelontorkan. Bermacam bantuan telah diluncurkan. Rupa-rupa kebijakan telah digalakkan. Namun sayang sekali hasilnya belum sebaik yang kita harapkan.

Kendala utama yang dihadapi di masa lalu antara lain belum terpadunya pelaksanaan suatu program. Kadang kala suatu program berjalan secara parsial. Sepotong-sepotong alias tidak tuntas. Termasuk di dalamnya adalah panjangnya rentang kendali antara pemerintah selaku pembuat program dengan para petani selaku subyek pelaksana kegiatan.

Kondisi tersebut masih diperparah pula dengan orientasi para elit pemerintahan dalam memandang sebuah kebijakan bidang pertanian. Masih banyak dari kita yang menganggap program pembangunan pertanian sebagai kerja proyek. Dengan kata lain, kita masih berorientasi proyek. Sedangkan misi utama meningkatkan kesejahteraan petani serta hasil produksi belum menjadi prioritas.

Kendala lainnya yang juga sulit dihindari antara lain harga pupuk yang mahal dan tak terkendali. Kekurangan bibit, kelangkaan pestisida serta ongkos produksi melonjak lantaran sektor ini terkena syndrom ekonomi biaya tinggi.  Belum lagi panjangnya mata rantai pemasaran komoditi sektor pertanian. Ada makelar, pengumpul, penadah, pemodal hingga eksportir. Di hadapan semua itu, daerah cuma menonton menyaksikan arus lalu lintas komoditi pertanian kita yang dibawa keluar oleh para tauke dan juragan kaya dari daerah lain.

Nasib petani akhirnya tetap begitu begitu saja sejak dulu. Kaya tidak, miskinpun tidak. Daerah apalagi. Tak bisa mengukur dengan tepat prosentase ekspor sektor ini lantaran kebanyakan pengiriman ke luar negeri atas nama daerah lain.

Sebagai sebuah mata pencaharian mayoritas rakyat Bumi Anoa, pembangunan pertanian oleh karena itu tak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia harus tetap berada dalam payung  pembinaan pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian. Dan di daerah adalah tanggungjawab gubernur melalui Dinas Pertanian dan perangkatnya

Pasangan Gubernur Nur Alam-Saleh Lasata tentu sangat memahami kondisi pembangunan pertanian di Sultra. Terlebih-lebih nasib para petani yang juga tak kunjung menggembirakan. Tak terlalu mengherankan bila kemudian dalam visi-misi pasangan ini memasukan pembangunan pertanian baik peningkatan kapasitas petani maupun peningkatan ketahanan pangan lokal dijadikan program prioritas.

Bidang pertanian oleh karena itu menjadi sebuah sektor yang sangat strategis. Orang bekerja di bidang ini tentu dengan berbagai motif dan alasan. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah bahwa setiap orang membutuhkan makanan untuk melanjutkan hidupnya.

Dalam beberapa kesempatan perjalanan Gubernur-Wakil Gubernur yang penulis ikuti, bisa disimpulkan bahwa pembangunan pertanian di daerah kita sedang menggeliat. Para petani sangat bersemangat. Selain karena gencarnya bantuan pemerintah, juga lantaran perubahan paradigma masyarakat atas suatu komoditi pertanian.

Dalam sebuah acara panen raya di Muna misalnya.  Masyarakat  setempat yang selama puluhan tahun hanya bercocok tanam umbi umbian kini beralih menanam padi. Sementara di Ladongi yang sejak lama di kenal sebagai sentra produksi padi Sultra kondisi pertanian di sana sangat menggembirakan. Hampir seluruh kebutuhan petani disediakan oleh pemerintah mulai dari pupuk, hand traktor,  bibit hingga cekdam dan jalan usaha tani.

Belum lagi proteksi yang diberikan pemerintah kepada petani adanya jaminan pembelian hasil pertanian. Juga kepastian harga yang cenderung tidak berubah-berubah serta memutus mata rantai penjualan komoditi pertanian kita yang selama puluhan tahun berada di tangan tengkulak.

Alhasil, kerja keras seluruh komponen petani dan pemerintah ternyata membuahkan hasil. Penyerahan Satya Lencana Wira Karya Pertanian kepada Gubernur H Nur Alam SE bisa dijadikan momentum kebangkitan pertanian di Bumi Anoa. Semoga.(**)

*Penulis pengamat masalah social tinggal di Kendari

WDP, Bukti Kemajuan Pengelolaan Keuangan Daerah

(Setelah Dua Tahun Dihantam Disclaimer)

Oleh : A. Salam*

Laporan keuangan daerah provinsi (LKDP) Sultra dua tahun lalu, ibarat petinju yang sempoyongan dan terhuyung-huyung  menahan pukulan hebat. Tidak tanggung-tanggung, pukulan itu  bernama Disclaimer, sebuah opini paling buruk di antara seluruh opini hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah kita.

Pada tahun 2011 ini pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara patut bergembira. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran (TA) 2010. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan daerah,

Tak heran bila Gubernur Sultra H Nur Alam, SE tak dapat menyembunyikan kegembiraan atas opini BPK tersebut. Pasalnya, setelah dua tahun yakni 2008 dan 2009, berkutat dengan Disclaimer, Pemerintah Daerah akhirnya bisa sedikit bernafas lega.

Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini ini didasarkan pada kriteria antara lain :  kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion),

adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion),

adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion),

adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer),

sebagian akuntan menganggap opini jenis ini bukanlah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Sesuai dengan rincian BPK RI perwakilan Sultra, LHP atas LKPD Provinsi Sultra TA 2010, yang diserahkan kepada legislatif dan eksekutif terdiri atas, Laporan Keuangan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

Adapun obyek pemeriksaan pada LKPD TA 2010, meliputi Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Sultra per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berkhir pada tanggal 31 Desember 2010. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Sultra TA 2010 tersebut, berdasarkan tiga permasalahan yang ditemukan BPK RI,

Pertama, terkait nilai dan presentase kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sultra pada tujuh Perusahaan Daerah (PD) PBR Bahteramas dan PD Perhutanda Sultra senilai RP 2,5 miliar yang tidak diyakini kewajarannya. Terdapat perbedaan nilai dan komposisi penyertaan masing-masing pemegang saham menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2009 tentang PD BPR Bahteramas di Sultra, Keputusan Gubernur Sultra Nomor 771 s.d 777 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang penyertaan modal Desa/Kelurahaan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas,

Neraca awal PD BPR Bahteramas dan setoran riil dari masing-masing pemegang saham. Selain itu, BPK RI tidak memperoleh data keuangan terkait keberadaan PD Perhutanda Sultra yang belum dicabut pendiriannya, serta posisi keuangan tahun 2003 yang menyajikan nilai kekayaan bersih (net asset) sebesar Rp 2,15 miliar.

Kedua, terdapat aset tetap yang diperoleh sampai dengan tahun 2008 yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp 158, 29 miliar. Besarnya nominal tersebut disebabkan, belum dilakukannya inventarisasi fisik atas aset tetap tersebut.

Ketiga, belanja transfer lainnya berupa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (dana block grant) tahun 2010 sebesar Rp 1,55 miliar dari 31 desa yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sultra yang belum dipertanggungjawabkan.

Selain tiga permasalahan tersebut, beradasarkan dalam opini pengecualian BPK RI, juga menemukan permasalahan pada kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan misalnya  pembayaran honor sebesar Rp 4,71 miliar dinilai memboroskan keuangan daerah. Terjadi kelebihan pembayaran honor sebesar Rp 267,66 juta.

Selain itu, terdapat belanja sebesar Rp 1,30 miliar tidak dilandasi APBD Perubahan. Juga masalah pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009 belum dilunasi per 7 Juni 2011 sebesar Rp1,86 miliar. Selain itu, kontrak kerjasama pengelolaan Taman Wisata Teluk (TWT) di lokasi Segitiga Teluk dinilai tidak berpihak pada kepentingan Pemeritah Daerah.

Dari hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, sampai dengan tahun 2010 menunjukan bahwa dari 996 rekomendasi dengan total nilai RP 224,26 miliar, 308 rekomendasi senilai RP 67,71 miliar telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi BPK RI perwakilan Sultra. Sedangkan yang masih sementara proses tindak lanjut sebanyak 155 dengan nilai Rp 83,77 miliar dan yang belum ditindak lanjuti sebanyak 533 dengan nilai Rp 72,78 miliar. “Sampai pada akhir tahun 2010 nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Sultra mencapai Rp 67,71 miliar,

Dengan kondisi ini, BPK RI berharap agar pemerintah Provinsi Sultra, menerapkan perencanaan dan penyusunan action plan yang tepat untuk menidak lanjuti rekomendasi serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan agar berjalan lebih maksimal, sehingga mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kita tentu berharap agar di tahun-tahun mendatang opini BPK tersebut akan naik lagi ke tingkat tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semoga (**)

*Penulis pemerhati masalah social tinggal di Kendari

Bahteramas,  Antara Visi, Masalah dan Solusi

Oleh : A. Salam*

Syahdan tersebutlah seorang calon kepala daerah yang tengah melakukan sosialisasi di sebuah perkampungan nelayan. Di tengah hiruk pikuk keramaian itu, sang calon lantas berpidato menyampaikan visi-misinya. Tangannya meraih mikrofon. Udara terik. Suhu 31 derajat.

“Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan visi-misi saya yaitu apabila saya terpilih sebagai kepala daerah maka saya akan mengubah lautan di sini menjadi air tawar” ujar si calon. Suaranya mantap dan yakin. Sebuah keyakinan yang ditiup  menggelembung seperti balon.

Mendengar ucapan itu, spontan masyarakat kampung nelayan meneriakkan protes mereka. “Lalu bagaimana dengan pencaharian kami? Di mana kami akan menangkap ikan?” teriak warga serentak. Si calon lantas menjawab santai. “Ini kan hanya visi misi” katanya tersenyum,

Saya tak tahu apakah si calon terpilih atau tidak.  Saya juga kurang yakin apakah cerita itu benar-benar terjadi atau hanya rekaan. Cerita itu disampaikan Gubernur Sultra Nur Alam di sela-sela sambutannya ketika bertatap muka dengan para Kepala Desa se- Konawe Selatan di Andoolo pekan lalu. Sepotong  anekdot politik bagaimanapun juga tentu  mengandung selapis kebenaran.

Sebuah visi-misi  memang tidak bisa hanya menggantung di langit yang tinggi. Ia haruslah bisa bersentuhan dengan orang ramai.  Ia tak boleh abai terhadap kondisi sosial masyarakat. Bahkan bila perlu, sebuah visi-misi harus berbenturan dan bergesekan dengan khalayak untuk menguji kapasitas keberpihakannya pada kepentingan rakyat.

Oleh orang  pandai inilah yang disebut sebagai visi yang realistis atau masuk akal. Sebuah visi oleh karena itu mengandung setidaknya dua unsur paling sedikit yakni telah teruji dan bisa diterima akal sehat.

Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE dalam tiap kunjungannya ke daerah tak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa beliau telah berupaya sekuat tenaga semampu bisa untuk menyukseskan program pembangunan yang digagasnya. Sebuah visi yang sangat bagus yang dikemas dalam sebuah adagium indah: Bahteramas.

Bahteramas bukanlah hikayat atau dongeng. Bukan pula mitos apalagi mitos gua seperti cerita Plato tentang dunia ide. Ia adalah sebuah kerangka berfikir konseptual sebagai solusi pragmatis atas realitas yang terjadi di masyarakat.

Membangun Kesejahteraan Masyarakat. Alangkah mulianya. Di dalam Bahteramas itulah bisa kita lihat secara gamblang apa yang telah dan akan dilakukan Gubernur dan pemerintahannya. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Nur Alam sudah sering mengungkapkan Bahteramas ini. Kelebihan serta kekurangannya. Tingkat capaiannya. Tak terkecuali timbulnya sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Semuanya dikupas secara tuntas dan apa adanya.

Ini penting untuk kita review kembali agar masyarakat tidak terjebak pada anasir menyesatkan yang sengaja maupun tidak membuat orang banyak meragukan keberhasilan kinerja pemerintahan sebuah rezim. Tak terkecuali di Sulawesi Tenggara.

Umumnya masyarakat kita sangat mudah percaya terhadap sesuatu sebelum meneliti kebenarannya. Ini wajar-wajar saja mengingat tidak semua dari kita pernah makan bangku sekolahan. Lagi pula secara kultural kita masih sangat akrab dengan dunia gossip-menggosip dan sebagainya.

Ahli filsafat Jerman Karl Popper pernah  mengatakan bahwa kita tak boleh mudah percaya terhadap sesuatu sebelum membuktikan kebenaran sesuatu itu. Kita jangan cepat percaya terhadap sebuah informasi khususnya mengenai penilaian  negatif atas kinerja pemerintahan kita.

Sebuah visi atau program untuk mengangkat derajat hidup masyarakat apapun istilahnya tentu adalah sebuah cita-cita yang luhur. Yang penting dicatat adalah kita jangan terlena dengan keindahan istilah atau akronim sebuah visi-misi, namun hasilnya kurang dinikmati masyarakat.  Jangan sampai terjadi “indah kabar dari rupa” meminjam istilah sastrawan Melayu Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi.

Yang menjadi persoalan kemudian mengapa masyarakat tidak atau belum banyak memahami Bahteramas itu sendiri? Ini tentu sebuah masalah. Menurut para ahli, definisi masalah adalah tidak adanya titik temu antara harapan dan kenyataan. Atau dengan kata lain terdapat sebuah gap yang menganga antara Das Sein dan Das Sollen-nya.

Membaca atau menilai Bahteramas secara parsial memang sangat berpotensi untuk disalahpahami. Sejumlah fakta lapangan menunjukkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat tidak tahu perbedaan antara program Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Bahteramas. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa biaya operasional pendidikan seluruhnya adalah tanggungan pemerintah pusat. Padahal faktanya tidak demikian. Kedua item program tersebut sama sekali terpisah.

Tahun 2008 BOP Bahteramas dari APBD sebesar Rp 45 miliar lebih, sementara BOS APBN sebesar Rp  128 miliar lebih. Tahun 2009 baik BOP maupun BOS meningkat hampir dua kali lipat yakni BOP Bahteramas sebesar Rp 91 miliar lebih dan BOS APBN sebesar Rp 200 miliar lebih.

Begitu pula dengan program jaminan kesehatan. Masyarakat mengira bahwa program jaminan kesehatan yang mereka terima selama ini seluruhnya berasal dari pemerintah pusat.  Padahal program serupa juga ada dalam Bahteramas yang dananya bersumber dari APBD.

Sedangkan bantuan Block Grant untuk desa dan kecamatan lain lagi masalahnya. Di sini persoalan melingkar-lingkar, kait-mengkait dan beranak-pinak. Ada kendala kultural maupun struktural yang menganggap bahwa dana block grant adalah uang yang dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh desa yang ada di Sultra. Sebuah anggapan yang sangat menyesatkan.

Padahal Gubernur sudah berulang-ulang menjelaskan bahwa dana block grant adalah anggaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bahkan salah satu tujuan pokok block grant di adakan adalah sebagai stimulus penguatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan. Artinya block grant sebenarnya bertujuan untuk peningkatan sumberdaya aparatur desa. Tentu temasuk pula peningkatan sarana fisik yang menjadi prioritas.

Sudah jamak diketahui bahwa masih banyak aparat desa yang belum memahami cara membuat program, melaksanakan kegiatan  dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan tepat. Bahkan dalam kasus tertentu, ada beberapa aparat kecamatan dan desa yang mengorupsi dana bantuan itu dengan berbagai modus seperti mambawa kabur atau menggunakan dana tersebut untuk berfoya-foya.

Sebagai program kerja yang telah menjadi dokumen daerah, dapat dikatakan bahwa Bahteramas adalah solusi penyelesaian masalah jangka menengah daerah kita. Dengan tiga pilar utama yakni pembebasan biaya pengobatan, biaya operasional pendidikan serta bantuan block grant untuk desa dan kecamatan, menjadikan Bahteramas sebagai resep ampuh untuk mengobati berbagai penyakit yang telah lama diderita masyarakat.

Ada penyakit rendahnya angka partisipasi sekolah,  masih kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik serta lemahnya sumberdaya aparatur kecamatan, kelurahan dan desa.

Selama kurun tiga tahun program ini berjalan, sudah banyak hasil yang dicapai. Program pelayanan kesehatan gratis misalnya. Melihat  tingginya animo masyarakat untuk menggunakan program ini membuat Gubernur Nur Alam  mendapatkan kenyataan pahit lainnya yakni minimnya kualitas pelayanan rumah sakit kita. Mengapa?  Jawabnya karena rumah sakit yang ada selama ini sudah overload menampung pasien dari segala penjuru angin. Ini tak boleh dibiarkan. Dan membangun rumah sakit baru yang lebih representative, mengapa tidak? Maka dibangunlah sebuah rumah sakit megah dengan anggaran hampir Rp 300 miliar.

Sementara di bidang pendidikan, selama ini kita berhadapan dengan kenyataan pahit rendahnya angka partisipasi sekolah baik partisipasi kasar maupun partisipasi murni. Tahun 2009, angka partisipasi kasar masih tinggi yakni 60,61 persen. Sedangkan partisipasi murni sekitar 47 persen.

Meski masih banyak menghadapi kendala, namun Gubernur Nur Alam telah bertekad tak akan mundur selangkah pun dalam menyukseskan program Bahteramas karena telah menjadi obsesinya sejak lama. Beliau tak akan berhenti memperjuangkan kesejahteran masyarakat Sulawesi Tenggara.(**)

*Penulis pemerhati masalah sosial, tinggal di Kendari

 

Membangun Sinergitas Provinsi dengan Kabupaten Melalui KIS

Oleh : A. Salam

Gerakan Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru telah membawa perubahan mendasar pada sendi-sendi kenegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula halnya dengan otonomi daerah.  Otonomi Daerah di zaman baru merupakan simbol kemerdekaan daerah untuk mengatur dirinya sendiri dalam arti yang seluas-luasnya.

Wacana otonomi daerah yang seluas-luasnya itu kemudian membawa dampak yang sangat besar pula dalam tatanan pemerintahan kita.  Terjadilah eforia di mana-mana. Pimpinan daerah kabupaten dan kota (bupati dan walikota) “merasa” tak perlu tunduk pada gubernur serta segala atribut yang melekat padanya. Tak heran waktu itu kemudian muncul aneka wacana yakni bahwa para bupati dan walikota bertindak bagaikan raja-raja kecil di daerah.

Multi tafsir mengenai kewenangan antara kabupaten dan kota dengan provinsi  sebenarnya bisa dihindari jika para pimpinan daerah tidak terjebak pada ego sektoral masing-masing pihak, khusunya oleh para bupati dan walikota yang kebanyakan menafsirkan otonomi daerah sebagai kebebasan yang seluas luasnya tanpa mengindahkan lagi mekanisme dan jenjang berpemerintahan.

Tak heran Gubernur Sultra Nur Alam sering mengingatkan agar jangan ada perlombaan kekuasaan antara gubernur dan bupati/walikota. Karena pimpinan daerah baik gubernur, bupati mapun walikota hanya menjalankan fungsi dan kewenanangannya masing-masing demi kepentingan bangsa, daerah dan masyarakat.

Pengalaman di Sulawesi Tenggara

Gubernur Sulawesi Tenggara dalam beberapa kesempatan sering menekankan tentang pentingnya membangun sinergitas yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Provinsi dan kabupaten harus bahu-membahu melaksanakan program pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi kata Nur Alam tidak sejengkalpun mengambil tanah atau wilayah kabupaten/kota.

Demikian pula provinsi tidak memiliki wilayah di kabupaten, namun tidak sejengkalpun tanah di kabupaten/kota yang tidak bisa diurus gubernur. Dalam istilah gubernur, kabupaten adalah kabupatennya provinsi dan provinsi adalah provinsinya kabupaten. Gubernur menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tidak lebih dan tidak kurang.

Sebuah pernyataan atau statemen apalagi bila sering diulang pada berbagai  kesempatan tentu memiliki sebuah maksud. Ada sesuatu persoalan yang ingin ditekankan. Gubernur bahkan sering mengeluh mengenai  ulah beberapa pimpinan daerah kabupaten yang tak lagi bisa membedakan antara kewenangan pemerintah provinsi dengan kabupaten.

Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sesuai PP 19 Tahun 2010 bermakna bahwa gubernur memiliki kewenangan atas nama pemerintah pusat untuk mengatur daerah. Dalam kaitan ini maka jika para bupati dan walikota tidak dapat membangun sinergitas yang baik  dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,  itu artinya pemerintah pusat sendiri telah gagal melaksanakan kewenangannya di daerah kabupaten/kota.

Yang perlu digarisbawahi di sini bukanlah gubernur sebagai kepala daerah akan tetapi gubernur  sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain, pelecehan terhadap gubernur merupakan pelecehan terhadap pemerintah pusat. Di sinilah martabat dan wibawa pemerintah pusat dipertaruhkan.

Bertolak dari Fakta Empiris

Gubernur Sultra Nur Alam merasa sangat prihatin melihat betapa rendahnya sinergitas        antara pemerintah kabupaten dan provinsi pasca otonomi daerah. Keprihatinan tersebut tentu bukannya tanpa alasan.  Gubernur  menemukan fakta betapa sulitnya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Indikasi hal itu terlihat dari kurangnya respons positif beberapa bupati dan walikota se Sultra dalam menghadiri undangan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Para pimpinan daerah kabupaten/kota sangat sulit dikumpulkan secara lengkap dalam sebuah momen yang digagas gubernur. Pada beberapa kegiatan gubernur yang penulis ikuti acap kali para bupati dan walikota hanya mengutus atau menunjuk pejabat bawahannya saja. Dengan model seperti ini mustahil keputusan bersama bisa diambil lantaran perwakilan yang diutus tersebut bukanlah penentu kebijakan di kabupaten/kota.

Hubungan antara bupati/walikota dengan gubernur kian diperparah dengan masih kuatnya hegemoni partai politik masing-masing pimpinan daerah kabupaten/kota. Beberapa bupati/walikota adalah pimpinan partai politik setempat. Bupati dan walikota yang menjabat ketua parpol tersebut kadang terbelenggu pada persoalan pelik yakni sulit memilah dan memilih prioritas antara kepentingan partai ataukah membina hubungan yang baik dengan gubernur.

Padahal idealnya, begitu seseorang memegang jabatan publik, yang bersangkutan secara otomatis harus menanggalkan atribut partai yang melekat padanya. Seorang pejabat publik adalah milik semua golongan dalam masyarakat serta mewakili semua kepentingan yang sangat beragam dan multidimensi.

Hal lain yang cukup mengusik hubungan gubernur dengan bupati dan walikota adalah erosi etika antar pejabat daerah. Para pejabat zaman ini  kebanyakan telah terperangkap pada ego sektoral yang dibumbui dengan sentimen lokal (baca kesukuan) serta perasaan berkuasa secara mutlak lantaran otonomi penuh berada di kabupaten dan kota. Pada gilirannya hal inilah yang mengikis etika berpejabat dan berpemerintahan di antara mereka.

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS)

Untuk menciptakan keselarasan dalam rangka percepatan pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi, Gubernur Sultra Nur Alam kemudian memperkenalkan sebuah idiom yang dikenal dengan istilah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS).

Saya tak terlalu tahu apa itu KIS. Tapi secara bebas kira-kira dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Pertama : koordinasi  Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Kedua : integrasi  Kata “integrasi” berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dalam konteks ini integrasi dapat berarti bahwa seluruh program dan kegiatan antara kabupaten/kota dengan provinsi haruslah terpadu, kompak dan secara bersama-sama melaksanakan program pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga : sinkronisasi  biasa disebut juga paduserasi. Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai kegiatan pembangunan. Artinya, ada keselarasan antara program kabupaten/kota dengan provinsi. Misalnya adanya paduserasi antara program pokok Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bangun Kesejahteraan Masyarakat (Bahteramas) dengan program pokok pemerintah Kabupaten Kolaka Demo Gerbangmastra atau program pokok pemerintah Kabupaten Konawe Gelar Permata,  dan sebagainya dan seterusnya.

Nah terjemahan KIS secara bebas diatas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kerjasama antara kabupaten/kota dengan provinsi. Terbangunnya KIS yang efektif dapat mempercepat laju pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bahwa hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi ibarat simbiosis mutualisma, sama sama memiliki ketergantungan dengan  manfaat yang kelak akan dirasakan bersama.

PP 19 Tahun 2010

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 memberi sedikit angin segar mengenai “posisi tawar” pemerintah provinsi di hadapan kabupaten/kota. Dalam pasal 3 PP tersebut mengatur secara eksplisit tugas-tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan pasal 4 mengatur kewenangan gubernur di daerah.

Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c dan I  dikatakan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi  koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan serta koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Selain itu gubernur juga melakukan koordinasi  pembinaan dan pengawasan pennyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan dalam pasal 4 mengatur secara lengkap wewenang apa saja yang ada pada gubernur selaku  wakil pemerintah pusat di daerah antara lain mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;  meminta  kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; memberikan   penghargaan   atau sanksi  kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;

Selain itu gubernur juga  menetapkan  sekretaris  daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  mengevaluasi  rancangan  peraturan  daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;  memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota serta menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraaan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi. (**)

*Penulis pemerhati masalah sosial tinggal di Kendari

 

Sulit Kalahkan Nur Alam

Oleh : A. Salam*

Suhu politik di Sulawesi Tenggara saat ini mulai meninggi menyusul pemberitaan media massa mengenai suksesi  Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012 mendatang.

Berita-berita mengenai suksesi tersebut sama sekali tidak mengusik Gubernur Sultra H Nur Alam, SE. Orang nomor satu di Bumi Anoa tersebut sama sekali tidak terganggu dengan pemberitaan media mengenai kepemimpinannya. Beliau tetap menjalankan aktifitas pemerintahan seperti biasa.

Adalah hal yang wajar apabila setiap menjelang suksesi pemilihan kepala daerah baik itu Bupati/Walikota maupun Gubernur di Indonesia, pemberitaan suksesi biasanya selalu menempati rating teratas di halaman-halaman surat kabar. Hal ini merupakan konsekuensi demokrasi dimana setiap orang boleh mengeluarkan pikiran tentang kepemimpinan di daerahnya.

Sebagai seorang gubernur, Nur Alam tentu telah dapat menduga bahwa kepemimpinannya akan mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Namun hal tersebut tidak mengendurkan semangat untuk tetap konsekuen melaksanakan pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Ketenangan Nur Alam dalam menyikapi kondisi saat ini bisa saja lantaran beliau sangat percaya bahwa kepemimpinannya bersama HM Saleh Lasata masih didukung rakyat dan masyarakat Sultra. Sebab lain adalah bahwa kepemimpinan Gubernur saat ini telah bekerja maksimal dalam memperjuangkan harkat dan martabat serta kemajuan daerah.

Adapun gambaran mengenai keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tiga tahun terakhir sebenarnya sudah sangat nyata. Adalah sangat benar bila Nur Alam dalam berbagai kesempatan selalu mengungkapkan bahwa pembangunan yang beliau laksanakan benar-benar berpihak pada rakyat.

Block Grant, Pembebasan biaya pengobatan dan biaya operasional pendidikan merupakan tiga contoh saja dari beberapa kebijakan kepemimpinan Gubernur Sultra. Sepanjang sejarah berdirinya Sulawesi Tenggara, baru saat inilah seluruh program yang dilaksanakan benar-benar pro rakyat.

Keberhasilan lain yang kurang diketahui masyarakat adalah keberanian Gubernur dalam memperjuangkan hak-hak daerah dalam hal bagi hasil dan kontribusi investasi pertambangan di Bumi Anoa. Betapa selama ini rakyat Sultra mengalami pembodohan berkepanjangan yang dilakukan oleh lembaga investasi pertambangan berskala internasional. Sekarang rakyat Sultra mulai sadar akan-haknya tersebut.

Memang tak dapat dipungkiri kalau setiap pemimpin akan selalu mendapat apresiasi negative dari pihak lain. Terlebih lebih menjelang suksesi seperti sekarang. Opini negatif terhadap kepemimpinan Gubernur Sultra saat ini tentu wajar-wajar saja. Namun hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali dalam benak seorang Nur Alam.

Kondisi politik bangsa yang terjadi saat ini memang berpengaruh besar dalam efektifitas kepemimpinan gubernur sekarang. Kondisi Negara yang sangat memprihatinkan. Korupsi masih juga terjadi dengan skala sangat besar. Kondisi keuangan negara yang juga masih jauh dari harapan. Hal inilah yang turut mempengaruhi jalannya pembangunan daerah termasuk Sulawesi Tenggara.

Dengan kata lain, siapapun yang menjadi gubernur dalam kondisi bangsa seperti sekarang pasti akan  mengalami kesulitan terutama dalam hal efektifitas tolak ukur keberhasilan pembangunan jika dibandingkan dengan alokasi dana yang tersedia.

Kalau kita mengikuti logika sederhana sebagai orang biasa ketenangan Nur Alam dalam menyikapi berbagai issu yang beredar di masyarakat disebabkan  oleh beberapa faktor di antaranya

Pertama, Nur Alam sangat percaya diri. Sebagai pejabat incumbent, Nur Alam telah memiliki basis dukungan yang kuat dan jelas. Masyarakat saat ini telah menyadari bahwa kritik dari berbagai pihak terhadap kepemimpinan gubernur Nur Alam kebanyakan bersifat subyektif dan sepihak.

Kedua, Nur Alam adalah pemimpin dengan sejuta talenta. Beliau telah dapat mengendus aroma hati nurani rakyat dan mampu membaca pikiran masyarakat terhadap kepemimpinannya. Dengan kata lain, Nur Alam cepat sekali menangkap signal aspirasi masyarakat. Apa yang mereka inginkan, bagaimana melaksanakannya dan dari mana sumber dananya. Demikian pula dengan taktik dan strategi, Nur Alam tentu memiliki berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat.

Ketiga, Nur Alam sangat menguasai medan.  Sebagai gubernur pertama pilihan rakyat, tidak terlalu berlebihan bila Nur Alam sangat mengusai kondisi Bumi Anoa. Hampir dua ribu desa, kelurahan dan kecamatan di Sultra di hafalnya di luar kepala. Bukan hanya dihafal tetapi seluruh desa-desa itu pernah dimasukinya. Dengan lain perkataan, Nur Alam bukanlah pemimpin yang selalu berteori tinggi dan duduk di belakang meja menunggu laporan bawahan. Beliau langsung turun ke lapangan dan bisa menembus medan yang paling berat sekalipun.

Dari ketiga faktor di atas tidak terlalu berlebihan bila kita mengambil kesimpulan kalau Gubenur Nur Alam posisinya masih sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Beberapa teman saya pernah berkomentar “Mengalahkan incumbent saja Nur Alam mampu apalagi setelah menjabat, pasti beliau bisa mempertahankannya”.

Mengenai gaya kepemimpinan, seperti telah saya tulis pada artikel sebelumnya, Nur Alam adalah pemimpin dengan beragam karakter di antaranya

Nur Alam adalah pemimpin yang akomodatif, dalam arti mampu mengakomodir keinginan masyarakat yang banyak ragamnya itu. Cara-cara seperti ini memang belum banyak dipraktekkan orang. Nur Alam rajin mendengar keluhan masyarakat dan menjawab keluhan itu secara langsung baik dalam bentuk sumbang saran terlebih-lebih sumbangan dana.

Dalam melakukan setiap kunjungan kerja ke daerah, telinga Nur Alam telah penuh oleh aspirasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan keadaan. Dan beliau langsung menjawab saat itu juga. Tidak memberi janji tapi memberi solusi. Desa yang butuh traktor dibelikan traktor. Yang minta dibangunkan masjid langsung diberi dana bantuan saat itu juga. Beliau rupanya faham benar peribahasa latin yang sering dilontarkan Amien Rais “Vox Populi, Supreme Lex” yang artinya suara rakyat adalah kedaulatan yang paling tinggi.

Nur Alam adalah pemimpin yang akseptabel, dalam arti dapat diterima semua pihak. Gaya kepemimpinan Nur Alam yang familiar dan terbuka ikut menentukan hingga beliau dapat merangkul seluruh komponen sosial kemasyarakatan di Sulawesi Tenggara. Ormas, OKP, NGO, Paguyuban, Kerukunan Keluarga, serta Kelompok Keagamaan semua bisa dirangkulnya dengan baik.

Nur Alam adalah pemimpin yang adaptif, dalam arti mampu menyesuaikan diri dalam keadaan apapun termasuk pada kondisi yang paling menukik. Di sinilah kapasitas dan kompentensi seorang calon pemimpin diuji kadarnya. Nur Alam mampu berorasi berjam-jam dalam struktur bahasa Indonesia yang apik dan enak didengar. Di lain waktu beliau akan mampu berdendang membawakan lagu dengan nada yang pas. Dengan kata lain, dalam kondisi apapun bila diminta oleh orang banyak, beliau selalu siap “tempur” dan berdiri di garda paling depan.

Dengan semua kenyataan atas apa yang telah dilakukan dan dicapai Nur Alam selama ini, bisa disimpulkan bahwa Nur Alam masih sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. (**)

*Penulis adalah pemerhati masalah social tinggal di Kendari

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s