HUT Sultra Dalam Konteks Masa Kini

Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang unik. Daerah bergelar Bumi Anoa ini dikatakan unik lantaran wilayahnya yang terdiri dari dua jazirah besar yang terpisah yakni daratan dan kepulauan. Sejak kelahirannya 27 April 1964 atau empat puluh delapan tahun yang lalu, peta seperti ini telah terbentang begitu rupa di depan kita. Dan gambaran geografis macam itu terus melekat dalam benak khalayak masyarakatnya hingga kini.

Yang mengagumkan adalah proses percampuran identitas daratan dan kepulauan itu ternyata tidak menimbulkan pergesekan yang kasat mata. Perpaduan  yang terjadi begitu lama malah menimbulkan kuatnya rasa kebersamaan di antara anak-anak negeri Bumi Anoa. Pengaruh percampuran demikian makin jelas hingga kini.
Sekarang tak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan antara kepentingan orang-orang daratan maupun kepulauan. Semuanya kini sama belaka. Manakala berbicara mengenai kepentingan daerah, semua identitas geografis maupun kultural akan tanggal dengan sendirinya. Meskipun masih ada yang membawa atribut primordial namun hal tersebut bukanlah dalam kerangka menjaga jarak.  Atau minimal tidak membuat kotak-kotak pemisahan yang radikal. Perkembangan zaman yang begitu cepat turut mempengaruhi hilangnya sekat-sekat maupun jarak antara daratan dan kepulauan yang ada selama ini.
Meski demikian, peran pemerintah khususnya pemerintah provinsi juga cukup besar dalam membangun rasa kepercayaan bersama sebagai anak negeri Haluoleo.  Bahwa pemerintah provinsi khususnya Gubernur beserta jajarannya memiliki komitmen tinggi untuk mempersatukan suasana batin masyarakatnya yang tersebar dalam hamparan yang begitu luas dari Larui dan Tolala di Batuputih Kolaka Utara hingga Batuatas dan Pulau Runduma  di Kecamatan Binongko Wakatobi.
Kepedulian akan rasa kebersamaan “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara telah ditunjukkan Gubernur dalam hal pemindahan pelaksanaan acara HUT Sultra ke kabupaten dan kota secara bergiliran. Kota Kendari sebagai “langganan” lokus acara kini berpindah ke daerah beserta segala akibat yang mengikutinya.
Sebagai seorang egalitarian sejati, Nur Alam tentu telah merasakan apa yang selama ini tersembunyi dalam benak sanubari masyarakat daerah yang berada nun jauh dari ibukota provinsi. Sebuah perasaan yang meminta pengakuan akan eksistensi masyarakat kabupaten dan kota yang selama ini tidak atau belum mendapat kesempatan seperti yang diperoleh Kota Kendari sebagai ibukota provinsi. Memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi daerah untuk menggelar kegiatan level provinsi merupakan cerminan sikap egaliter seorang Nur Alam. Sebuah sikap yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kesempatan bagi semua pihak.
Dalam kerangka seperti itulah kita harus membaca dan memahami jalan berpikir Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menggilir pelaksanaan HUT Sultra di kabupaten dan kota.  Hal ini tentu dimaksudkan  untuk memperkuat rasa solidaritas bersama sebagai warga Provinsi Sulawesi Tenggara yang begitu luas cakupan wilayahnya dan begitu banyak ragam suku dan budayanya.  Selain itu, ide untuk megggelar Hari Ulang tahun (HUT) Sultra secara bergilir di kabupaten/kota mengandung beberapa nilai strategis
Pertama, dengan menggilir HUT Sultra seperti ini, semua kabupatendan kota di Sulawesi Tenggara memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.  Hal ini sekaligus menghapus  hegemoni Kota Kendari  sebagai tuan rumah hampir semua perhelatan kegiatan berskala massif baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.  Dengan begitu image bahwa pemerintah provinsi terlalu Kendarisentris juga akan lenyap dengan sendirinya.
Kedua, melalui HUT Sultra yang dilakukan bergiliran semacam “arisan” seperti itu, daerah akan merasa bahwa kabupaten dan kota juga adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka juga adalah anak-anak kandung Bumi Anoa yang sah. Dalam kaitan ini sangatlah tepat ungkapan yang sering disitir gubernur bahwa provinsi adalah provinsinya kabupaten dan kabupaten adalah kabupatennya provinsi.
Ketiga, melalui HUT Sultra di daerah  akan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat setempat.  Pelaksanaan HUT Sultra di Baubau tahun lalu membawa dampak yang sangat besar yakni menggeliatnya perekonomian lokal. Warung-warung makan kewalahan menerima pesanan. Jalan-jalan yang sebelumnya berlubang langsung ditambal dan dipoles. Hotel, losmen dan penginapan juga tidak mampu menampung jumlah tamu. Banyak rumah penduduk yang kemudian disulap menjadi losmen sementara. Dan itu semua tentu merupakan berkah bagi masyarakat setempat.
Memang ada sinyalemen beberapa kalangan yang menilai bahwa pelaksanaan HUT Sultra di kabupaten dan kota merupakan pemborosan anggaran. Sinyalemen seperti itu tentu sah-sah saja. Akan tetapi jika kita kaji secara mendalam, akan timbul beberapa pertanyaan: Bukankah kegiatan ini dilaksanakan masih dalam lingkup Sulawesi Tenggara? Tidakkah semua dana yang terserap dalam kegiatan itu tetap berputar dalam daerah itu juga? Lalu siapakah yang diuntungkan? Bukankah masyarakat kabupaten juga yang dapat manfaatnya?  Pendek kata, semua dana yang dibawa dari provinsi terserap di kabupaten.
Sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai pemborosan apabila kegiatan dimaksud tidak mendatangkan manfaat dan nilai tambah sama sekali bagi masyarakat. Contoh paling jelas dalam persoalan ini adalah perjalanan dinas para pejabat ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Barangkali ini lebih jelas merupakan pemborosan dibanding manfaatnya bagi masyarakat.
Melalui HUT Sultra kali ini, sudah selayaknya kalau dijadikan sebagai momen evaluasi diri semdiri, khususnya mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan maupun peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa datang.
Patut pula dicatat bahwa pelaksanaan kegiatan HUT Sultra dalam konteks zaman sekarang dapat diartikulasikan sebagai sebuah momen penting untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara kabupaten dengan provinsi yang selama ini terkesan dicederai oleh syahwat dan eforia otonomi daerah yang sering ditafsirkan berlebihan oleh kabupaten dan kota. Mengutip ungkapan yang pernah dilontarkan gubernur bahwa otonomi daerah masa kini telah kebablasan. Oleh karena itu, otonomi daerah harus dikembalikan pada relnya semula agar tidak terlalu jauh menyimpang dari  makna otonomi yang sesungguhnya.
Ke depan, diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat terus seirama dalam mengayun langkah pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing.
Akhirnya selamat ulang tahun ke 48 Provinsi Sulawesi Tenggara.

(Tulisan ini telah diterbitkan Harian Media Sultra pada Senin 23 April 2012)

Iklan

Satu pemikiran pada “HUT Sultra Dalam Konteks Masa Kini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s