Baliho Aneh

Saudara-saudara, saya bukan pegawai kantor pajak. Saya tak punya kepentingan dengan kantor itu kecuali bahwa  saya terus berusaha menjadi warga negara yang baik dengan taat membayar pajak. Tak heran saya cukup jengkel juga menyaksikan ada segelintir pegawai kantor itu yang menilep uang pajak yang susah payah dikumpulkan.

Saudara, beberapa waktu belakangan saya cukup terganggu mendapati sebuah baliho calon walikota Kendari, Sudarmanto yang dipasang  di tempat yang cukup strategis yaitu di depan kantor BKD Provinsi dan rumah sakit R Ismoyo (Rumah Sakit Korem) Kendari. Sebenarnya bukan kehadiran baliho itu yang menganggu tapi sepotong kalimat di dalamnya yang berbunyi begini “Program utama: pembebasan iuran pajak bumi dan bangunan”. Hampir setiap hari saya pasti akan membaca baliho itu ketika mengantar anak ke sekolah.

Nah apakah maksud kata-kata tersebut? Mari kita lihat

Setahu saya, sampai sekarang pemerintah belum mencabut ketentuan mengenai pajak bumi dan bangunan. Apalagi hendak membebaskan salah satu bentuk pajak yang menjadi tumpuan pendapatan negara kita. Jadi apa maksud Sudarmanto menuliskan kata-kata itu dalam balihonya?

Di tengah-tengah kampanye agar warga negara semakin sadar untuk membayar pajak, kata-kata dalam baliho Sudarmanto justru merupakan tamparan bagi aparat kantor pajak.  Ini sangat memalukan, apalagi kalau melihat kapasitas Sudarmanto yang saat ini menjadi anggota legislatif provinsi. Seharusnya beliaulah yang mengontrol kelancaran pembayaran pajak oleh masyarakat, bukan malah hendak membebaskannya.

Barangkali dengan kata-kata semacam itu, Sudarmanto bermaksud menarik simpati pemilih dengan meringankan beban rakyat yang selama ini terlalu banyak menanggung beban dalam membayar pajak. Sekilas memang terdengar sangat mulia dan luhur. Apalagi kalau maksudnya beliaulah yang hendak menanggung semua pajak bangunan yang selama ini harus dibayar oleh rakyat. Singkatnya, mungkin ia ingin berkata, Pilihlah saya, karena saya akan menanggung pajak bumi kalian.

Di sinilah pokok permasalahan yang sesungguhnya. Menurut saya, iming-iming tentang pembebasan membayar pajak bumi dan bangunan justru merupakan pembodohan kepada rakyat yang notabene harus menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Rakyat harus disadarkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam melakukan pembangunan sebagian darinya bersumber dari pajak bumi dan bangunan ini.

Kalau maksudnya hendak membebaskan adalah dengan menghapus atau mengubah regulasi tentang pajak bumi dan bangunan, justru terdengar semakin aneh, rancu sekaligus lucu. Setahu saya, regulasi pajak bumi dan  bangunan adalah Undang-undang. Dengan kata lain, apakah bapak punya kewenangan mengubah peraturan tersebut? Kalau sebatas Peraturan Daerah (Perda) mungkin saja bisa. Tapi ini adalah Undang-undang. Yang bisa mengubahnya adalah DPR RI bersama pemerintah pusat. Jadi?

Mohon maaf kepada Bapak Sudarmanto. Dulu sewaktu bapak menjadi anggota legislatif, saya adalah salah satu pendukung bapak. Bahkan sempat melakukan kampanye di kalangan keluarga Menui. Jadi saya sangat terkejut melihat ada baliho semacam itu. Dan saya mohon kepada bapak, agar menurunkan semua baliho yang ada kata-kata seperti itu di dalamnya. Bukan-apa-apa, saya justru khawatir kalau baliho itu akan jadi bahan tertawaan orang. Terutama oleh mereka yang selama ini sangat peduli dengan kata-kata seperti saya.

Dan melalui kesempatan ini saya menyarankan agar tim pemenangan bapak (kalau memang ada) sebaiknya memikirkan baik-baik setiap kata yang akan dicantumkan di atas baliho. Karena sekali baliho bapak sudah terpasang, semua yang tertera di atasnya, baik itu gambar, tulisan dan sebagainya telah menjadi milik publik sepenuhnya. Dan warga bisa memprotesnya kalau mereka merasa tidak senang. Itu saja saya kira.

Membaca Novel di Tempat Umum? Kenapa Tidak?

Sejak dulu saya punya kebiasaan membawa novel dalam tas kerja, juga menyelipkan notes kecil di saku belakang ke manapun saya pergi. Tiap kali saya berada dalam situasi yang membuat saya harus menunggu agak lama, seperti ketika berada di bank atau dalam perjalanan jauh dengan bis, atau kapal, saya akan membaca novel. Begitupun kalau saya teringat sesuatu, saya langsung mencatatnya dalam notes. Menunggu sesuatu sambil membaca novel sungguh mengasyikkan. Suatu hari, ketika saya sedang antri di bank, saya tidak dengar nama saya dipanggil berkali-kali oleh teller lantaran begitu khusuknya saya membaca. Novel yang saya  baca waktu itu, kalau tak salah, The Road karya Cormac Mc Carthy,

Begitupun ketika saya berada di kapal Super Jet (sejenis kapal cepat) dalam perjalanan Kendari-Bau bau. Di samping saya, duduk dua perempuan muda, mungkin mahasiswi. Seorang berambut pendek, sedang yang satu lagi rambutnya panjang berombak. Keduanya merasa aneh melihat saya terus membaca, padahal cuaca ketika itu kurang bersahabat. Ombak tinggi dan angin kencang membuat kapal fiber itu bergoncang keras. Saya pandangi wajah dua perempuan itu. Mereka tampaknya ketakutan. Saya hanya tersenyum lalu kembali membaca novel Prajurit Schweik-nya Jeroslav Hasek.

Tiba-tiba saya tertawa agak keras ketika sampai pada bagian, ketika Letnan Lukash mendamprat Schweik dalam kereta api saat mereka berangkat ke front pertempuran di Budejovice. Ketika itu, Schweik mengejek salah seorang penumpang, lelaki botak yang tengah membaca koran. Ia mengira lelaki itu seorang agen asuransi tapi ternyata ia  jenderal paling ditakuti, atasan mereka sendiri. Letnan Lukas dengan amarah yang begitu tinggi mengusir Schweik karena kelalaiannya ini.

Si rambut pendek menoleh menatap saya agak lama. Lalu ia menggumamkan sesuatu semacam gerundelan yang tak jelas. “Membaca novel dalam cuaca seperti ini? aneh ya?” katanya kepada temannya, si rambut panjang.

Saya diam memandang keduanya, sambil berpikir dalam hati “apanya yang aneh?” bukanlah setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk membunuh rasa jenuh selama perjalanan seperti itu? Lalu si rambut panjang dengan cukup atraktif berkata kepada saya kalau kakaknya juga seorang penulis yang hobinya membaca seperti saya. Sedangkan dia sendiri mengaku tidak begitu suka membaca novel. Ia lebih suka menonton sinetron atau berbelanja, jalan-jalan dan makan-makan. Khas muda-mudi zaman sekarang, pikir saya seraya melipat halaman buku, penanda batas yang saya baca.

Saya menyahut bahwa itu juga hobi yang bagus sepanjang kita mampu mewujudkannya. Sedangkan saya sendiri hanya suka membaca. Tapi saya tertegun ketika si rambut pendek berkata dengan nada bertanya

“Apa yang bapak dapatkan ketika selesai membaca novel?”

Saya berpikir agak lama sambil mengulang pertanyaannya dalam hati. Apa ya yang saya dapat?

“Tak ada, cuma senang saja di tambah adanya kepuasan” sahut saya pelan hampir dalam bisikan.

“Membaca cerita kok dibilang puas?” si rambut panjang menimpali.

Sungguh, saya tidak dikaruniai kefasihan berbicara dengan cara seperti ini, dalam keadaan ketika yang saya ajak bicara tidak mengerti sama sekali mengenai apa yang saya lakukan, apa yang saya baca dan apa yang saya rasakan. Bukankah cara mendapatkan kepuasan tidak sama bagi semua orang? Saya hanya berpikir, betapa berbeda-bedanya sifat manusia dan pikiran mereka dalam melihat setiap fenomena di dunia ini.

Dan saya tetap membaca di dalam perjalanan atau sewaktu menunggu antrian di bank dan kantor pos.

illustrasi : http://www.wallpaperscastle.com

Pekerja Pers

Banyak Istilah Sama Jua Artinya
Wartawan seperti pemulung, mengais dan mengumpulkan rupa-rupa kejadian dan merangkainya menjadi sebuah cerita. Sebuah fakta. Untuk di jual.

Wartawan seperti buruh bangunan, bekerja seharian dengan upah yang belum tentu memenuhi standar UMR. Kalau lagi banyak order kerjaan di tambah dan terjadilah lembur. Persis seperti di bangunan. Makanya, dulu wartawan diasosiasikan sebagai kuli tinta. Seperti kita tahu, kuli di manapun juga adalah strata pekerja mirip kelas paria dan sudra dalam agama Hindu. Sebuah pekerjaan sekasar-kasarnya pekerjaan kasar.

Tapi mereka tak pernah mengeluh, baik diam-diam lebih-lebih secara terang-terangan. Mereka hanya bekerja, bekerja, mengais, meliput remah-remah kejadian yang bermacam-macam untuk kepentingan pembaca dan pelanggan esok harinya.

Tapi mereka bukanlah kuli biasa. Mereka tak bisa dianggap sepele. Saya pernah dengar ada sebuah acara kebesaran pemerintah diundur gara-gara wartawan terlambat hadir. Sebuah pertanda bahwa mereka bisa juga menentukan sukses tidaknya sebuah kegiatan.

Sebuah kelompok unjuk rasa yang semula berdemo dengan tenang tiba-tiba menjadi beringas lantaran kehadiran wartawan tv nasional untuk meliput demo mereka. Semakin banyak kamera menyorot pendemo, makin beringaslah kelompok pengunjuk rasa dibuatnya. Mungkin para pendemo memang sengaja ingin diliput agar masuk tv dan jadi berita heboh. Ada ada saja.

Baiklah.
Secara individu atawa personal ada beberapa wartawan atau jurnalis atau apapun istilahnya, di Sulawesi Tenggara masih memegang teguh idealisme jurnalistik. Namun tak kurang pula yang tidak sanggup menahan godaan baik godaan berkelebihan yang identik kesenangan maupun godaan kekurangan yang identik dengan kepapaan. Itulah realita.

Banyak teman-teman saya yang kini telah menjadi wartawan hebat. Tentu berkat keuletan dan kegigihan mereka dalam bekerja. Ada yang sudah bikin buku. Ada pula yang menjadi anggota parlemen di daerah. Dan sebagainya dan seterusnya.

Sejuta Baliho di Kota Lulo

Ketika papan reklame, spanduk dan baliho terbentang sepanjang jalan, untuk apakah gerangan dia dipajang? Apakah untuk memuaskan syahwat pandangan semata? Atau ada tujuan lain selain memperburuk tata kota?

Sebuah spanduk, sebuah iklan apalagi baliho pada galibnya juga mengandung suatu maksud yang terang dan jelas: sebagai sarana pernyataan kehadiran sebuah fenomena. Bahwa saya telah hadir di hadapan anda, titik. Soal apakah anda membeli atau tidak itu soal lain. Yang penting kehadiran itu sendiri.

Spanduk dan baliho oleh karena itu membawa sebuah misi suci yakni deklarasi kehadiran diri (kalau menyangkut  orang) atau kehadiran sebuah produk teranyar umpamanya sampo dan sabun mandi atau iklan rokok (kalau menyangkut benda).  Sengaja atau tidak, baik orang maupun benda pada akhirnya bersekutu menjual diri sendiri di hadapan orang banyak.

Sebagai sebuah kota yang hendak beranjak maju, Kendari terasa kian sumpek lantaran kehadiran para baliho atau papan iklan itu. Mereka  berdiri menghadang  laksana bala tentara  planet  Mars yang mengepung kota.  Tak heran bila di setiap sudut jalan kita akan menemukan beberapa baliho dipasang berhimpitan seakan berlomba memperebutkan ruang kecil  yang telah  sesak oleh papan iklan niaga.

Pada akhirnya kita dibuat bingung olehnya.  Makin lama makin  kabur jarak antara kepentingan yang diusung pada sehelai  kain plastik tercetak itu. Apakah si Pulan sedang berkampanye? Atau apakah  si Badu mau jadi anggota legislatif? Atau mengapa si Bejo menulis kata-kata begitu rupa? Maksud tersebut makin tak jelas bila menyimak kata-kata yang tertera dalam baliho mereka.  Ada yang lucu. Ada pula yang aneh dan tak sedikit yang membikin kening berkerut.  Umpamanya  ini

 “Rumah Makan Anu . . . . Cabang Makassar”.  Aneh.  Sejak kapan Kota Kendari berubah nama menjadi Makassar?  Pelajar sekolah dasar sekalipun kalau mengerti bahasa Indonesia pasti akan menertawakan kata-kata itu:  Cabang Makassar  tapi berada di Kota Kendari. Aneh bukan? Pemilik rumah makan itu (entah siapa dia) mungkin hendak membanggakan  luasnya cabang  usaha yang dia miliki. Tapi yang terjadi malah salah kaprah yang parah.

Pemilik rumah makan itu seharusnya belajar dari penamaan berjenjang  kepengurusan partai politik. Di Jakarta ada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) di provinsi ada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan di kabupaten ada DPC (Dewan Pimpinan Cabang).  Dalam dunia kewartawanan juga dikenal kepengurusan bertingkat. Ada PWI Pusat  Jakarta dan ada PWI Cabang Kendari. Rumah makan itu mungkin memang berpusat di Makassar dan membuka cabang di kota lain termasuk Kendari. Maka seharusnya ditulis : Rumah Makan Anu Cabang Kendari. Begitu simpel, begitu sederhana sebenarnya.

Contoh lain lagi.

Ada seorang lelaki memasang baliho yang sarat kata-kata namun tak punya daya pikat saat orang membacanya. Baliho berukuran jumbo itu akhirnya mirip sebuah koran raksasa. Dan orang tak bisa membacanya sambil lalu saat berkendara. Orang yang hendak membaca dan mengerti maksud baliho itu harus memarkir kendaraannya lebih dulu  lalu membaca semua kata dalam baliho itu dengan seksama. Menurut saya, inilah cara paling primitif menyampaikan pesan dengan maksud agar mudah dipahami  orang.

Yang makin membuat miris kita semua adalah para pemasang baliho itu yang  masih berpikir seperti orang zaman dulu. Mereka masih menganggap warga masyarakat seperti sekumpulan domba yang bebal dan dungu  yang mudah tertarik pada hijauanya rumput  yang semu. Mereka berpikir bahwa masyarakat dengan mudah dapat dibodohi warna-warni gambar dan barisan kata-kata yang bukan saja tak jelas maknanya tetapi juga sudah begitu basi kedengarannya. Namun orang-orang masih juga memasang baliho sembari menepuk dada dan memuji kehebatan diri sendiri.

Tapi tak apalah. Itu kan menyangkut hak orang juga. Lagi pula itu kan duit dia sendiri.  Lalu untuk apa kita ikut campur?  (##)

foto diambil di sini

HUT Sultra Dalam Konteks Masa Kini

Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang unik. Daerah bergelar Bumi Anoa ini dikatakan unik lantaran wilayahnya yang terdiri dari dua jazirah besar yang terpisah yakni daratan dan kepulauan. Sejak kelahirannya 27 April 1964 atau empat puluh delapan tahun yang lalu, peta seperti ini telah terbentang begitu rupa di depan kita. Dan gambaran geografis macam itu terus melekat dalam benak khalayak masyarakatnya hingga kini.

Yang mengagumkan adalah proses percampuran identitas daratan dan kepulauan itu ternyata tidak menimbulkan pergesekan yang kasat mata. Perpaduan  yang terjadi begitu lama malah menimbulkan kuatnya rasa kebersamaan di antara anak-anak negeri Bumi Anoa. Pengaruh percampuran demikian makin jelas hingga kini.
Sekarang tak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan antara kepentingan orang-orang daratan maupun kepulauan. Semuanya kini sama belaka. Manakala berbicara mengenai kepentingan daerah, semua identitas geografis maupun kultural akan tanggal dengan sendirinya. Meskipun masih ada yang membawa atribut primordial namun hal tersebut bukanlah dalam kerangka menjaga jarak.  Atau minimal tidak membuat kotak-kotak pemisahan yang radikal. Perkembangan zaman yang begitu cepat turut mempengaruhi hilangnya sekat-sekat maupun jarak antara daratan dan kepulauan yang ada selama ini.
Meski demikian, peran pemerintah khususnya pemerintah provinsi juga cukup besar dalam membangun rasa kepercayaan bersama sebagai anak negeri Haluoleo.  Bahwa pemerintah provinsi khususnya Gubernur beserta jajarannya memiliki komitmen tinggi untuk mempersatukan suasana batin masyarakatnya yang tersebar dalam hamparan yang begitu luas dari Larui dan Tolala di Batuputih Kolaka Utara hingga Batuatas dan Pulau Runduma  di Kecamatan Binongko Wakatobi.
Kepedulian akan rasa kebersamaan “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara telah ditunjukkan Gubernur dalam hal pemindahan pelaksanaan acara HUT Sultra ke kabupaten dan kota secara bergiliran. Kota Kendari sebagai “langganan” lokus acara kini berpindah ke daerah beserta segala akibat yang mengikutinya.
Sebagai seorang egalitarian sejati, Nur Alam tentu telah merasakan apa yang selama ini tersembunyi dalam benak sanubari masyarakat daerah yang berada nun jauh dari ibukota provinsi. Sebuah perasaan yang meminta pengakuan akan eksistensi masyarakat kabupaten dan kota yang selama ini tidak atau belum mendapat kesempatan seperti yang diperoleh Kota Kendari sebagai ibukota provinsi. Memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi daerah untuk menggelar kegiatan level provinsi merupakan cerminan sikap egaliter seorang Nur Alam. Sebuah sikap yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kesempatan bagi semua pihak.
Dalam kerangka seperti itulah kita harus membaca dan memahami jalan berpikir Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menggilir pelaksanaan HUT Sultra di kabupaten dan kota.  Hal ini tentu dimaksudkan  untuk memperkuat rasa solidaritas bersama sebagai warga Provinsi Sulawesi Tenggara yang begitu luas cakupan wilayahnya dan begitu banyak ragam suku dan budayanya.  Selain itu, ide untuk megggelar Hari Ulang tahun (HUT) Sultra secara bergilir di kabupaten/kota mengandung beberapa nilai strategis
Pertama, dengan menggilir HUT Sultra seperti ini, semua kabupatendan kota di Sulawesi Tenggara memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.  Hal ini sekaligus menghapus  hegemoni Kota Kendari  sebagai tuan rumah hampir semua perhelatan kegiatan berskala massif baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.  Dengan begitu image bahwa pemerintah provinsi terlalu Kendarisentris juga akan lenyap dengan sendirinya.
Kedua, melalui HUT Sultra yang dilakukan bergiliran semacam “arisan” seperti itu, daerah akan merasa bahwa kabupaten dan kota juga adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka juga adalah anak-anak kandung Bumi Anoa yang sah. Dalam kaitan ini sangatlah tepat ungkapan yang sering disitir gubernur bahwa provinsi adalah provinsinya kabupaten dan kabupaten adalah kabupatennya provinsi.
Ketiga, melalui HUT Sultra di daerah  akan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat setempat.  Pelaksanaan HUT Sultra di Baubau tahun lalu membawa dampak yang sangat besar yakni menggeliatnya perekonomian lokal. Warung-warung makan kewalahan menerima pesanan. Jalan-jalan yang sebelumnya berlubang langsung ditambal dan dipoles. Hotel, losmen dan penginapan juga tidak mampu menampung jumlah tamu. Banyak rumah penduduk yang kemudian disulap menjadi losmen sementara. Dan itu semua tentu merupakan berkah bagi masyarakat setempat.
Memang ada sinyalemen beberapa kalangan yang menilai bahwa pelaksanaan HUT Sultra di kabupaten dan kota merupakan pemborosan anggaran. Sinyalemen seperti itu tentu sah-sah saja. Akan tetapi jika kita kaji secara mendalam, akan timbul beberapa pertanyaan: Bukankah kegiatan ini dilaksanakan masih dalam lingkup Sulawesi Tenggara? Tidakkah semua dana yang terserap dalam kegiatan itu tetap berputar dalam daerah itu juga? Lalu siapakah yang diuntungkan? Bukankah masyarakat kabupaten juga yang dapat manfaatnya?  Pendek kata, semua dana yang dibawa dari provinsi terserap di kabupaten.
Sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai pemborosan apabila kegiatan dimaksud tidak mendatangkan manfaat dan nilai tambah sama sekali bagi masyarakat. Contoh paling jelas dalam persoalan ini adalah perjalanan dinas para pejabat ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Barangkali ini lebih jelas merupakan pemborosan dibanding manfaatnya bagi masyarakat.
Melalui HUT Sultra kali ini, sudah selayaknya kalau dijadikan sebagai momen evaluasi diri semdiri, khususnya mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan maupun peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa datang.
Patut pula dicatat bahwa pelaksanaan kegiatan HUT Sultra dalam konteks zaman sekarang dapat diartikulasikan sebagai sebuah momen penting untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara kabupaten dengan provinsi yang selama ini terkesan dicederai oleh syahwat dan eforia otonomi daerah yang sering ditafsirkan berlebihan oleh kabupaten dan kota. Mengutip ungkapan yang pernah dilontarkan gubernur bahwa otonomi daerah masa kini telah kebablasan. Oleh karena itu, otonomi daerah harus dikembalikan pada relnya semula agar tidak terlalu jauh menyimpang dari  makna otonomi yang sesungguhnya.
Ke depan, diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat terus seirama dalam mengayun langkah pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing.
Akhirnya selamat ulang tahun ke 48 Provinsi Sulawesi Tenggara.

(Tulisan ini telah diterbitkan Harian Media Sultra pada Senin 23 April 2012)

Mari Berpikir Rasional

(Kampus Unhalu Civitas Apakah Dia Gerangan?)

Akhir akhir ini kekerasan begitu dekat di sekitar kita. Ia ibarat hantu yang  tiap saat menyusup dan menelikung relung-relung kesadaran kita sebagai warga masyarakat. Sebagai rakyat Sulawesi Tengara.

Kekerasan, perkelahian, adu fisik, perang tanding atau apapun namanya selalu saja memakan korban di manapun peristiwa kekerasan itu terjadi. Di pasar, di terminal, di pemukiman terlebih lebih di kawasan sebuah perguruan tinggi.

Seperti sudah jamak dimaklumi bahwa kawasan sebuah civitas akademika akan terdiri dari himpunan manusia yang memiliki tingkat kedewasaan berpikir dan menalar sesuatu secara runtut dan rasional. Orang bilang inilah yang disebut sikap ilmiah seorang sarjana atau mereka yang hendak mencapai gelar itu.

Goenawan Mohamad dalam sebuah tulisan di majalah Tempo mengungkapkan nasehat filosofis seorang bijak yang menyatakan bahwa tujuan orang kuliah bukanlah untuk meraih gelar sarjana melainkan agar  terlatih untuk berpikir ilmiah.

Tapi siapa lagi yang mau percaya ungkapan seperti itu sekarang? Di tengah hiruk pikuk gejolak berdarah di kawasan kampus yang nota bene adalah sebuah komunitas ilmiah?

Kita semua sangat prihatin melihat kekerasan demi kekerasan terjadi di kampus Universitas Haluoleo. Seorang kawan saya dari daerah lain pernah mengatakan kepada saya bahwa mahasiswa di Sultra khususnya di Kendari dikenal sangat berani melakukan kekerasan dalam kampusnya sendiri. Terlebih-lebih peristiwa demikian itu selalu saja menjadi santapan media di daerah ini.

Kita menyaksikan di televisi dengan bulu kuduk berdiri sebuah perkelahian antar kelompok di kampus itu beberapa waktu lalu. Ada yang membawa pedang. Ada yang bersenjatakan samurai, busur dan sebagainya. Apakah kita tidak malu keadaan kampus kita yang katanya pabrik para cerdik cendekia itu ditelanjangi begitu rupa di depan jutaan rakyat Indonesia?

Bayangan ideal kita tentang kampus telah berubah. Dulu sebuah kampus dicirikan dengan ramainya segala kegiatan kemahasiswaan yang bersifat positif. Debat terbuka. Latihan orasi ilmiah. Pagelaran seni drama, teater dan sebagainya.

Tapi kini kampus yang sangat kita banggakan itu nama baiknya benar-benar telah di tubir kehancuran. Bahkan masyarakat telah menganggapnya sebagai sarang penyamun, tempat para ninja-ninja bergentayangan. Inilah kenyataan pahit yang harus kita telan.

Yang menjadi kekuatiran saya dan mungkin kekuatiran kita juga adalah terjadinya perubahan paradigma atau asumsi mengenai posisi kampus Unhalu dari civitas akademika menjadi civitas premanika..

Robohnya Moral Kami

Judul tulisan ini terinspirasi dari cerita pendek terkenal AA Navis Robohnya Surau Kami. Namun tulisan ini akan berangkat dari sejumput persoalan yang agak berbeda dengan cerpen yang konon pernah membuat guncang tanah air tersebut.

Persoalan-persoalan pelik tampaknya terus mendera bangsa kita dalam kurun satu dasawarsa terakhir. Lemahnya penegakan hukum. Masalah korupsi. Merenggangnya nilai persatuan kolektif serta hilangnya rasa memiliki bersama sebuah tanah air, sebuah republik bernama Indonesia.

Kita tentu tak patut mencari pembenaran sendiri atas karut marut ini. Kita tak bisa misalnya menyalahkan pemimpin yang telah begitu rupa mengelola sebuah negara yang begitu besar. Bukankah para pemimpin adalah hasil ikhtiar kita bersama? Dengan kata lain kita juga yang memilih mereka dan karenannya kita tak bisa lepas dari kesalahan?

Kehancuran moral sebuah bangsa memang tidak serta merta terjadi. Ia adalah rangkaian siklus yang panjang serta lama. Orang-orang sosialis macam Karl Marx menyebut fenomena ini sebagai sebuah dialektika sejarah. Dari masyarakat borjuis menuju masyarakat komunis.

Tapi siapa yang mau percaya Marx juga Lenin di saat saat seperti ini? Komunisme hanyalah sebuah faham yang jasadnya telah lama membatu dalam buku teori politik. Sementara kehidupan riil masyarakat sebuah bangsa dengan aneka rupa persoalannya adalah sebuah sungai yang terus mengalir.

Maka yang terjadi kemudian adalah segugus rasa putus asa yang berkecamuk. Masyarakat hanya dapat mengutuk keadaan tanpa tahu apa penyebab dari semua kekacauan ini dan bagaimana memperbaikinya. Paling-paling kita hanya mampu menyalahkan sistem hukum yang bobrok. Manajemen pemerintahan yang amburadul sebagai penyebab merosotnya moral kita sebagai bangsa.

Kasus Gayus Tambunan, Nazaruddin, Artalyta Suryani, Nurbaeti, Malinda D, Susno Duadji, Cek Pelawat Miranda Goeltom adalah sederet –kalau tak dapat disebut segudang- kasus yang membikin wajah kita ditampar kian kemari. Atau tepatnya wajah kita yang kita tampar sendiri secara berulang-ulang.

Kita menyaksikan itu semua sembari duduk santai di depan tv. Menonton dengan tenang sambil minum teh bersama keluarga, anak, istri atau suami. Seakan-akan semua itu terjadi di tempat yang sangat jauh, di negeri antah berantah. Kepedulian kita sebagai anak tanah air telah lama menciut. Kita tak peduli lagi terhadap keadaan seakan akan hal itu memang adalah sebuah kawajaran. Bahkan kita larut dalam ketidakpedulian itu dengan khusyu dan hikmat.

Kondisi seperti inilah yang oleh Albert Camus disebut sebagai fenomena Sisiphus.

Adapun Sisiphus adalah sosok yang heroik sekaligus tragis. Tokoh cerita Albert Camus yang ganjil itu dihukum para dewa untuk mengangkat sebongkah batu ke atas gunung. Namun sampai ke atas batu itu menggelinding kembali. Sisiphus mengangkat lagi batu itu ke atas, namun terus menerus jatuh lagi kebawah. Sisiphus terus saja mengangkat batu itu meski sia-sia.

Akhirnya dalam kesibukan yang terus menerus demikian, dengan rasa frustrasi yang begitu tinggi, Sisiphus tak peduli lagi dan justru menikmatinya sebagai sebuah kewajaran dan ia bahagia karena itu. Tragis bukan?

Begitulah kondisi bangsa Indonesia hari ini. Kita terus dipertontonkan dengan aneka rupa persoalan yang unik dan ganjil juga aneh. Nalar kita menjadi jungkir balik. Lihatlah para koruptor itu. Di depan tv tampak seperti pahlawan. Seperti wajah tanpa dosa dan sangat biasa sekali. Lama kelamaan kitapun menganggapnya sebagai kawajaran. Oleh karena rakyat menelan itu semua secara terus menerus maka timbullah sebuah sikap apatis yang melembaga. Dan kita pun mengambil sikap seperti Sisiphus yang berbahagia dengan segala keruwetan yang ada.

Maka yang terasa kemudian adalah runtuhnya moral kita sebagai bangsa. Kita menyaksikan sembari mengelus dada betapa rendahnya mentalitas kita sebagai anak-anak negeri yang katanya beradab itu. Hilangnya kepedulian terhadap sesama. Keserakahan yang diarak tinggi-tinggi. Apatisme terhadap keadaan dan pasrah menerima nasib.

Kita lantas teringat pada Tuminah tokoh novel Idrus yang terkenal itu: Dari Ave Maria ke Jalan lain ke Roma, dalam cerita Surabaya. Saat pertempuran Surabaya terjadi, Tuminah menjadi pelarian.Pengungsi. Seorang familinya yang terbilang sangat kaya di Krian memberinya tempat bernaung yakni sebuah kamar yang sebenarnya adalah kandang anjing peliharaan si nyonya rumah. “Bersihkanlah kamar itu.Tempat tidur tidak ada. Kami miskin dan jangan harapkan apa-apa dari kami” kata familinya itu dengan nada ketus.

Apapun teori dan alasan penyebab terjadinya kesemrawutan bangsa saat ini namun satu hal jelas: kita telah kehilangan identitas kita sebagai bangsa yag punya etika, moral dan peradaban tinggi di masa lalu.Namun kini pelajaran moral dan etika itu telah lama menghilang dari semua jenjang pendidikan. Yang dipajang tinggi adalah sikap ego sebagai manusia persis seperti hewan dalam rimba belantara.

Selain itu, rusaknya mental kita dalam berbangsa dan bernegara sedikit banyak juga disebabkan oleh sikap para pemimpin yang tidak dapat memberi teladan yang baik pada rakyat. Para pemimpin sekarang hanya berkutat dengan urusan sendiri dan abai pada kondisi bangsa serta problem-problem yang timbul di masyarakat.

Menghadapi situasi bangsa yang demikian gawat ini, ada baiknya kita menoleh ke belakang, pada seorang negarawan Italia di abad 16 : Niccolo Machiavelli.

Machiavelli, mungkin merupakan politikus dan negarawan paling kontroversi sepanjang sejarah. Pandangan-pandangannya sangat terkenal antara lain karena ia membuang sejauh mungkin kaidah-kaidah moral dan etika dalam dunia politik.

Dalam buku Il Principe yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sang Penguasa terbitan Gramedia, kita bisa melihat bagaimana nasehat Machiavelli kepada para pemegang kekuasaan. Kata Machiavelli : Seorang pemimpin atau penguasa harus tahu berjuang dengan hukum dan berjuang dengan kekerasan. Ia harus tahu menggunakan cara-cara manusia tetapi juga cara-cara binatang. Seorang pemimpin atau penguasa harus bisa menepati janji, tetapi apabila janji itu akan merugikan dirinya sendiri maka ia tak perlu menepati janjinya.

Seorang pemimpin kata Machiavelli pula tak perlu memiliki sifat-sifat baik tapi sangat perlu tampak seakan-akan memilikinya. Hipokrisi ? Kemunafikan ? Entahlah. Yang jelas semua itu sepertinya terasa akrab bagi sebagian kalangan di bangsa kita.

Begitulah. Yang terjadi kemudian adalah berlakunya sebuah asumsi secara massif: bahwa semua kita secara kolektif dan dengan kesadaran penuh telah ikut bersama-sama membiakkan sebuah embrio yang merupakan cikal bakal keruntuhan moral kita bersama sebagai bangsa.

Apa boleh buat (**)

gambar diambil dari sini

Agar Kita Tak Hilang Dari Sejarah

Pram dan Dunianya, Menulis untuk Keabadian

Sebaris kalimat saya  temukan dalam sebuah buku berformat Pdf di google. Bunyinya begini

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”.

Kalimat itu diucapkan oleh Pramoedya Ananta Toer, sastrawan terkemuka Indonesia yang sangat fenomenal itu. Pramoedya menulisnya  saat berada di pembuangan tahanan politik di Pulau Buru.

Kita tahu alangkah tepatnya kalimat itu. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pram dan kita semua suatu saat akan tinggal kenangan.  Agar kenangan bisa bernafas panjang  dan awet tentu harus dibingkai oleh sebuah pigura  yang tidak mudah hilang jejaknya dalam sejarah manusia.

Sokrates ahli filsafat Yunani yang mirip gelandangan sinting itu namanya abadi hingga kini. Padahal tidak satupun buah pikirannya dituangkannya sendiri melalui tulisan atau buku.  Sokrates tidak menulis. Dalam hal ini Sokrates barangkali harus berterima kasih pada muridnya Plato. Platolah yang menulis seluruh isi kepala Sokrates hingga  sang guru ditasbihkan sebagai bapak filsafat barat pertama.

Menulis.

Kata yang sederhana sebenarnya. Namun tidak mudah melakukannya. Arswendo Atmowiloto pernah mengatakan bahwa  menulis sebenarnya tidak sulit tapi sangat sulit. Tapi siapa yang mau percaya Arswendo? Siapa pula yang mau percaya kalau menulis adalah satu satunya cara untuk dikenang sejarah.

Pramoedya barangkali memang sedikit sarkasme. Tapi bagaimanapun adalah hak dia untuk melihat sisi lain dengan kacamatanya sendiri bahwa menulis memang kerja untuk keabadian. Meksi agak sedikit subyektif lantaran Pram mungkin menganggap kalau menulis adalah satu-satunya cara.

Tapi apapun dalilnya, suara Pram memang begitulah adanya . Menulis adalah hidup mati Pram. Itulah dunianya.  Tentu tak salah bila untuk membuat nama dikenang sejarah salah satu caranya adalah dengan menulis.

Pram, kita semua, rakyat.. hanya akan dikenang jika ada yang memang betul-betul layak untuk dikenang. Dan salah satunya melalui kalimat yang pernah kita goreskan pada secarik kertas. Suatu ketika goresan itu mungkin akan menjadi lentera yang akan memandu orang lain saat meniti jalan kehidupan.

Begitulah…